Twitter buat pelacak iklan politik di Eropa

Jakarta (ANTARA News) – Twitter pada Selasa (19/2) meluncurkan alat yang memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi iklan kampanye politik menjelang pemilihan umum parlemen Eropa pada Mei, di tengah kekhawatiran tentang disinformasi dari Rusia.

Uni Eropa prihatin dengan peran Rusia dalam tindakan semacam itu, meski telah berulang kali membantahnya, demikian seperti dikutip dari Reuters.

Jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook mendapat tekanan untuk melakukan sesuatu guna memerangi berita palsu dan penyebaran ekstremisme serta propaganda online.

Kebijakan mengenai iklan politik di Twitter pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat saat pemilu sela tahun lalu, dan akan diluncurkan di India juga Australia menjelang pemilihan umum di negara tersebut.

Pengguna bisa melihat iklan politik melalui menu Ads Transparaency Center, yang berisi informasi dana dan demografi target mereka.

Iklan tersebut juga memiliki label dan informasi dan penjelasan mengenai konten promosi sehingga pengguna bisa melihat iklan kampanye dan siapa yang membayar iklan tersebut.

Twitter ingin publik mengetahui siapa saja yang memasang iklan kampanye di Twitter.

Organisasi atau kandidat yang ingin memasang iklan kampanye di Twitter harus melewati proses sertifikasi, antara lain dengan membuktikan indentitas mereka. 

Kebijakan iklan politik di Eropa akan berlaku mulai 11 Maret.

Baca juga: Bug di Twitter hampir lima tahun bocorkan cuitan
Baca juga: Twitter bawa kembali label sumber tweet untuk aplikasi iPhone
Baca juga: Laporan konten negatif ke Kominfo terbanyak dari Twitter

 

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BAKTI gandeng asosiasi telekomunikasi untuk pakai Palapa Ring

Jakarta (ANTARA News) – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) untuk memanfaatkan jaringan tulang punggung infrastruktur Palapa Ring.

“Menyelesaikan akses 4G hingga ke desa-desa menurut kami pekerjaan rumah yang lebih besar dibandingkan Palapa Ring. Tidak mungkin oleh BAKTI sendiri, harus bersama,” kata Direktur Utama BAKTI, Anang Latif, saat penandantanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu.

BAKTI memutuskan menggandeng APJII dan APJATEL karena asosiasi menciptakan tata kelola internet yang kondusif untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan industri Internet di Indonesia.

Ketiganya bekerja sama guna membuat sambungan dan menarik jaringan dari Network Operation Center (NOC) Palapa Ring ke Internet Exchange milik asosiasi.

Kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalisasi pemanfaatan layanan Palapa Ring sehingga seluruh wilayah Indonesia akan tersambung dengan jaringan telekomunikasi.

Ketua APJII Jamalul Izza menyatakan anggota mereka tertarik untuk memanfaatkan infrastruktur Palapa Ring, terutama paket Tengah dan Timur karena biaya yang relatif mahal jika mereka harus membangun sendiri.

“Kalau ini (Palapa Ring Tengah dan Timur) sudah jadi, penetrasi internet pasti bertambah,” kata dia.

Palapa Ring Barat selesai dibangun sejak tahun lalu dan sudah dapat digunakan, sementara Palapa Ring Tengah baru saja selesai akhir 2018 dan sedang uji coba hingga akhir Maret mendatang.

Sementara Palapa Ring Timur dijadwalkan selesai pada Juni mendatang dan saat ini progres pembangunannya mencapai 90 persen.

Baca juga: Palapa Ring Timur selesai pertengahan 2019
Baca juga: Menkominfo sebut Indonesia merdeka internet 2020
Baca juga: Jangkau wilayah terpencil, Menkeu-Menkominfo uji coba proyek Palapa Ring Tengah

Pewarta:
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Di era digital, data adalah bahan bakar pertumbuhan

Jakarta (ANTARA News) – Dalam era ekonomi digital seperti sekarang, data merupakan bahan bakar pertumbuhan yang dikelola dan diolah sebagai dasar pengambilan keputusan dan inovasi perusahaan.

Dengan melonjaknya pertumbuhan data, kemampuan untuk mengelola data secara efektif–mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menganalisisa dan memanfaatkannya–akan menginspirasi inovasi, kata Wakil Presiden Senior Penjualan untuk Asia Pasifik dan Jepang di Veritas Technologies, Chris Lin.

Kekayaan data dan informasi yang disajikan akan membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif, yang tidak pernah terlintas sebelumnya, katanya dalam jumpa pers Veritas Tech Symposium 2019 di Jakarta, Selasa.

Menurut IDC, volume data di seluruh dunia akan tumbuh dari sebesar 33 zettabytes (ZB) pada 2018 menjadi 175 ZB pada 2025 mendatang.

“Saat ini, data berada pada lingkungan multi-cloud yang on-premises, hybrid, dan kompleks. Sangat penting bagi perusahaan untuk membuat pilihan strategis seputar perlindungan, pengumpulan, dan penyimpanan data, lebih dari sekadar mem-backup data mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan digital, sekaligus menghemat biaya dan mengurangi risiko,” kata Ravi Rajendran, Managing Director, Veritas Wilayah Asia Selatan.

Membantu para pelanggan menemukan dan menerapkan solusi perlindungan data dan penyimpanan berbasis software yang tepat merupakan tujuan utama Veritas Tech Symposium.

Sesi di simposium ini akan membantu pelanggan mengungkap peluang dan memperoleh manfaat dari strategi manajemen data terpadu, untuk memperkuat ketahanan bisnis serta meningkatkan efisiensi.

Baca juga: Pengembangan digital talent perlu dipercepat

Baca juga: Kadin sebut digitalisasi bisa bantu produk Indonesia mendunia

Pewarta: Suryanto
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah China bantah tuduhan AS terhadap Huawei

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Luar Negeri China membantah tuduhan Amerika Serikat terkait Huawei, sekaligus menyampaikan harapan agar seluruh negara mematuhi prinsip persaingan dagang yang adil serta memelihara iklim pasar non-diskriminatif.
 
Berdasarkan sejumlah laporan, Wakil Presiden AS Mike Pence mengingatkan sekutunya agar menimbang masak-masak “ancaman” yang dimunculkan oleh perusahaan vendor jaringan asal China, Huawei, yang tengah gencar mencari mitra operator dalam pengembangan jaringan nirkabel generasi kelima (5G) di sejumlah negara.
 
Laporan lain menyebutkan pejabat AS mengatakan bahwa berdasarkan UU Intelijen Nasional China, perusahaan seperti Huawei atau ZTE dapat dipaksa tunduk oleh intelijen dalam hal pengelolaan dan akses data pelanggan mereka.
 
“Itu merupakan sebuah kesalahan dan penerjemahan liar atas Undang Undang China,” kata Juru Bicara Kemenlu China, Geng Shuang, seperti dilansir Xinhua, Senin (18/2).
 
UU Intelijen China memang menegaskan kewajiban bagi organisasi maupun individu untuk mendukung aksi intelijen nasional, namun tetap dalam ranah hukum pemerintah China.
 
Aturan tersebut juga membatasi peran intelijen negara yang “harus patuh kepada hukum, menghormati hak asasi manusia, serta melindungi kepentingan setiap individu dan organisasi”.
 
Dia mengatakan UU China yang lain juga memiliki aturan terkait perlindungan hak dan kepentingan warga negara, termasuk keamanan data dan privasi. “Aturan tersebut juga berlaku dalam kegiatan intelijen”.
 
“Pemerintah AS harus mengerti aturan tersebut secara menyeluruh dan objektif, serta tidak membuat sebuah interpretasi liar yang bersifat sepihak,” kata Geng.
 
Dia menambahkan, penggunaan undang-undang untuk memayungi keamanan nasional serta aturan bagi individu dan perusahaan untuk bekerja sama dengan kegiatan intelijen nasional merupakan praktik yang lumrah.

Baca juga: Komentari kasus Huawei, duta besar Kanada untuk China dipecat

Baca juga: Tolak bangun jaringan 5G milik Huawei, Jerman susun strategi

Baca juga: Huawei bantah digunakan sebagai mata-mata
 
Negara anggota aliansi Five Eyes — AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru — serta sejumlah negara Barat seperti Prancis dan Jerman pun memiliki payung hukum yang serupa itu, katanya.
 
Pemerintah China selalu meminta perusahaan di negara tersebut untuk menjalankan kerja sama ekonomi dalam kerangka hukum serta menjalankan operasinya sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.
 
Dia menambahkan Tiongkok selalu menjunjung prinsip hukum internasional seperti kedaulatan, kesetaraan, serta kerja sama yang saling menguntungkan.
 
Pemerintah China tidah pernah meminta organisasi atau individu tertentu untuk melanggar hukum atau membangun “backdoors” yang berguna untuk menghimpun data, informasi atau intelijen di luar negeri, kata jubir tersebut.
 
“AS dan sekutunya menggunakan standar ganda. Mereka secara sengaja membangun persepsi publik yang salah terkait isu ini,” kata Geng.
 
“Mereka menggunakan isu ini untuk menekan hak dan kepentingan perusahaan Tiongkok untuk berkembang, lewat motif politik yang bertujuan untuk mengintervensi perilaku ekonomi. Itu merupakan perilaku munafik, tak bermoral dan tidak adil,” tegasnya.

Baca juga: Huawei jadi pembeli chip terbesar ketiga di dunia

Baca juga: Huawei barambisi kuasai pasar ponsel dunia

Baca juga: Polandia akan pertimbangkan pembatasan mengenai penggunaan produk Huawei

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harbolnas senjata utama e-commerce gaet pembeli

Jakarta (ANTARA News) – Hari Belanja Online Nasional, menurut lembaga riset Ipsos, menjadi daya tarik utama para pelaku usaha perdagangan elektronik (e-commerce) untuk meraih pendapatan sebanyak-banyaknya.

“Harbolnas jadi sejata utama e-commerce untuk meraup pendapatan. Tapi, mereka akan terbentur glass ceiling,” kata Managing Director Ipsos Indonesia, Soeprapto Tan, saat paparan riset di Jakarta, Selasa.

Dalam riset “E-commerce 4.0 What’s Next”, Ipsos mencatat Harbolnas yang palling populer adalah 12.12 yang digelar setiap 12 Desember, meski pun kuartal terakhir tiap tahun disemarakkan berbagai pesta belanja antara lain 10.10 dan 11.11.

Menurut Soeprapto, Harbolnas 12.12 menjadi yang paling diminati karena banyak pekerja yang mendapatkan bonus akhir tahun. Sebanyak 78 persen menyukai Harbolnas 12.12 karena diskon yang ditawarkan lebih besar.

Konsumen juga tertarik dengan flash sale (66 persen) dan gratis ongkos kirim (64 persen) yang ditawarkan selama Harbolnas.

Dari 1.000 responden yang mengikuti survei online selama 27 Desember 2018 hingga 11 Januari 2019, 52 persen mengaku mau menunggu Harbolnas agar mendapatkan barang dengan harga lebih murah. Sebanyak 43 persen menjawab mereka membeli beberapa barang di online shop berbeda dalam waktu bersamaan saat Harbolnas.

Kemudian, 33 persen memberi barang yang tidak diperlukan karena tergiur harga yang murah, sementara 4 persen mengaku hanya membeli barang saat Harbolnas.

Ipsos melihat loyalitas konsumen selama Harbolnas masih bersifat pragmatis. Mereka memanfaatkan promosi yang ditawarkan dan mau mengikuti program lain yang serupa Harbolnas

Secara umum, kategori barang paling diminati di e-commerce di Indonesia masih diduduki oleh fesyen dan baju olah raga (64 persen), produk elektronik (38 persen) dan gawai (37 persen).

Kategori lain yang diminati antara lain pembayaran tagihan, kosmetik, makanan dan minuman, kebutuhan sehari-hari, perawatan tubuh dan susu untuk anak-anak.

Baca juga: Transaksi Harbolnas 2018 diperkirakan tembus Rp6,8 triliun

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Apple beli startup AI untuk kembangkan Siri

Jakarta (ANTARA News) – Apple membeli perusahaan rintisan bernama PullString asal San Fransisco yang memiliki spesialisasi dalam mengembangkan kecerdasan buatan (AI) untuk aplikasi perintah suara.

Laman The Verge menuliskan tidak diketahui berapa nilai transaksi dalam akuisisi ini, namun diperkirakan berada di bawah 100 juta dolar, namun, berada di atas dana 44 juta dolar yang berhasil dikumpulkan PullString selama ini. 

PullString didirikan pada 2011 oleh Oren Jacob, yang juga menjabat sebagai CEO. Jacob sebelumnya menjadi pimpinan teknologi di Pixar.

PullString dikenal berkat perangkat lunak yang berada dibalik sistem suara yang dipakai di mainan, salah satunya boneka yang bisa berbicara Hello Barbie dari perusahaan Mattell.

PullString tidak hanya memasok sistem untuk mainan, tpai, mereka juga pernah membantu Amazon untuk mengembangkan asisten suara Alexa serta Google untuk Google Assistant.

Apple kemungkinan besar akan menggunakan PullString untuk mengembangkan fitur-fitur di Siri yang selama ini dianggap tertinggal dari Amazon dan Google.

Baca juga: Apple siapkan Siri untuk Piala Dunia

Baca juga: Bosan suara Siri? Pasang Alexa di Apple Watch dengan Voice in a Can

Baca juga: Apple cari insinyur untuk tingkatkan kemampuan dan IQ Siri

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ramai tagar #uninstallBukalapak, Achmad Zaky minta maaf

Jakarta (ANTARA News) – Lini masa Twitter, Jumat pagi dibanjiri tanda pagar #uninstallBukalapak akibat cuitan CEO Achmad Zaky yang dianggap mendukung salah satu pasangan calon presiden.

Zaky, dalam cuitan yang kini sudah dihapus, menyoroti dana dari negara untuk sektor penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) minim dan berharap “presiden baru bisa menaikkan” anggaran tersebut. Zaky dalam cuitan tersebut juga menyebutkan peringkat negara yang memiliki anggaran besar untuk litbang.

Istilah “presiden baru” tersebut dianggap warganet menyudutkan petahana Joko Widodo. Banyak warganet yang memprotes Zaky karena tidak menghargai presiden yang datang ke acara ulang tahun Bukalapak pada Januari lalu, hingga dianggap tidak mempercayai kemampuan bangsa sendiri karena cuitan bernada pesimistis.

Zaky dalam keterangan resmi memohon maaf dan menyatakan cuitan tersebut tidak bermaksud mendukung atau tidak mendukung calon presiden tertentu, melainkan ajakan untuk membangun Indonesia melalui penelitian dan pengembangan ilmiah.

“Saya, Achmad Zaky selaku pribadi dan sebagai salah satu pendiri Bukalapak, dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan yang saya sampaikan di media sosial. Saya sangat menyesali kekhilafan tindakan saya yang tidak bijaksana tersebut dan kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya,” katanya.

Zaky melalui akun Twitter @achmadzaky menyampaikan bahwa negara perlu berinvestasi dalam riset dan sumber daya manusia agar tidak kalah dengan negara lain bertahun-tahun mendatang.

Menanggapi cuitan yang Zaky yang dianggap kontroversial, warganet banyak yang menyatakan akan uninstall aplikasi Bukalapak dan berbelanja di aplikasi e-commerce lain.

Namun, beberapa akun menyatakan dukungan mereka untuk e-commerce seperti Bukalapak yang membantu UKM di Indonesia melalui tagar #DukungBukalapak, namun, gaungnya tidak sampai menjadi trending topic.

Bersamaan dengan isu Bukalapak, tagar #uninstallTraveloka juga ramai diperbincangkan pagi ini, namun, tidak jelas apa pemicunya. Diduga tagar ini merujuk pada peristiwa 2017 lalu yang disebut melibatkan pendiri Traveloka dalam aksi walkout saat pidato Gubernur DKI Anies Baswedan.

Baca juga: ITB-Bukalapak resmikan laboratorium riset berbasis AI dan “cloud computing”
 

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indosat Ooredoo jamin sinyal 4G untuk ojek online

Jakarta (ANTARA News) – Indosat Ooredoo bekerja sama dengan GOJEK dalam menyediakan paket internet murah bagi para pengemudi dan menjamin mereka dapat terhubung ke sinyal 4G selama beroperasi.

“Kami mem-4G-kan semua jaringan kami. Dulu ada yang 2G atau 3G saja, kami 4G-kan,” kata Group Head Channel Management of Indosat Ooredoo, Swandi Tjia, saat ditemui di peluncuran paket Online Gaspol IM3, Ooredoo di Jakarta, Selasa.

Indosat Ooredoo yang mengadakan ekspansi jaringan 4G selama 2018, mengklaim semua tempat sudah beroperasi dan terhubung dengan sinyal 4G. Indosat Ooredoo mengaku sudah menghubungkan sekitar 4.200 titik ke sinyal 4G di seluruh Indonesia saat ini, termasuk membuat titik-titik baru.

Indosat juga menyatakan semua wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sudah sepenuhnya terhubung dengan jaringan 4G.

Indosat Ooredoo dengan GOJEK menyediakan paket data internet seharha Rp50.000 untuk 30 hari, mencakup kuota internet 10GB di semua jaringan, telepon bebas tarif ke sesama IM3 Ooredoo dan gratis telepon 100 menit ke nomor operator lain.

Kedua perusahaan tersebut akan mendata nomor para pengemudi yang menggunakan IM3 Ooredoo untuk memastikan hanya pengemudi GOJEK yang mendapatkan akses ke paket internet tersebut.

Menurut data Indosat Ooredoo, saat ini ada 180.000 mitra pengemudi GOJEK yang menggunakan nomor IM3 Ooredoo, dari total 1 juta pengemudi.

Sejak program paket ini berjalan pada Desember lalu, ada sekitar 10 ribu mitra pengemudi yang sudah mengikuti program ini.

Indosat akan melakukan sosialisasi agar mitra pengemudi GOJEK yang menggunakan nomor IM3 Ooredoo memanfaatkan program ini. Dalam tiga bulan mendatang, Indosat menargetkan dapat menjangkau 360.000 mitra pengemudi GOJEK dalam program ini.

Baca juga: Begini tanggapan GOJEK soal larangan pakai GPS

Baca juga: GOJEK-IM3 Ooredoo hadirkan paket internet murah untuk driver

Baca juga: Grab Indonesia klaim tingkat “fraud” turun di bawah satu persen

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Begini tanggapan GOJEK soal larangan pakai GPS

Jakarta (ANTARA News) – GOJEK mengapresiasi langkah pemerintah yang menerapkan aturan baru mengenai larangan bagi pengendara untuk memakai global positioning system (GPS) saat sedang berkendara.

“Keselamatan penumpang dan mitra menjadi prioritas utama kami. Kami apresiasi langkah pemerintah untuk aturan baru itu,” kata VP Corporate Affairs GOJEK, Michael Say, kepada wartawan di Jakarta, Selasa

Kementerian Perhubungan melarang penggunaan GPS saat berkendara dengan pertimbangan keselamatan. GOJEK memahami larangan tersebut bukan sama sekali tidak boleh menggunakan GPS, namun, mengakses GPS saat kendaraan sedang berjalan, misalnya mencari alamat.

“Misalnya, jadi, (ponsel) dipegang pakai satu tangan,” kata Michael.

GOJEK mengimbau para pengemudi mereka untuk menyetel alamat tujuan di aplikasi GPS ponsel sebelum mereka berjalan.

“Jadi, sudah diatur dari awal,” kata Michael

Sementara itu, untuk para penumpang GOJEK mengimbau mereka memberikan alamat yang sesuai.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu meminta para pengendara, baik roda dua maupun roda empat, untuk berhenti sejenak jika ingin mengakses GPS. Para pengemudi diminta untuk tidak fokus ke GPS saat sedang berkendara dan mengutamakan keselamatan.

Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Pasal 283 menyebutkan setiap orang yang melanggar pasal 106 ayat 1 dapat dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Baca juga: Menhub: Larangan penggunaan GPS saat berkendara demi keselamatan

Baca juga: Menggugat larangan penggunaan telepon saat berkendara

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

GOJEK-IM3 Ooredoo hadirkan paket internet murah untuk driver

Jakarta (ANTARA News) – GOJEK bermitra dengan IM3 Ooredoo untuk menyediakan paket data internet dengan harga yang terjangkau untuk driver alias pengemudi mereka, Paket Online Gaspol.

“Kami memahami kebutuhan mitra pengemudi yang memerlukan paket internet berkuota besar dan stabil untuk mengakses navigasi peta, mencari alamat hingga menghubungi penumpang,” kata Group Head Channel Management of Indosat Ooredoo, Swandi Tjia, saat jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Paket data internet sebesar Rp50.000 untuk 30 hari ini mencakup kuota internet 10GB di semua jaringan, telepon bebas tarif ke sesama IM3 Ooredoo dan gratis telepon 100 menit ke nomor operator lain.

Vice President Corporate Affairs GOJEK Michael Say menyatakan mereka akan membuat daftar berisi nomor IM3 Ooredoo milik mitra pengemudi mereka untuk memastikan paket ini tepat sasaran, tidak digunakan oleh orang selain pengemudi ojek dan taksi online di perusahaan tersebut.

“Ada whitelisting nomor yang  terdaftar sebagai mitra GOJEK,” kata Michael di acara yang sama.

Mitra pengemudi yang menggunakan nomor ponsel dari IM3 Ooredoo diminta untuk mendaftarkan ke manajemen GOJEK agar dapat mengakses paket ini, jika tidak, opsi paket Gaspol ini tidak akan muncul ketika mengisi paket data.

Menurut data Indosat Ooredoo, saat ini ada 180.000 mitra pengemudi GOJEK yang menggunakan nomor IM3 Ooredoo, dari total 1 juta pengemudi. Sejak program paket ini berjalan pada Desember lalu, ada sekitar 10 ribu mitra pengemudi yang sudah mengikuti program ini.

Indosat akan melakukan sosialisasi agar mitra pengemudi GOJEK yang menggunakan nomor IM3 Ooredoo memanfaatkan program ini. Dalam tiga bulan mendatang, Indosat menargetkan dapat menjangkau 360.000 mitra pengemudi GOJEK dalam program ini.

GOJEK sejak tahun lalu menyediakan paket internet murah untuk para pengemudi mereka, salah satunya melalui kerja sama dengan Telkomsel.

Baca juga: Menkominfo apresiasi GOJEK akuisisi tekfin Filipina

Baca juga: Pengemudi pertama GOJEK beri nama anaknya “Nadiem”

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Host situs Kominfo sempat alami crash

Jakarta (ANTARA News) – Situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika sempat tidak bisa diakses selama beberapa jam pagi ini karena salah satu host situs mengalami kendala.

“Sebelumnya, pada hari Senin (11/02/2019) pukul 14.30 WIB terjadi kegagalan fungsi sistem virtualisasi server Data Center Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyebabnya adalah salah satu host mengalami crash,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Kerusakan tersebut dialami Senin (11/2) dan website Kominfo sempat pulih pada pukul 15.30 hingga Selasa pukul 05.00. Host kembali mengalami crash sehingga website Kominfo kembali tidak bisa diakses.

Website Kominfo kembali pulih pada pukul 10.30 siang ini.

Kerusakan pada host ini juga berdampak pada situs lain, antara lain e-PPID, infopublik.id, dan balitbangsdm.kominfo.go.id.

Baca juga: Kementerian Kominfo blokir hampir satu juta situs negatif sepanjang 2018

Baca juga: Kominfo minta blokir situs skandal Sandiaga

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Serangan siber intai jaringan telekomunikasi di tahun politik

Jakarta (ANTARA News) – Industri telekomunikasi seringkali menjadi sasaran empuk para peretas untuk melancarkan serangan siber karena perusahaan umumnya memiliki pusat data (data center) yang tersebar di berbagai lokasi.

“Apalagi sekarang banyak transaksi bisnis lewat jaringan telekomunikasi,” kata Country Director Palo Alto Networks Indonesia, Surung Sinamo, saat acara paparan di Jakarta, Jumat.

Dalam tahun politik, serangan siber biasanya mengarah ke lembaga penyelenggaraan pemilihan umum, serangan yang umum terjadi di mana pun saat sedang menyelenggarakan pesta demokrasi.

“Negara lain juga seperti itu, jadi, instansi harus lebih berjaga-jaga,” kata dia.

Sementara itu, di industri telekomunikasi, serangan yang biasanya terjadi misalnya Dos atau DDos attack yang berusaha menyerang server, jaringan atau mesin tertentu sehingga menjadi down atau tidak bisa diakses.

Serangan DDoS sebenarnya dapat menimpa perusahaan mana pun, namun, biasanya serangan model ini yang ditujukan ke industri telekomunikasi lebih berat.

Peretas juga seringkali menyerang server DNS dalam industri ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, serangan siber menjadi semakin beragam dan kompleks.

Serangan siber yang mengintai sinyal hingga paket data juga perlu diwaspadai.

Peretas mulai menggunakan malware untuk menyerang jaringan untuk menyebabkan signaling storm, efeknya sama dengan serangan DDos, server menjadi down.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengumpulan data Facebook terganjal aturan di Jerman

Jakarta (ANTARA News) – Badan pengawas anti-monopoli Jerman memerintahkan Facebook untuk menghentikan praktik mengumpulkan data karena melanggar aturan yang berlaku di negara tersebut.

“Di waktu mendatang, Facebook tidak lagi diizinkan memaksa pengguna untuk menyetujui pengumpulan data yang tidak terbatas dan menyambungkan data non-Facebook ke akun Facebook,” kata Kepala Federal Cartel Office, Andreas Mundt, demikian laporan Reuters, Kamis.

Cartel tidak menyetujui praktik Facebook mengumpulkan data pengguna melalui aplikasi ketiga, termasuk WhatsApp dan Instagram, serta aktivitas melacak warganet yang bahkan tidak memiliki akun Facebook.

Aktivitas pelacakan tersebut termasuk mengamati pengunjung ke website yang memiliki tombol “like” atau “share” dari Facebook, begitu juga dengan laman yang tidak memiliki tanda keberadaan Facebook.

Saat ini aturan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum dan Facebook memiliki waktu satu bulan untuk mengajukan banding, langkah yang akan mereka tempuh.

Facebook akan mengajukan banding karena menganggap lembaga tersebut mengabaikan kompetisi yang mereka hadapi dan merusak aturan privasi Eropa yang berlaku mulai tahun lalu.

“Kami tidak setuju dengan kesimpulan mereka dan berencana mengajukan bading agar orang-orang di Jerman dapat terus merasakan keuntungan dari layanan kami,” kata Facebook.

Perintah dari Cartel Office menyebutkan Facebook hanya dapat mengumpulkan data dari WhatsApp dan Instagram jika mendapatkan persetujuan dari pengguna, begitu juga dari aplikasi atau website ketiga.

Baca juga: Facebook akan integrasikan Messenger, WhatsApp dan Instagram
Baca juga: Lembaga pemantau komunikasi Rusia gugat Facebook, Twitter

Baca juga: Foto jutaan pengguna Facebook bocor

Pewarta:
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian Kominfo blokir akun palsu mengatasnamakan TNI di Instagram

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menutup akun Instagram yang mencatut identitas Tentara Nasional Indonesia dan menyebarkan konten negatif per hari ini, Kamis.

Melalui keterangan pers, Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo mengatakan kementerian mendapatkan aduan konten yang ditangani Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Ditjen Aplikasi Informatika.

Akun Instagram bernama @tni_indonesia_update memuat konten yang menyatakan mereka akan memusnahkan para pemuda dan pemudi kritis, termasuk apa yang mereka generasi PKI baru.

Salah satu unggahan akun tersebut berbunyi “sebaiknya para PKI dan generasi PKI baru serta pemuda-pemudi kritis di garis kiri. Dikumpulkan dalam satu gudang kemudian dijadikan sasaran tembak oleh Leopard. Aksi Yonkav 8 Narasingawaratama”.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Candra Wijaya kepada Kominfo menyatakan akun tersebut bukan milik TNI AD.

Akun Instagram resmi TNI AD adalah @tni_angkatan_darat

“Pemblokiran terhadap akun instagram @tni_indonesia_update dilakukan pada Rabu (6/2) pukul 10.45 setelah menerima laporan resmi dari Mabes TNI untuk menertibkan akun-akun media sosial tidak resmi yang mengatasnamakan TNI,” kata Kominfo.

Kementerian Kominfo mengimbau warganet untuk melaporkan akun media sosial palsu atau konten internet dan media sosial yang diduga mengandung konten negatif melalui saluran pengaduan konten twitter @aduankonten, website aduankonten.id dan nomor WA 08119224545.

Baca juga: Konten Smule dan TikTok terbanyak diblokir 2018

Baca juga: Kementerian Kominfo temukan 175 konten hoaks sepanjang Januari 2019

Baca juga: Kemkominfo lantik sekjen dan irjen baru

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konten Smule dan TikTok terbanyak diblokir 2018

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir 2.334 konten negatif dari 11 aplikasi live chat sepanjang 2018, terbanyak berada di Smule dan TikTok.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan dan melakukan pemblokiran 2.334 konten negatif dalam 11 aplikasi live chat selama tahun 2018. Kesebelas aplikasi itu terdiri dari Bigo, BIGO LIVE, Cheez, Go Live, GOGO LIVE, KWAI GO, Live Me, Nonolive, Smule, TikTok, dan Vigo,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam keterangan resmi, Rabu.

Kominfo, melalui Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, menemukan 613 konten negatif di aplikasi Smule, pelanggaran berupa pakaian yang vulgar.

Sebanyak 591 konten di aplikasi TikTok diblokir Kominfo pada 2018 lalu, menjadikan aplikasi tersebut di urutan kedua terbanyak diblokir. Temuan Kominfo menunjukkan 293 dari konten negatif tersebut berupa pakaian yang vulgar, 227 isu yang mengganggu dalam bentuk tato dan konten yang menunjukkan aktivitas merokok, minuman keras dan obat-obatan terlarang sebanyak 48 konten.

Konten negatif lainnya di TikTok berupa bahasa erotis dan memuat anak di bawah umur.

Aplikasi KWAI GO selama 2018 terdeteksi memiliki 424 konten, paling banyak menampilkan aksi yang tidak layak atau vulgar sebanyak 172 konten. Konten lain berupa pakaian vulgar (103), aksu yang membahayakan (79), selebihnya berupa aksi erotisme, merokok dan penyiksaan makhluk hidup.

Hasil pantauan konten negatif ditemukenali ada di aplikasi Vigo (225 konten), Go LIve (197 konten), Nanolibe (124 konten), Bigo (89 konten), BIGO LIve (32 konten), GOGO LIVE (20 konten), Live Me (13 konten) dan Cheez (6 konten).

Dari total keseluruhan konten negatif yang diblokir Kominfo sepanjang 2018, paling banyak berupa aksi tidak layak dan pakaian vulgar, sebanyak 1.653 konten.

Konten lainnya berupa tato 227 konten dan aksi vulgar 97 konten.

Kominfo menerima aduan konten dari masyarakat melalui media sosial @aduankonten dan situs aduankonten.id. Tindak lanjut kementerian untuk konten negatif ini berupa penapisan mencakup IP filtering, hosting, URL dan aplikasi, serta bekerja sama dengan pihak-pihak pengelola layanan atau aplikasi.

Baca juga: AS demam Tik Tok karena Jimmy Fallon

Baca juga: Blokir dibuka, kini Tik Tok kolaborasi dengan Kementerian PPPA

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian Kominfo temukan 175 konten hoaks sepanjang Januari 2019

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentiifikasi sebanyak 175 konten hoaks dari beragam isu yang menyebar di internet dan media sosial selama Januari 2019, rata-rata 4-6 konten per hari. 

Menurut keterangan tertulis Kominfo, Selasa, jumlah konten hoaks terbanyak ditemukan pada tanggal 22 Januari 2019 yakni sebanyak 11 konten.

Dari 175 konten hoaks atau disinformasi, ada 81 konten yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.

Beberapa konten yang mendapatkan perhatian publik adalah hoaks temuan tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos di Tanjung Priok, isu PKI, ijazah, hingga simbol jari. 

Lalu, ada 22 konten yang berkaitan dengan peristiwa, seperti aksi bunuh diri di Sukorajo, video orang yang telah dimakamkan selama empat hari lalu kembali hidup dan cashback 60 persen jika bayar pendidikan pakai OVO. 

Hoaks mengenai pemerintahan ditemukan sebanyak 31 konten, antara lain Kemenag memberi lampu hijau pada LGBT, pengangkatan honor K2 jadi PNS hingga lowongan kerja di rumah sakit. 

Selain itu, ada juga hoax berhubungan dengan isu agama sebanyak 9 konten, yakni tentang muslim Ughyur, larangan shalat Jumat di perusahaan Cina. Ada juga yang menarik perhatian publik seperti ceramah Kyai Said Aqil Siradj dalam acara internal Muslimat NU.

Adapun isu yang berkaitan dengan bencana, makanan dan tokoh masing-masing sebanyak 8 konten. Soal bencana misalnya berkaitan dengan angin kencang di Ancol, potensi gempa 8 SR, Bajir Katulampa sampai Gempa Susulan di Jawa Barat.

Selain itu, ada juga hoax yang berkaitan dengan makanan seperti garam yang tidak boleh dimasak, lintah di kangkung, hingga es krim yang mengandung lemak babi. 

Kominfo juga menemukan tokoh yang paling banyak dimunculkan dalam konten hoaks antara lain Presiden Joko Widodo, Ahok dan ustadz Arifin Ilham.

Selain itu, ada juga mengenai keamanan dan teknologi, masing-masing empat konten, lalu berhubungan dengan kecelakaan (3 konten) dan lingkungan (1 konten).
 

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemkominfo lantik sekjen dan irjen baru

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika melantik pejabat eselon I, masing-masing sebagai sekretaris jenderal dan inspektur jenderal di kementerian tersebut.

Pada Kamis (31/1), Rosarita Niken Widiastuti dan Doddy Setiadji masing-masing dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Inspektur Jenderal (Irjen) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Nomor 14/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti dikutip dari keterangan resmi Kominfo, Jumat.

Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Menteri Rudiantara disaksikan oleh Dirjen SDPPI Ismail yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekjen Kementerian Kominfo serta Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Teknologi Herry Abdul Aziz.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Menteri Rudiantara ketika membacakan sumpah jabatan.

Rudiantara mengharapkan pejabat yang baru dilantik selain melaksanakan amanah kerja, juga setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Revisi PP 82, Kominfo perjelas transaksi elektronik

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika memasukkan usulan dari organisasi, termasuk Masyarakat Telematika Indonesia, dalam revisi Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE) mengenai siapa yang wajib mendaftar terkait penyelenggaraan sistem elektronik untuk publik.

“Ini penting sekali karena masyarakat sudah melakukan transaksi elektronik, tapi, belum ada pedoman yang jelas,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan saat jumpa pers di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat.

Melalu revisi terbaru, peraturan tersebut merinci siapa saja yang wajib mendaftar, yaitu terutama mereka yang memiliki layanan yang bersifat ekonomis, salah satunya perdagangan. Aturan ini berlaku bagi perdagangan yang berasal dari luar Indonesia untuk keperluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PP PTSE juga akan mewajibkan perusahaan yang mengelola data pribadi untuk mendaftar, seperti yang sebelumnya sudah diamanatkan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah juga akan mengubah istilah perusahaan over-the-top (OTT) menjadi “platform digital” agar tidak tertukar dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Revisi PP 82 juga memuat denda untuk penyedia platform meda sosial yang memuat konten yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia, Semuel memperkirakan denda akan mencapai miliaran rupiah.

“Dendanya akan dikenakan per konten. Kami masih kalkulasikan,” kata Semuel.

Revisi PP PTSE sejak akhir 2018 lalu menuai perdebatan karena organisasi tidak setuju mengenai aturan tentang lokasi data center yang dianggap akan merugikan ekosistem digital di Indonesia.

Revisi peraturan tersebut memuat aturan yang membolehkan data center berada di luar negeri, namun, data yang bersifat strategis wajib berada di Indonesia.

Aturan tersebut hingga saat ini belum disahkan, Semuel menyatakan Kementerian Kominfo sudah mengirimkan revisi terbaru pada 21 Januari lalu yang memuat usulan dari organisasi.

“Secara substansi, sudah siap semua,” kata dia.

Baca juga: Mastel : Otoritas lakukan registrasi harus dibatasi

Baca juga: Mastel: anak muda harus digiatkan ciptakan konten
 

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019