Kenapa hoax berujung ujaran kebencian?

Maka itu, hoax dekat dengan ujaran kebencian

Jakarta (ANTARA) – Hoax melalui media sosial maupun menyebar langsung dari mulut ke mulut menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia jika berlangsung terus-menerus dapat berdampak pada kehidupan sosial, salah satunya rasa tidak percaya pada orang atau kelompok lain

“Kita sekarang rawan, akibat hoax, mudah terpecah-belah, rasa tidak percaya terhadap kelompok lain,” kata Presidium Mafindo, Anita Wahid, dalam peluncuran kanal anti-hoax BaBe Ungkap Fakta, Kamis.

Menurut dia, keadaan yang ditemui saat ini merupakan akibat dari kumpulan hoax yang muncul sejak lama, bukan hanya dari satu hoax saja. Anita menjelaskan hoax menyasar emosi atau perasaan manusia

Dia mencontohkan jika kita mendapatkan berita miring tentang seseorang dan terus-menerus mendapatkan informasi serupa, secara perlahan diri sendiri akan terlarut dalam informasi tersebut.

“Hoax yang terus menerus dijejalkan, membuat kita curiga, lalu tidak percaya pada seseorang,” kata Anita.

Ketidakpercayaan tersebut membuat kita lupa atau tidak terpikir untuk mem-verifikasi langsung dengan bertanya ke orang yang bersangkutan. Akibatnya, akan muncul prasangka negatif ke orang tersebut hingga melontarkan ujaran kebencian.

“Maka itu, hoax dekat dengan ujaran kebencian,” kata dia.

Menurut Anita, hoax yang menimbulkan kebencian umumnya berkaitan dengan identitas sebagai manusia. Hoax lainnya yang berkaitannya dengan kesejahteraan manusia, misalnya kesehatan dan bencana, membuat orang merasa cemas sehingga dia rentan terpengaruh informasi tersebut dan ikut menyebarkannya.

Baca juga: BaBe luncurkan kanal cek fakta hoaks

Baca juga: Kominfo: ponsel untuk dagang bukan sebar hoaks

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BaBe luncurkan kanal cek fakta hoaks

Jakarta (ANTARA) – Platform distribusi konten Baca Berita atau yang lebih populer dengan nama BaBe meluncurkan kanal baru BaBe Ungkap Fakta yang berisi hasil pengecekan atas hoaks yang beredar di dunia maya.

“Kanal ini jadi distribusi konten atau artikel yang sudah terverifikasi. Kami filter konten yang berpotensi bohong,” kata Kepala Kebijakan Publik BaBe, Donny Eryastha saat jumpa pers di Jakarta, Kamis

BaBe bekerja sama dengan media massa Tempo dan Viva serta organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) untuk melakukan pengecekan fakta terhadap artikel-artikel yang mencurigakan. Setelah terverifikasi kebenarannya, artikel tersebut akan disiarkan di kanal BaBe Ungkap Fakta.

BaBe tidak menargetkan jumlah artikel harian dari pengecek fakta yang akan didistribusikan, namun mereka merencanakan informasi yang ditayangkan di kanal Ungkap Fakta seintens mungkin.

Meski pun kanal itu diluncurkan menjelang pemilihan umum presiden pada April, BaBe Ungkap Fakta tidak hanya menampilkan klarifikasi hoaks yang berkaitan dengan politik saja, tetapi juga bidang-bidang lainnya. Kanal tersebut juga berkesinambungan, bukan hanya dibuat untuk meredam hoaks menjelang pemilu.

“Akan continue, menggaet lebih banyak penerbit,” kata Kepala Pengembangan Bisnis BaBe, Shelly Tantri, di acara yang sama.

Baca Berita setiap bulan mendistribusikan lebih dari satu juta konten artikel dan video dalam 30 kategori yang ada di platform. Mereka menyatakan saat ini memiliki pengguna aktif bulanan sekitar 10 juta di Indonesia.

Baca juga: Kominfo: ponsel untuk dagang bukan sebar hoaks
 

Pewarta:
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nokia: 70 persen operator fokus ke 5G

Jakarta (ANTARA) – Lebih dari 70 persen operator telekomunikasi di seluruh dunia fokus pada pengembangan 5G dengan harapan bisa membantu meningkatkan layanan konsumen, sedangkan dua pertiganya menginginkan terciptanya aliran pendapatan baru dari teknologi internet berkecepatan tinggi itu.

Para operator yang paling terdepan dalam transformasi 5G juga menempatkan fokus mereka pada enam hingga delapan pemanfaatan dan pengembangan (use case) 5G, demikian hasil studi Nokia 5G Maturity Index yang diselenggarakan Nokia bersama Analysys Mason baru-baru ini.

“Jelas bahwa dari Nokia 5G Maturity Index yang pertama ini bahwa operator memiliki ambisi besar untuk 5G. Banyak juga yang memahami bahwa dampaknya akan jauh lebih signifikan jika digunakan bersama dengan transformasi platform, guna mendukung beragam aliran pendapatan baru,” kata Caroline Gabriel, Principal Analyst di Analysys Mason, seperti dikutip dalam pernyataan resmi Nokia, Kamis.

Pemanfaatan 5G yang paling populer, menurut studi Nokia itu, antara lain untuk konektivitas seluler multi-gigabit, mobil terhubung dan mobil otonom, augmented reality dan virtual reality, aplikasi kota pintar, hingga layanan rumah pintar (smart home).

Sebagian besar operator, disebut Nokia, merencanakan peluncuran komersial layanan 5G terbatas pada 2019-2020 ini, dengan yang lebih awal akan lebih berkembang dengan virtualisasi jaringan dan penggelaran berbasis cloud.

Namun demikian, kata Gabriel, sebagian besar opertor mengakui mereka tidak yakin dengan tindakan yang harus mereka ambil untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, Nokia 5G Maturity Index diharapkan bisa menjadi rujukan untuk pengambilan keputusan.

Nokia, sekarang juga terus membangun porfolio 5G Future X-nya dan di ajang MWC pada Rabu kemarin (27/2), mereka mengumumkan peningkatan untuk solusi Packet Core dan solusi jaringan akses radio.

Kemudian, Nokia cloud packet core (CPC) melengkapi produk Cloud Mobility Manager (CMM) dan Cloud Mobile Gateway (CMG) dengan fungsi jaringan mandiri 3GPP Release 15 5G Core yang baru dan juga meningkatkan kemampuan core non-standalone yang diumumkan sebelumnya.

Terkait dengan pengembangan 5G ke depan, Nokia sudah menggali informasi dari sedikitnya 50 operator dan menanyakan kesiapan jaringan dan bisnis mereka untuk 5G. “Jawaban mereka memberikan informasi berharga tentang praktik terbaik bagi operator saat mereka merancang, menggelar, dan mengoperasikan jaringan dan layanan 5G,” kata Sanjay Goel, presiden global service Nokia.

Nokia yang dulu lebih dikenal sebagai produsen ponsel, sekarang fokus pada solusi software dan jaringan, termasuk solusi 5G.

Baca juga: Bangun 5G, Indonesia perlu perhatikan ini

Baca juga: Nokia dan T-Mobile sepakat bangun jaringan 5G

Baca juga: Penggunaan 5G lebih cepat setahun dari jadwal

Pewarta:
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Honor janjikan ponsel premium tahun ini

Jakarta (ANTARA) – Honor menjanjikan akan membawa ponsel di segmen premium pada pertengahan tahun ini, namun belum menyebutkan secara pasti ponsel apa yang akan mereka boyong ke Tanah Air.

“Ponsel flagship sekitar bulan Juni atau Juli,” kata Presiden Direktur Honor Indonesia, Justin Li, saat peluncuran Honor 8A dan Honor 10 Lite di Jakarta.

Justin Li sempat menyebutkan Honor 20, ketika ditanya mengenai ponsel flagship yang akan mereka bawa tahun ini. Tapi pada penjelasan berikutnya, dia menyebutkan kemungkinan akan membawa seri V pada tahun berikutnya.

“Honor serius di Indonesia karena target pasarnya besar,” kata Li.

Honor hari ini meluncurkan dua ponsel sekaligus, Honor 8A dan Honor 10 Lite masing-masing untuk segmen mid-low dan mid level.

Honor, sub-merk dari Huawei, hadir di Indonesia sejak tahun lalu, mereka menargetkan dapat menembus tiga besar merk ponsel dalam tiga tahun ke depan.

Baca juga: Honor 10 Lite resmi hadir di Indonesia

Baca juga: Honor 8A meriahkan segmen ponsel murah

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Traveloka ekspansi ke Australia

Jakarta (ANTARA) – Biro perjalanan daring (online travel agent) Traveloka resmi melebarkan bisnisnya ke Australia demi mendongkrak kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia.

“Hari ini kami sangat antusias dapat kembali menambah negara baru di luar Asia Tenggara. Secara umum, Australia merupakan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik dari sisi koneksi, pembayaran, dan adopsi internet sehingga kami harap kehadiran kami di Australia dapat semakin memperkaya pengalaman hidup pengguna dengan mendapatkan beragam produk travel dan lifestyle dalam satu tempat,” kata Kepala Kemitraan Global Traveloka, Yady Guitana, dalam keterangan resmi, Rabu.

Pengguna Traveloka di Australia dapat mengakses layanan OTA melaui website maupun aplikasi, saat ini tersedia layanan untuk memesan tiket pesawat, hotel, paket tiket pesawat dan hotel, transportasi bandara serta aktivitas dan rekreasi.

Traveloka mendukung program milikpemerintah Wonderful Indonesia guna menjaring 20 juta kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia. Data statistik yang dilansir Traveloka, Indonesia merupakan tujuan wisata nomor 2 bagi wisatawan Australia pada 2018, nomor pertama adalah Selandia Baru.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I, Kementerian Pariwisata Edy Wardoyo, dalam keterangan pers yang sama menyatakan target menjaring 20 juta wisatawan mancanegara akan tercapai jika pemerintah bersinergi dengan industri.

“Pasar Australia sendiri merupakan salah satu pasar pariwisata yang cukup menjanjikan, di mana kunjungan wisman dari Australia ke Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Keputusan Traveloka untuk membuka pasar Australia menjadi sangat penting untuk membantu mempermudah akses serta menjawab kebutuhan perjalanan pengguna yang beragam,” kata Edy.

Bulan lalu, Traveloka membuka kantor baru di India yang berfokus pada kegiatan penelitian dan pengembangan.

India dan Australia merupakan negara-negara di luar Asia Tenggara tempat Traveloka beroperasi. Selama ini Traveloka berjalan di Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia dan Vietnam.

Baca juga: AirAsia indikasikan intervensi kompetitor ke agen perjalanan daring

Baca juga: Traveloka buka pusat litbang di India

Baca juga: Dikabarkan akuisisi Pegipegi, Traveloka enggan berkomentar

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KAI beri layanan WiFi gratis di stasiun se-Jabodetabek

Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberi layanan WiFi gratis di 46 stasiun di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang mulai bisa diakses hari ini.

“Penyediaan layanan internet ini bekerja sama dengan PT Pulau Pulau Media (MacroAd) setelah sebelumnya telah bekerja sama untuk penyediaan layar digital di stasiun dan gerbong Commuter Line,” kata Wakil Direktur Eksekutif PT KAI Daop 1 Jakarta, R Dadan Rudiansyah di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, kerja sama dengan MacroAd dilakukan sebagai peningkatan layanan kepada pengguna jasa layanan KAI sekaligus pengembangan potensi yang ada di stasiun dan kereta api.

“Kerja sama penyediaan layanan WiFi gratis ini kami awali di 46 stasiun, selanjutnya kami juga akan memasang di 37 stasiun lainnya dengan target selesai pada akhir Maret 2019,” kata dia.

Selain itu, lanjutnya, layanan WiFi gratis juga akan dikembangkan juga di kereta api jarak jauh. “Langkah pertama, kami lakukan di KA Argo Parahyangan rute Jakarta-Bandung,” kata Dadan.

Sementara itu, Kepala Bagian Bisnis dan Komersial MacroAd George Samuel mengatakan, penyediaan layanan WiFi gratis di 46 stasiun se-Jabodetabek ini juga menjadi respons terhadap semakin meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat.

“Kami menargetkan penyediaan layanan WiFi gratis dengan kecepatan hingga 250 mbps ini tidak hanya di stasiun, tetapi juga di dalam gerbong Commuter Line,” kata George.

George mengatakan, penggunaan WiFi MacroAd dilakukan dengan proses registrasi terlebih dahulu. “Penggunanya cukup memasukkan nomor telepon dan tanggal lahir,” kata dia.

Setelah itu, lanjutnya, pengguna dapat menggunakan WiFi secara gratis selama 30 menit pertama. “Apabila pengguna ingin menggunakan WiFi gratis lagi, pengguna cukup melakukan login kembali,” kata George.

Menanggapi penyediaan layanan WiFi gratis itu, seorang penggiat komunitas Railfans, Rahmat Wijaya (19) mengaku senang.

“Selain kenyamanan bertambah, layanan tersebut memangkas ketertinggalan kualitas perkeretapian Indonesia dibandingkan layanan di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura,” kata Rahmat.

Senada dengan Rahmat, penggemar dunia perkeretaapian dari komunitas Edan Sepur, M Alvin mengatakan, layanan gratis ini diharapkan akan menambah minat masyarakat untuk menggunakan layanan perkeretapian sebagai pilihan moda transportasi.

(Penulis: Peserta Susdape XIX Antara 2019/Aditya Pradana Putra)

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Vivo belum rencanakan ponsel lipat untuk Indonesia

Kami masih riset, pelajari pasarnya,

Jakarta (ANTARA) – Vivo Indonesia belum merencanakan untuk membuat ponsel lipat dan mengeluarkannya di pasar Indonesia jika melihat kebutuhan pasar.

“Saat ini belum ada pembicaraan. Kita lihat ke depannya seperti apa,” kata General Manager for Brand and Activation PT Vivo Mobile Indonesia, Edy Kusuma, saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Vivo Indonesia melihat pasar ponsel di Tanah Air sangat dinamis sehingga mereka belum mempertimbangkan untuk membuat ponsel lipat di sini.

Vivo global telah membuat sub-merk bernama iQOO yang menyasar segmen premium, dikabarkan produk perdana mereka akan berupa ponsel lipat.

Baca juga: Alasan Vivo yakin boyong ponsel kamera pop-up ke Indonesia

Samsung bulan ini sudah memperkenalkan ponsel layar lipat pertama mereka bernama Galaxy Fold, sementara produsen ponsel lainnya diperkirakan akan meluncurkan ponsel lipat tahun ini, antara lain Huawei dan Xiaomi.

Edy juga belum mengetahui apakah iQOO, yang akan meluncurkan ponsel pada Maret mendatang, juga akan masuk Indonesia, meski pun pasar untuk ponsel premium ada.

“Kami masih riset, pelajari pasarnya,” kata Edy.

Vendor ponsel membuat sub-brand untuk membedakan segmen produk dan pasar mereka, seperti yang dilakukan Huawei dengan Honor, Xiaomi-Redmi dan Oppo-Realme.

Vivo menilai sub-brand sebagai strategi mereka untuk meningkatkan nilai mereka di mata konsumen, sekaligus untuk menyediakan perangkat yang menunjang gaya hidup.

Baca juga: Vivo luncurkan V15 pada 5 Maret di Purwakarta

Baca juga: Vivo masih bungkam soal kehadiran ponsel lipat di Indonesia

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tanggapan pedagang soal pengetatan registrasi kartu perdana

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pedagang kartu perdana menanggapi soal pengetatan regulasi registrasi kartu perdana yang dilakukan pemerintah.

Beberapa penjual menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak mempengaruhi pendapatan mereka dari penjualan kartu perdana.

“Enggak ada penurunan sih, sama aja. Biasanya dalam sehari bisa terjual sampai 10 kartu perdana,” kata Imam, salah satu pedagang kartu perdana di mal Ambasador, Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, pihak Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) sebelumnya mengaku merasa dirugikan akibat pengetatan regulasi registrasi kartu perdana.

Ketua KNCI Azni Tubas melalui keterangan tertulisnya, Senin (25/2), menjelaskan adanya “penghangusan” lebih dari satu juta kartu perdana milik outlet di seluruh Indonesia sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai 23 Februari 2019 dengan total kerugian mencapai Rp500 miliar.

Padahal kartu perdana tersebut masih aktif sesuai dengan masa aktif. Akan tetapi dinyatakan terblokir karena belum diregistrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

“Oh enggak ada sih. Enggak ada komplain,” kata Fitri pedagang kartu perdana lain.

Namun dia tidak menampik bahwa ada penurunan omzet setelah diberlakukannya kebijakan registrasi kartu perdana menggunakan NIK dan nomor KK.

“Kalau sekarang menurun sih ya semenjak ada peraturan itu. Bisa 70 persen perbedaannya. Dari sehari biasanya bisa 16 kartu, sekarang cuma 5 kartu,” ungkapnya.

Klarifikasi BRTI

I Ketut Prihadi, selaku Anggota Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) saat dihubungi Antara, Selasa, menyampaikan pihaknya masih mendiskusikan secara internal, dengan menggandeng Bareskrim mengenai surat keberatan yang disampaikan KNCI.

Namun dia menegaskan bahwa BRTI tidak meminta para operator seluler untuk menonaktifkan semua kartu perdana yang belum diregistrasi (belum aktif).
 
“Hanya kartu perdana yang sudah diregistrasi dengan identitas orang lain tanpa hak, karena berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata I Ketut Prihadi.

Keputusan itu sesuai dengan yang diatur dalam TAP BRTI 03/2018 yang menyebut penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor MSISDN atau nomor pelanggan prabayar yang terbukti, atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar atau milik orang lain, tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan.

“Penonaktifan ini pun melalui tahapan notifikasi kepada pelanggan untuk melakukan registrasi ulang dengan batas waktu sampai tanggal 21 Februari 2019,” ujarnya.

Meski demikian BRTI tetap menyampaikan apresiasinya atas masukan dari KNCI yang ditujukan untuk memajukan industri telekomunikasi seluler Indonesia secara keseluruhan.
 
Khususnya yang terkait dengan pelaksanaan registrasi pelanggan prabayar secara benar dan berhak, dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban penggunaan layanan prabayar, serta kepentingan penjual kartu.

(Penulis: Peserta Susdape XIX/Yogi Rachman)
 

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BRTI tanggapi soal keluhan kewajiban registrasi kartu SIM

Jakarta (ANTARA) – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menegaskan bahwa kewajiban registrasi kartu seluler dengan identitas asli bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

“Kalau nanti semua orang menggunakan telepon tidak terdaftar, kejahatan-kejahatan tidak selesai, masyarakat yang dirugikan,” kata Wakil Ketua BRTI Semuel Abrijani Pangerapan, saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) dalam keterangan tertulis mengeluhkan bisnis mereka merugi mencapai Rp500 miliar karena kartu perdana yang mereka jual pada periode 21-23 Februari hangus.

Menurut Semuel, polemik tersebut merupakan hubungan dagang antara pedagang kartu seluler dengan operator seluler selaku produsen SIM Card.

“Itu hubungan dagang, saya tidak tahu perjanjiannya bagaimana, dia jual SIM Card siapa, kontrak kerjanya bagaimana,” kata Semuel.

BRTI tidak mengatur pedagang soal penjualan kartu perdana, mereka mengatur operator seluler.

KNCI dalam keterangan resmi mengaku kartu perdana yang mereka jual pada periode tersebut terblokir karena tidak dapat didaftarkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga. Mereka memperkirakan ada satu juta nomor yang hangus di seluruh Indonesia.

Mereka juga mengalami kerugian pada periode November 2017 hingga Juni 2018 akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, yang mewajibkan pengguna ponsel untuk mendaftarkan nomor seluler sesuai dengan NIK dan nomor KK. Semua kerugian tersebut diperkirakan mencapai Rp500 miliar.

KNCI melayangkan surat kepada BRTI untuk meminta penjelasan serta pertanggungjawaban atas kebijakan tersebut yang dinilai sangat merugikan mereka.

Meskupun setelah peraturan tersebut berlaku, masih ditemui SMS penipuan di masyarakat, Semuel khawatir jika tidak ada kewajiban registrasi kasus kejahatan sulit dilacak.

Baca juga: Pasca ketentuan registrasi kartu, Tri sebut tingkah laku pelanggan berubah

Baca juga: Kementerian Komunikasi dan Informatika blokir 50 juta kartu prabayar Telkomsel

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kominfo: ponsel untuk dagang bukan sebar hoaks

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta para pedagang di Pasar PSPT Tebet Timur untuk menggunakan ponsel mereka untuk melakukan hal-hal yang produktif, salah satunya berjualan. Hal itu disampaikan saat peluncuran Gerakan UMKM Go Online 2019, Selasa.

“Ponsel jangan dipakai buat hoaks, tapi, buat berdagang. Kalau menggunakan gadget untuk hal produktif akan lebih bagus,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan kepada para pedagang i Pasar PSPT Tebet Timur.

Gerakan UMKM Go Online 2019 merupakan upaya dari pemerintah untuk membantu para pelaku usaha kecil, mikro dan menengah untuk bertransformasi digital demi memajukan usaha mereka. Para pedagang diajak untuk membuka toko online di berbagai platform berjualan agar pembeli mereka dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekitar toko.

Transformasi digital ini bukan sama sekali untuk menghilangkan toko fisik, namun, agar para pedagang memiliki cara lain untuk memasarkan produk-produknya. Dalam program ini, pemerintah menerjunkan Tim Pandu untuk membantu para pedagang yang belum memiliki toko online

Menurut Kominfo, masih ada pelaku UMKM yang belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk membantu mendongkrak penjualan mereka. 

Gerakan Go Online UMKM 2019 merupakan kelanjutan dari program berjudul sama tahun lalu, Kominfo menggandeng institusi lain dalam program ini antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kementerika Koperasi dan UMKM, Kementerian perdagangan serta penyedia platform seperti Tokopedia, Bukalapak dan penyedia platform pembayaran Go-Pay, Ovo dan Dana.  

Baca juga: Cathy Sharon tegaskan komitmennya perangi hoax

Baca juga: Cara Facebook hadapi hoaks jelang Pilpres

Baca juga: Cegah hoaks saat pilpres, WhatsApp batasi “forward” pesan 5 kali

Baca juga: Polres Bogor selidiki penyebar hoaks Arifin Ilham meninggal

Pewarta:
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Alasan satelit Nusantara Satu diluncurkan dari Amerika

Jakarta (ANTARA News) – Pagi ini satelit Nusantara Satu milik PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN) meluncur ke antariksa dari Cape Canaveral, Florida, AS menggunakan roket Falcon 9 dari Space-X.

Bukan tanpa alasan PSN menggandeng perusahaan transportasi luar angkasa yang didirikan Elon Musk itu.

Menurut Space System Group Head PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Johanes Indri, perusahaan itu memang terbukti punya nama dan rekam jejak bagus di industri tersebut.

“Reliable dan harganya kompetitif,” kata Indri dalam konferensi pers di kantor PSN, Jakarta, Jumat.

Bicara soal peluang meluncurkan satelit dari Tanah Air bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dia berpendapat proses yang harus dilalui Indonesia masih panjang.

“Sekarang LAPAN belum memiliki kemampuan seperti itu, LAPAN baru mampu meluncukan roket kecil dengan jarak 20-30 kilometer,” ujar dia.

Nusantara Satu menggadang-gadang teknologi High Throughput Satellite (HTS),  solusi untuk memberikan akses ke jaringan internet ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh kabel serat optik. 

Satelit ini diharap bisa membuka akses Internet di 25.000 desa, menjangkau 25 juta penduduk Indonesia.

Satelit multifungsi Nusantara Satu memiliki kapasitas sebesar 15Gbps, lebih besar tiga kali lipat dari satelit konvensional yang saat ini ada di Indonesia yang saat memiliki kapasitas 5Gbps. 

Satelit Nusantara Satu meliputi seluruh wilayah Indonesia hingga Asia Tenggara. Saat ini satelit menuju slot orbit 146 derajat bujur timur, tepat di atas Papua, dan diperkirakan akan tiba di titik tersebut dalam dua pekan setelah peluncuran.

Satelit akan dikendalikan melalui Satellite Control Center di Jatiluhur, Jawa Barat. 

Baca juga: Sudah meluncur, kapan satelit Nusantara Satu mulai beroperasi?
Baca juga: PSN sukses luncurkan Satelit Nusantara Satu ke orbit

Pewarta: N011
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satelit Nusantara Satu awali upaya “swasembada broadband”

Jakarta (ANTARA News) – Kesuksesan peluncuran Satelit Nusantara Satu dari Cape Canaveral, Florida, AS menggunakan roket Falcon 9 dari Space-X pukul 08.45 WIB, Jumat, merupakan awal dari upaya “swasembada broadband”.

Satelit Nusantara Satu dari PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) ini merupakan satelit broadband pertama di Indonesia dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS). 

Teknologi tersebut memungkinkan pelayanan internet broadband dengan kapasitas hingga tiga kali lebih besar satelit konvensional.

“Secara geografis, Indonesia yang punya lebih dari 17.000 pulau, butuh akses satelit untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lain,” kata Direktur Jaringan PSN, Heru Dwi Kartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

“Kami berharap dan yakin Satelit Nusantara Satu dapat membuat 25.000 desa terhubung dan 25 juta orang Indonesia dapat mengakses Internet.”

Peluncuran Satelit Nusantara Satu, yang jadi toggak sejarah industri telekomunikasi Indonesia, merupakan awal dari “swasembada broadband”.

Kesuksesan peluncuran satelit dengan nilai investasi awal hingga 250 juta dolar AS ini akan diikuti dengan satelit-satelit berikutnya yang sudah direncanakan.

“PSN semakin percaya diri dalam rencana peluncuran dua satelit lain. Satelit Nusantara 2 pada kuarter kedua 2020, dan Satelit Nusantara 3 pada 2022,” ujar dia.

Jika satelit-satelit tersebut sudah beroperasi, kebutuhan layanan Internet masyarakat Indonesia, khususnya di pelosok, akan semakin terpenuhi.

“Kita, istilahnya, akan swasembada broadband,” ujar dia.

Jika satelit itu sudah beroperasi, masyarakat dapat menikmati layanan Internet dengan kecepatan yang lebih tinggi ketimbang satelit konvensional.

Masyarakat Indonesia yang menghadapi keterbatasan data akan bisa menggali informasi di dunia maya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Satelit Nusantara Satu memiliki kapasitas 26 transponder C-Band dan 12 transponder Extended C-Band serta 8 spotbeam Ku-Band dengan total kapasitas bandwith mencapai 15 Gigabita per second (Gbps). 

Satelit yang diproduksi Space System Loral (SSL) ini juga memiliki bobot 4.100 kilogram pada saat peluncuran dan mampu mengorbit selama lebih dari 15 tahun.

Pewarta: N011
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Huawei berkomitmen untuk investasi di Kanada, meski bosnya ditahan

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Huawei Liang Hua mengatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan investasi di Kanada di tengah penangkapan kepala keuangan oleh polisi Kanada atas permintaan Amerika Serikat Desember lalu.

Liang berbicara kepada wartawan setelah perusahaan telekomunikasi China tersebut mengatakan akan meningkatkan investasi penelitian dan pengembangan di Kanada sebesar 15 persen tahun ini dan menambah 200 pekerjaan R&D, memperluas tenaga kerjanya sebesar 20 persen.

“Kami tidak akan mengubah pendekatan kami pada investasi litbang dan kami akan terus meningkatkan investasi kami pada litbang di Kanada,” kata Liang, seperti dilansir Reuters, Jumat.

“Kami ingin bekerja lebih jauh dengan operator telekomunikasi,” tambahnya.

Meng Wanzhou, CFO perusahaan dan juga putri pendirinya, Ren Zhengfei, telah didakwa dengan penipuan bank dan yang terkait dengan pelanggaran sanksi Amerika terhadap Iran.

Liang mengatakan dia yakin penangkapan seorang eksekutif senior atas tuduhan seperti itu “tidak umum dan jarang,” menambahkan bahwa dia tidak bisa mengatakan tuduhan itu tidak didorong secara politis. Meng sedang melawan permintaan ekstradisi A.S.

“Saya berharap dia bisa dibebaskan dan dia bisa bersatu kembali dengan keluarganya, tapi saya bukan pengacara jadi saya tidak bisa mengomentari substansi kasus ini,” katanya.

Setelah Meng ditahan, China menangkap dua orang Kanada dengan alasan keamanan nasional, dan pengadilan China kemudian menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang lelaki Kanada yang sebelumnya hanya dipenjara karena penyelundupan narkoba.

Liang mengatakan bahwa hubungan China dan Kanada saat ini “tidak ideal.”

“Kami menyadari bahwa ada beberapa masalah yang harus diselesaikan antara kedua negara,” katanya.

Kanada sedang mempertimbangkan apakah akan mengizinkan Huawei memasok peralatan ke jaringan 5G, generasi terbaru dari komunikasi seluler. Beberapa sekutu Kanada telah memberlakukan pembatasan, dengan alasan risiko spionase.

Liang mengatakan bahwa ia berharap keputusan apa pun akan didasarkan pada manfaat teknologi perusahaan daripada faktor lainnya.

Baca juga: Pemerintah China bantah tuduhan AS terhadap Huawei

Baca juga: Huawei jadi pembeli chip terbesar ketiga di dunia

Baca juga: Komentari kasus Huawei, duta besar Kanada untuk China dipecat

Baca juga: Huawei bantah digunakan sebagai mata-mata

Penerjemah: Monalisa
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Twitter buat pelacak iklan politik di Eropa

Jakarta (ANTARA News) – Twitter pada Selasa (19/2) meluncurkan alat yang memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi iklan kampanye politik menjelang pemilihan umum parlemen Eropa pada Mei, di tengah kekhawatiran tentang disinformasi dari Rusia.

Uni Eropa prihatin dengan peran Rusia dalam tindakan semacam itu, meski telah berulang kali membantahnya, demikian seperti dikutip dari Reuters.

Jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook mendapat tekanan untuk melakukan sesuatu guna memerangi berita palsu dan penyebaran ekstremisme serta propaganda online.

Kebijakan mengenai iklan politik di Twitter pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat saat pemilu sela tahun lalu, dan akan diluncurkan di India juga Australia menjelang pemilihan umum di negara tersebut.

Pengguna bisa melihat iklan politik melalui menu Ads Transparaency Center, yang berisi informasi dana dan demografi target mereka.

Iklan tersebut juga memiliki label dan informasi dan penjelasan mengenai konten promosi sehingga pengguna bisa melihat iklan kampanye dan siapa yang membayar iklan tersebut.

Twitter ingin publik mengetahui siapa saja yang memasang iklan kampanye di Twitter.

Organisasi atau kandidat yang ingin memasang iklan kampanye di Twitter harus melewati proses sertifikasi, antara lain dengan membuktikan indentitas mereka. 

Kebijakan iklan politik di Eropa akan berlaku mulai 11 Maret.

Baca juga: Bug di Twitter hampir lima tahun bocorkan cuitan
Baca juga: Twitter bawa kembali label sumber tweet untuk aplikasi iPhone
Baca juga: Laporan konten negatif ke Kominfo terbanyak dari Twitter

 

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BAKTI gandeng asosiasi telekomunikasi untuk pakai Palapa Ring

Jakarta (ANTARA News) – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) untuk memanfaatkan jaringan tulang punggung infrastruktur Palapa Ring.

“Menyelesaikan akses 4G hingga ke desa-desa menurut kami pekerjaan rumah yang lebih besar dibandingkan Palapa Ring. Tidak mungkin oleh BAKTI sendiri, harus bersama,” kata Direktur Utama BAKTI, Anang Latif, saat penandantanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu.

BAKTI memutuskan menggandeng APJII dan APJATEL karena asosiasi menciptakan tata kelola internet yang kondusif untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan industri Internet di Indonesia.

Ketiganya bekerja sama guna membuat sambungan dan menarik jaringan dari Network Operation Center (NOC) Palapa Ring ke Internet Exchange milik asosiasi.

Kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalisasi pemanfaatan layanan Palapa Ring sehingga seluruh wilayah Indonesia akan tersambung dengan jaringan telekomunikasi.

Ketua APJII Jamalul Izza menyatakan anggota mereka tertarik untuk memanfaatkan infrastruktur Palapa Ring, terutama paket Tengah dan Timur karena biaya yang relatif mahal jika mereka harus membangun sendiri.

“Kalau ini (Palapa Ring Tengah dan Timur) sudah jadi, penetrasi internet pasti bertambah,” kata dia.

Palapa Ring Barat selesai dibangun sejak tahun lalu dan sudah dapat digunakan, sementara Palapa Ring Tengah baru saja selesai akhir 2018 dan sedang uji coba hingga akhir Maret mendatang.

Sementara Palapa Ring Timur dijadwalkan selesai pada Juni mendatang dan saat ini progres pembangunannya mencapai 90 persen.

Baca juga: Palapa Ring Timur selesai pertengahan 2019
Baca juga: Menkominfo sebut Indonesia merdeka internet 2020
Baca juga: Jangkau wilayah terpencil, Menkeu-Menkominfo uji coba proyek Palapa Ring Tengah

Pewarta:
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Di era digital, data adalah bahan bakar pertumbuhan

Jakarta (ANTARA News) – Dalam era ekonomi digital seperti sekarang, data merupakan bahan bakar pertumbuhan yang dikelola dan diolah sebagai dasar pengambilan keputusan dan inovasi perusahaan.

Dengan melonjaknya pertumbuhan data, kemampuan untuk mengelola data secara efektif–mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menganalisisa dan memanfaatkannya–akan menginspirasi inovasi, kata Wakil Presiden Senior Penjualan untuk Asia Pasifik dan Jepang di Veritas Technologies, Chris Lin.

Kekayaan data dan informasi yang disajikan akan membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif, yang tidak pernah terlintas sebelumnya, katanya dalam jumpa pers Veritas Tech Symposium 2019 di Jakarta, Selasa.

Menurut IDC, volume data di seluruh dunia akan tumbuh dari sebesar 33 zettabytes (ZB) pada 2018 menjadi 175 ZB pada 2025 mendatang.

“Saat ini, data berada pada lingkungan multi-cloud yang on-premises, hybrid, dan kompleks. Sangat penting bagi perusahaan untuk membuat pilihan strategis seputar perlindungan, pengumpulan, dan penyimpanan data, lebih dari sekadar mem-backup data mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan digital, sekaligus menghemat biaya dan mengurangi risiko,” kata Ravi Rajendran, Managing Director, Veritas Wilayah Asia Selatan.

Membantu para pelanggan menemukan dan menerapkan solusi perlindungan data dan penyimpanan berbasis software yang tepat merupakan tujuan utama Veritas Tech Symposium.

Sesi di simposium ini akan membantu pelanggan mengungkap peluang dan memperoleh manfaat dari strategi manajemen data terpadu, untuk memperkuat ketahanan bisnis serta meningkatkan efisiensi.

Baca juga: Pengembangan digital talent perlu dipercepat

Baca juga: Kadin sebut digitalisasi bisa bantu produk Indonesia mendunia

Pewarta: Suryanto
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah China bantah tuduhan AS terhadap Huawei

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Luar Negeri China membantah tuduhan Amerika Serikat terkait Huawei, sekaligus menyampaikan harapan agar seluruh negara mematuhi prinsip persaingan dagang yang adil serta memelihara iklim pasar non-diskriminatif.
 
Berdasarkan sejumlah laporan, Wakil Presiden AS Mike Pence mengingatkan sekutunya agar menimbang masak-masak “ancaman” yang dimunculkan oleh perusahaan vendor jaringan asal China, Huawei, yang tengah gencar mencari mitra operator dalam pengembangan jaringan nirkabel generasi kelima (5G) di sejumlah negara.
 
Laporan lain menyebutkan pejabat AS mengatakan bahwa berdasarkan UU Intelijen Nasional China, perusahaan seperti Huawei atau ZTE dapat dipaksa tunduk oleh intelijen dalam hal pengelolaan dan akses data pelanggan mereka.
 
“Itu merupakan sebuah kesalahan dan penerjemahan liar atas Undang Undang China,” kata Juru Bicara Kemenlu China, Geng Shuang, seperti dilansir Xinhua, Senin (18/2).
 
UU Intelijen China memang menegaskan kewajiban bagi organisasi maupun individu untuk mendukung aksi intelijen nasional, namun tetap dalam ranah hukum pemerintah China.
 
Aturan tersebut juga membatasi peran intelijen negara yang “harus patuh kepada hukum, menghormati hak asasi manusia, serta melindungi kepentingan setiap individu dan organisasi”.
 
Dia mengatakan UU China yang lain juga memiliki aturan terkait perlindungan hak dan kepentingan warga negara, termasuk keamanan data dan privasi. “Aturan tersebut juga berlaku dalam kegiatan intelijen”.
 
“Pemerintah AS harus mengerti aturan tersebut secara menyeluruh dan objektif, serta tidak membuat sebuah interpretasi liar yang bersifat sepihak,” kata Geng.
 
Dia menambahkan, penggunaan undang-undang untuk memayungi keamanan nasional serta aturan bagi individu dan perusahaan untuk bekerja sama dengan kegiatan intelijen nasional merupakan praktik yang lumrah.

Baca juga: Komentari kasus Huawei, duta besar Kanada untuk China dipecat

Baca juga: Tolak bangun jaringan 5G milik Huawei, Jerman susun strategi

Baca juga: Huawei bantah digunakan sebagai mata-mata
 
Negara anggota aliansi Five Eyes — AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru — serta sejumlah negara Barat seperti Prancis dan Jerman pun memiliki payung hukum yang serupa itu, katanya.
 
Pemerintah China selalu meminta perusahaan di negara tersebut untuk menjalankan kerja sama ekonomi dalam kerangka hukum serta menjalankan operasinya sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.
 
Dia menambahkan Tiongkok selalu menjunjung prinsip hukum internasional seperti kedaulatan, kesetaraan, serta kerja sama yang saling menguntungkan.
 
Pemerintah China tidah pernah meminta organisasi atau individu tertentu untuk melanggar hukum atau membangun “backdoors” yang berguna untuk menghimpun data, informasi atau intelijen di luar negeri, kata jubir tersebut.
 
“AS dan sekutunya menggunakan standar ganda. Mereka secara sengaja membangun persepsi publik yang salah terkait isu ini,” kata Geng.
 
“Mereka menggunakan isu ini untuk menekan hak dan kepentingan perusahaan Tiongkok untuk berkembang, lewat motif politik yang bertujuan untuk mengintervensi perilaku ekonomi. Itu merupakan perilaku munafik, tak bermoral dan tidak adil,” tegasnya.

Baca juga: Huawei jadi pembeli chip terbesar ketiga di dunia

Baca juga: Huawei barambisi kuasai pasar ponsel dunia

Baca juga: Polandia akan pertimbangkan pembatasan mengenai penggunaan produk Huawei

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harbolnas senjata utama e-commerce gaet pembeli

Jakarta (ANTARA News) – Hari Belanja Online Nasional, menurut lembaga riset Ipsos, menjadi daya tarik utama para pelaku usaha perdagangan elektronik (e-commerce) untuk meraih pendapatan sebanyak-banyaknya.

“Harbolnas jadi sejata utama e-commerce untuk meraup pendapatan. Tapi, mereka akan terbentur glass ceiling,” kata Managing Director Ipsos Indonesia, Soeprapto Tan, saat paparan riset di Jakarta, Selasa.

Dalam riset “E-commerce 4.0 What’s Next”, Ipsos mencatat Harbolnas yang palling populer adalah 12.12 yang digelar setiap 12 Desember, meski pun kuartal terakhir tiap tahun disemarakkan berbagai pesta belanja antara lain 10.10 dan 11.11.

Menurut Soeprapto, Harbolnas 12.12 menjadi yang paling diminati karena banyak pekerja yang mendapatkan bonus akhir tahun. Sebanyak 78 persen menyukai Harbolnas 12.12 karena diskon yang ditawarkan lebih besar.

Konsumen juga tertarik dengan flash sale (66 persen) dan gratis ongkos kirim (64 persen) yang ditawarkan selama Harbolnas.

Dari 1.000 responden yang mengikuti survei online selama 27 Desember 2018 hingga 11 Januari 2019, 52 persen mengaku mau menunggu Harbolnas agar mendapatkan barang dengan harga lebih murah. Sebanyak 43 persen menjawab mereka membeli beberapa barang di online shop berbeda dalam waktu bersamaan saat Harbolnas.

Kemudian, 33 persen memberi barang yang tidak diperlukan karena tergiur harga yang murah, sementara 4 persen mengaku hanya membeli barang saat Harbolnas.

Ipsos melihat loyalitas konsumen selama Harbolnas masih bersifat pragmatis. Mereka memanfaatkan promosi yang ditawarkan dan mau mengikuti program lain yang serupa Harbolnas

Secara umum, kategori barang paling diminati di e-commerce di Indonesia masih diduduki oleh fesyen dan baju olah raga (64 persen), produk elektronik (38 persen) dan gawai (37 persen).

Kategori lain yang diminati antara lain pembayaran tagihan, kosmetik, makanan dan minuman, kebutuhan sehari-hari, perawatan tubuh dan susu untuk anak-anak.

Baca juga: Transaksi Harbolnas 2018 diperkirakan tembus Rp6,8 triliun

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Apple beli startup AI untuk kembangkan Siri

Jakarta (ANTARA News) – Apple membeli perusahaan rintisan bernama PullString asal San Fransisco yang memiliki spesialisasi dalam mengembangkan kecerdasan buatan (AI) untuk aplikasi perintah suara.

Laman The Verge menuliskan tidak diketahui berapa nilai transaksi dalam akuisisi ini, namun diperkirakan berada di bawah 100 juta dolar, namun, berada di atas dana 44 juta dolar yang berhasil dikumpulkan PullString selama ini. 

PullString didirikan pada 2011 oleh Oren Jacob, yang juga menjabat sebagai CEO. Jacob sebelumnya menjadi pimpinan teknologi di Pixar.

PullString dikenal berkat perangkat lunak yang berada dibalik sistem suara yang dipakai di mainan, salah satunya boneka yang bisa berbicara Hello Barbie dari perusahaan Mattell.

PullString tidak hanya memasok sistem untuk mainan, tpai, mereka juga pernah membantu Amazon untuk mengembangkan asisten suara Alexa serta Google untuk Google Assistant.

Apple kemungkinan besar akan menggunakan PullString untuk mengembangkan fitur-fitur di Siri yang selama ini dianggap tertinggal dari Amazon dan Google.

Baca juga: Apple siapkan Siri untuk Piala Dunia

Baca juga: Bosan suara Siri? Pasang Alexa di Apple Watch dengan Voice in a Can

Baca juga: Apple cari insinyur untuk tingkatkan kemampuan dan IQ Siri

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ramai tagar #uninstallBukalapak, Achmad Zaky minta maaf

Jakarta (ANTARA News) – Lini masa Twitter, Jumat pagi dibanjiri tanda pagar #uninstallBukalapak akibat cuitan CEO Achmad Zaky yang dianggap mendukung salah satu pasangan calon presiden.

Zaky, dalam cuitan yang kini sudah dihapus, menyoroti dana dari negara untuk sektor penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) minim dan berharap “presiden baru bisa menaikkan” anggaran tersebut. Zaky dalam cuitan tersebut juga menyebutkan peringkat negara yang memiliki anggaran besar untuk litbang.

Istilah “presiden baru” tersebut dianggap warganet menyudutkan petahana Joko Widodo. Banyak warganet yang memprotes Zaky karena tidak menghargai presiden yang datang ke acara ulang tahun Bukalapak pada Januari lalu, hingga dianggap tidak mempercayai kemampuan bangsa sendiri karena cuitan bernada pesimistis.

Zaky dalam keterangan resmi memohon maaf dan menyatakan cuitan tersebut tidak bermaksud mendukung atau tidak mendukung calon presiden tertentu, melainkan ajakan untuk membangun Indonesia melalui penelitian dan pengembangan ilmiah.

“Saya, Achmad Zaky selaku pribadi dan sebagai salah satu pendiri Bukalapak, dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan yang saya sampaikan di media sosial. Saya sangat menyesali kekhilafan tindakan saya yang tidak bijaksana tersebut dan kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya,” katanya.

Zaky melalui akun Twitter @achmadzaky menyampaikan bahwa negara perlu berinvestasi dalam riset dan sumber daya manusia agar tidak kalah dengan negara lain bertahun-tahun mendatang.

Menanggapi cuitan yang Zaky yang dianggap kontroversial, warganet banyak yang menyatakan akan uninstall aplikasi Bukalapak dan berbelanja di aplikasi e-commerce lain.

Namun, beberapa akun menyatakan dukungan mereka untuk e-commerce seperti Bukalapak yang membantu UKM di Indonesia melalui tagar #DukungBukalapak, namun, gaungnya tidak sampai menjadi trending topic.

Bersamaan dengan isu Bukalapak, tagar #uninstallTraveloka juga ramai diperbincangkan pagi ini, namun, tidak jelas apa pemicunya. Diduga tagar ini merujuk pada peristiwa 2017 lalu yang disebut melibatkan pendiri Traveloka dalam aksi walkout saat pidato Gubernur DKI Anies Baswedan.

Baca juga: ITB-Bukalapak resmikan laboratorium riset berbasis AI dan “cloud computing”
 

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indosat Ooredoo jamin sinyal 4G untuk ojek online

Jakarta (ANTARA News) – Indosat Ooredoo bekerja sama dengan GOJEK dalam menyediakan paket internet murah bagi para pengemudi dan menjamin mereka dapat terhubung ke sinyal 4G selama beroperasi.

“Kami mem-4G-kan semua jaringan kami. Dulu ada yang 2G atau 3G saja, kami 4G-kan,” kata Group Head Channel Management of Indosat Ooredoo, Swandi Tjia, saat ditemui di peluncuran paket Online Gaspol IM3, Ooredoo di Jakarta, Selasa.

Indosat Ooredoo yang mengadakan ekspansi jaringan 4G selama 2018, mengklaim semua tempat sudah beroperasi dan terhubung dengan sinyal 4G. Indosat Ooredoo mengaku sudah menghubungkan sekitar 4.200 titik ke sinyal 4G di seluruh Indonesia saat ini, termasuk membuat titik-titik baru.

Indosat juga menyatakan semua wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sudah sepenuhnya terhubung dengan jaringan 4G.

Indosat Ooredoo dengan GOJEK menyediakan paket data internet seharha Rp50.000 untuk 30 hari, mencakup kuota internet 10GB di semua jaringan, telepon bebas tarif ke sesama IM3 Ooredoo dan gratis telepon 100 menit ke nomor operator lain.

Kedua perusahaan tersebut akan mendata nomor para pengemudi yang menggunakan IM3 Ooredoo untuk memastikan hanya pengemudi GOJEK yang mendapatkan akses ke paket internet tersebut.

Menurut data Indosat Ooredoo, saat ini ada 180.000 mitra pengemudi GOJEK yang menggunakan nomor IM3 Ooredoo, dari total 1 juta pengemudi.

Sejak program paket ini berjalan pada Desember lalu, ada sekitar 10 ribu mitra pengemudi yang sudah mengikuti program ini.

Indosat akan melakukan sosialisasi agar mitra pengemudi GOJEK yang menggunakan nomor IM3 Ooredoo memanfaatkan program ini. Dalam tiga bulan mendatang, Indosat menargetkan dapat menjangkau 360.000 mitra pengemudi GOJEK dalam program ini.

Baca juga: Begini tanggapan GOJEK soal larangan pakai GPS

Baca juga: GOJEK-IM3 Ooredoo hadirkan paket internet murah untuk driver

Baca juga: Grab Indonesia klaim tingkat “fraud” turun di bawah satu persen

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Begini tanggapan GOJEK soal larangan pakai GPS

Jakarta (ANTARA News) – GOJEK mengapresiasi langkah pemerintah yang menerapkan aturan baru mengenai larangan bagi pengendara untuk memakai global positioning system (GPS) saat sedang berkendara.

“Keselamatan penumpang dan mitra menjadi prioritas utama kami. Kami apresiasi langkah pemerintah untuk aturan baru itu,” kata VP Corporate Affairs GOJEK, Michael Say, kepada wartawan di Jakarta, Selasa

Kementerian Perhubungan melarang penggunaan GPS saat berkendara dengan pertimbangan keselamatan. GOJEK memahami larangan tersebut bukan sama sekali tidak boleh menggunakan GPS, namun, mengakses GPS saat kendaraan sedang berjalan, misalnya mencari alamat.

“Misalnya, jadi, (ponsel) dipegang pakai satu tangan,” kata Michael.

GOJEK mengimbau para pengemudi mereka untuk menyetel alamat tujuan di aplikasi GPS ponsel sebelum mereka berjalan.

“Jadi, sudah diatur dari awal,” kata Michael

Sementara itu, untuk para penumpang GOJEK mengimbau mereka memberikan alamat yang sesuai.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu meminta para pengendara, baik roda dua maupun roda empat, untuk berhenti sejenak jika ingin mengakses GPS. Para pengemudi diminta untuk tidak fokus ke GPS saat sedang berkendara dan mengutamakan keselamatan.

Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Pasal 283 menyebutkan setiap orang yang melanggar pasal 106 ayat 1 dapat dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Baca juga: Menhub: Larangan penggunaan GPS saat berkendara demi keselamatan

Baca juga: Menggugat larangan penggunaan telepon saat berkendara

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

GOJEK-IM3 Ooredoo hadirkan paket internet murah untuk driver

Jakarta (ANTARA News) – GOJEK bermitra dengan IM3 Ooredoo untuk menyediakan paket data internet dengan harga yang terjangkau untuk driver alias pengemudi mereka, Paket Online Gaspol.

“Kami memahami kebutuhan mitra pengemudi yang memerlukan paket internet berkuota besar dan stabil untuk mengakses navigasi peta, mencari alamat hingga menghubungi penumpang,” kata Group Head Channel Management of Indosat Ooredoo, Swandi Tjia, saat jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Paket data internet sebesar Rp50.000 untuk 30 hari ini mencakup kuota internet 10GB di semua jaringan, telepon bebas tarif ke sesama IM3 Ooredoo dan gratis telepon 100 menit ke nomor operator lain.

Vice President Corporate Affairs GOJEK Michael Say menyatakan mereka akan membuat daftar berisi nomor IM3 Ooredoo milik mitra pengemudi mereka untuk memastikan paket ini tepat sasaran, tidak digunakan oleh orang selain pengemudi ojek dan taksi online di perusahaan tersebut.

“Ada whitelisting nomor yang  terdaftar sebagai mitra GOJEK,” kata Michael di acara yang sama.

Mitra pengemudi yang menggunakan nomor ponsel dari IM3 Ooredoo diminta untuk mendaftarkan ke manajemen GOJEK agar dapat mengakses paket ini, jika tidak, opsi paket Gaspol ini tidak akan muncul ketika mengisi paket data.

Menurut data Indosat Ooredoo, saat ini ada 180.000 mitra pengemudi GOJEK yang menggunakan nomor IM3 Ooredoo, dari total 1 juta pengemudi. Sejak program paket ini berjalan pada Desember lalu, ada sekitar 10 ribu mitra pengemudi yang sudah mengikuti program ini.

Indosat akan melakukan sosialisasi agar mitra pengemudi GOJEK yang menggunakan nomor IM3 Ooredoo memanfaatkan program ini. Dalam tiga bulan mendatang, Indosat menargetkan dapat menjangkau 360.000 mitra pengemudi GOJEK dalam program ini.

GOJEK sejak tahun lalu menyediakan paket internet murah untuk para pengemudi mereka, salah satunya melalui kerja sama dengan Telkomsel.

Baca juga: Menkominfo apresiasi GOJEK akuisisi tekfin Filipina

Baca juga: Pengemudi pertama GOJEK beri nama anaknya “Nadiem”

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Host situs Kominfo sempat alami crash

Jakarta (ANTARA News) – Situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika sempat tidak bisa diakses selama beberapa jam pagi ini karena salah satu host situs mengalami kendala.

“Sebelumnya, pada hari Senin (11/02/2019) pukul 14.30 WIB terjadi kegagalan fungsi sistem virtualisasi server Data Center Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyebabnya adalah salah satu host mengalami crash,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Kerusakan tersebut dialami Senin (11/2) dan website Kominfo sempat pulih pada pukul 15.30 hingga Selasa pukul 05.00. Host kembali mengalami crash sehingga website Kominfo kembali tidak bisa diakses.

Website Kominfo kembali pulih pada pukul 10.30 siang ini.

Kerusakan pada host ini juga berdampak pada situs lain, antara lain e-PPID, infopublik.id, dan balitbangsdm.kominfo.go.id.

Baca juga: Kementerian Kominfo blokir hampir satu juta situs negatif sepanjang 2018

Baca juga: Kominfo minta blokir situs skandal Sandiaga

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Serangan siber intai jaringan telekomunikasi di tahun politik

Jakarta (ANTARA News) – Industri telekomunikasi seringkali menjadi sasaran empuk para peretas untuk melancarkan serangan siber karena perusahaan umumnya memiliki pusat data (data center) yang tersebar di berbagai lokasi.

“Apalagi sekarang banyak transaksi bisnis lewat jaringan telekomunikasi,” kata Country Director Palo Alto Networks Indonesia, Surung Sinamo, saat acara paparan di Jakarta, Jumat.

Dalam tahun politik, serangan siber biasanya mengarah ke lembaga penyelenggaraan pemilihan umum, serangan yang umum terjadi di mana pun saat sedang menyelenggarakan pesta demokrasi.

“Negara lain juga seperti itu, jadi, instansi harus lebih berjaga-jaga,” kata dia.

Sementara itu, di industri telekomunikasi, serangan yang biasanya terjadi misalnya Dos atau DDos attack yang berusaha menyerang server, jaringan atau mesin tertentu sehingga menjadi down atau tidak bisa diakses.

Serangan DDoS sebenarnya dapat menimpa perusahaan mana pun, namun, biasanya serangan model ini yang ditujukan ke industri telekomunikasi lebih berat.

Peretas juga seringkali menyerang server DNS dalam industri ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, serangan siber menjadi semakin beragam dan kompleks.

Serangan siber yang mengintai sinyal hingga paket data juga perlu diwaspadai.

Peretas mulai menggunakan malware untuk menyerang jaringan untuk menyebabkan signaling storm, efeknya sama dengan serangan DDos, server menjadi down.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengumpulan data Facebook terganjal aturan di Jerman

Jakarta (ANTARA News) – Badan pengawas anti-monopoli Jerman memerintahkan Facebook untuk menghentikan praktik mengumpulkan data karena melanggar aturan yang berlaku di negara tersebut.

“Di waktu mendatang, Facebook tidak lagi diizinkan memaksa pengguna untuk menyetujui pengumpulan data yang tidak terbatas dan menyambungkan data non-Facebook ke akun Facebook,” kata Kepala Federal Cartel Office, Andreas Mundt, demikian laporan Reuters, Kamis.

Cartel tidak menyetujui praktik Facebook mengumpulkan data pengguna melalui aplikasi ketiga, termasuk WhatsApp dan Instagram, serta aktivitas melacak warganet yang bahkan tidak memiliki akun Facebook.

Aktivitas pelacakan tersebut termasuk mengamati pengunjung ke website yang memiliki tombol “like” atau “share” dari Facebook, begitu juga dengan laman yang tidak memiliki tanda keberadaan Facebook.

Saat ini aturan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum dan Facebook memiliki waktu satu bulan untuk mengajukan banding, langkah yang akan mereka tempuh.

Facebook akan mengajukan banding karena menganggap lembaga tersebut mengabaikan kompetisi yang mereka hadapi dan merusak aturan privasi Eropa yang berlaku mulai tahun lalu.

“Kami tidak setuju dengan kesimpulan mereka dan berencana mengajukan bading agar orang-orang di Jerman dapat terus merasakan keuntungan dari layanan kami,” kata Facebook.

Perintah dari Cartel Office menyebutkan Facebook hanya dapat mengumpulkan data dari WhatsApp dan Instagram jika mendapatkan persetujuan dari pengguna, begitu juga dari aplikasi atau website ketiga.

Baca juga: Facebook akan integrasikan Messenger, WhatsApp dan Instagram
Baca juga: Lembaga pemantau komunikasi Rusia gugat Facebook, Twitter

Baca juga: Foto jutaan pengguna Facebook bocor

Pewarta:
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian Kominfo blokir akun palsu mengatasnamakan TNI di Instagram

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menutup akun Instagram yang mencatut identitas Tentara Nasional Indonesia dan menyebarkan konten negatif per hari ini, Kamis.

Melalui keterangan pers, Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo mengatakan kementerian mendapatkan aduan konten yang ditangani Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Ditjen Aplikasi Informatika.

Akun Instagram bernama @tni_indonesia_update memuat konten yang menyatakan mereka akan memusnahkan para pemuda dan pemudi kritis, termasuk apa yang mereka generasi PKI baru.

Salah satu unggahan akun tersebut berbunyi “sebaiknya para PKI dan generasi PKI baru serta pemuda-pemudi kritis di garis kiri. Dikumpulkan dalam satu gudang kemudian dijadikan sasaran tembak oleh Leopard. Aksi Yonkav 8 Narasingawaratama”.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Candra Wijaya kepada Kominfo menyatakan akun tersebut bukan milik TNI AD.

Akun Instagram resmi TNI AD adalah @tni_angkatan_darat

“Pemblokiran terhadap akun instagram @tni_indonesia_update dilakukan pada Rabu (6/2) pukul 10.45 setelah menerima laporan resmi dari Mabes TNI untuk menertibkan akun-akun media sosial tidak resmi yang mengatasnamakan TNI,” kata Kominfo.

Kementerian Kominfo mengimbau warganet untuk melaporkan akun media sosial palsu atau konten internet dan media sosial yang diduga mengandung konten negatif melalui saluran pengaduan konten twitter @aduankonten, website aduankonten.id dan nomor WA 08119224545.

Baca juga: Konten Smule dan TikTok terbanyak diblokir 2018

Baca juga: Kementerian Kominfo temukan 175 konten hoaks sepanjang Januari 2019

Baca juga: Kemkominfo lantik sekjen dan irjen baru

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konten Smule dan TikTok terbanyak diblokir 2018

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir 2.334 konten negatif dari 11 aplikasi live chat sepanjang 2018, terbanyak berada di Smule dan TikTok.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan dan melakukan pemblokiran 2.334 konten negatif dalam 11 aplikasi live chat selama tahun 2018. Kesebelas aplikasi itu terdiri dari Bigo, BIGO LIVE, Cheez, Go Live, GOGO LIVE, KWAI GO, Live Me, Nonolive, Smule, TikTok, dan Vigo,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam keterangan resmi, Rabu.

Kominfo, melalui Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, menemukan 613 konten negatif di aplikasi Smule, pelanggaran berupa pakaian yang vulgar.

Sebanyak 591 konten di aplikasi TikTok diblokir Kominfo pada 2018 lalu, menjadikan aplikasi tersebut di urutan kedua terbanyak diblokir. Temuan Kominfo menunjukkan 293 dari konten negatif tersebut berupa pakaian yang vulgar, 227 isu yang mengganggu dalam bentuk tato dan konten yang menunjukkan aktivitas merokok, minuman keras dan obat-obatan terlarang sebanyak 48 konten.

Konten negatif lainnya di TikTok berupa bahasa erotis dan memuat anak di bawah umur.

Aplikasi KWAI GO selama 2018 terdeteksi memiliki 424 konten, paling banyak menampilkan aksi yang tidak layak atau vulgar sebanyak 172 konten. Konten lain berupa pakaian vulgar (103), aksu yang membahayakan (79), selebihnya berupa aksi erotisme, merokok dan penyiksaan makhluk hidup.

Hasil pantauan konten negatif ditemukenali ada di aplikasi Vigo (225 konten), Go LIve (197 konten), Nanolibe (124 konten), Bigo (89 konten), BIGO LIve (32 konten), GOGO LIVE (20 konten), Live Me (13 konten) dan Cheez (6 konten).

Dari total keseluruhan konten negatif yang diblokir Kominfo sepanjang 2018, paling banyak berupa aksi tidak layak dan pakaian vulgar, sebanyak 1.653 konten.

Konten lainnya berupa tato 227 konten dan aksi vulgar 97 konten.

Kominfo menerima aduan konten dari masyarakat melalui media sosial @aduankonten dan situs aduankonten.id. Tindak lanjut kementerian untuk konten negatif ini berupa penapisan mencakup IP filtering, hosting, URL dan aplikasi, serta bekerja sama dengan pihak-pihak pengelola layanan atau aplikasi.

Baca juga: AS demam Tik Tok karena Jimmy Fallon

Baca juga: Blokir dibuka, kini Tik Tok kolaborasi dengan Kementerian PPPA

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian Kominfo temukan 175 konten hoaks sepanjang Januari 2019

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentiifikasi sebanyak 175 konten hoaks dari beragam isu yang menyebar di internet dan media sosial selama Januari 2019, rata-rata 4-6 konten per hari. 

Menurut keterangan tertulis Kominfo, Selasa, jumlah konten hoaks terbanyak ditemukan pada tanggal 22 Januari 2019 yakni sebanyak 11 konten.

Dari 175 konten hoaks atau disinformasi, ada 81 konten yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.

Beberapa konten yang mendapatkan perhatian publik adalah hoaks temuan tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos di Tanjung Priok, isu PKI, ijazah, hingga simbol jari. 

Lalu, ada 22 konten yang berkaitan dengan peristiwa, seperti aksi bunuh diri di Sukorajo, video orang yang telah dimakamkan selama empat hari lalu kembali hidup dan cashback 60 persen jika bayar pendidikan pakai OVO. 

Hoaks mengenai pemerintahan ditemukan sebanyak 31 konten, antara lain Kemenag memberi lampu hijau pada LGBT, pengangkatan honor K2 jadi PNS hingga lowongan kerja di rumah sakit. 

Selain itu, ada juga hoax berhubungan dengan isu agama sebanyak 9 konten, yakni tentang muslim Ughyur, larangan shalat Jumat di perusahaan Cina. Ada juga yang menarik perhatian publik seperti ceramah Kyai Said Aqil Siradj dalam acara internal Muslimat NU.

Adapun isu yang berkaitan dengan bencana, makanan dan tokoh masing-masing sebanyak 8 konten. Soal bencana misalnya berkaitan dengan angin kencang di Ancol, potensi gempa 8 SR, Bajir Katulampa sampai Gempa Susulan di Jawa Barat.

Selain itu, ada juga hoax yang berkaitan dengan makanan seperti garam yang tidak boleh dimasak, lintah di kangkung, hingga es krim yang mengandung lemak babi. 

Kominfo juga menemukan tokoh yang paling banyak dimunculkan dalam konten hoaks antara lain Presiden Joko Widodo, Ahok dan ustadz Arifin Ilham.

Selain itu, ada juga mengenai keamanan dan teknologi, masing-masing empat konten, lalu berhubungan dengan kecelakaan (3 konten) dan lingkungan (1 konten).
 

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemkominfo lantik sekjen dan irjen baru

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika melantik pejabat eselon I, masing-masing sebagai sekretaris jenderal dan inspektur jenderal di kementerian tersebut.

Pada Kamis (31/1), Rosarita Niken Widiastuti dan Doddy Setiadji masing-masing dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Inspektur Jenderal (Irjen) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Nomor 14/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti dikutip dari keterangan resmi Kominfo, Jumat.

Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Menteri Rudiantara disaksikan oleh Dirjen SDPPI Ismail yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekjen Kementerian Kominfo serta Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Teknologi Herry Abdul Aziz.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Menteri Rudiantara ketika membacakan sumpah jabatan.

Rudiantara mengharapkan pejabat yang baru dilantik selain melaksanakan amanah kerja, juga setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Revisi PP 82, Kominfo perjelas transaksi elektronik

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika memasukkan usulan dari organisasi, termasuk Masyarakat Telematika Indonesia, dalam revisi Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE) mengenai siapa yang wajib mendaftar terkait penyelenggaraan sistem elektronik untuk publik.

“Ini penting sekali karena masyarakat sudah melakukan transaksi elektronik, tapi, belum ada pedoman yang jelas,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan saat jumpa pers di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat.

Melalu revisi terbaru, peraturan tersebut merinci siapa saja yang wajib mendaftar, yaitu terutama mereka yang memiliki layanan yang bersifat ekonomis, salah satunya perdagangan. Aturan ini berlaku bagi perdagangan yang berasal dari luar Indonesia untuk keperluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PP PTSE juga akan mewajibkan perusahaan yang mengelola data pribadi untuk mendaftar, seperti yang sebelumnya sudah diamanatkan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah juga akan mengubah istilah perusahaan over-the-top (OTT) menjadi “platform digital” agar tidak tertukar dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Revisi PP 82 juga memuat denda untuk penyedia platform meda sosial yang memuat konten yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia, Semuel memperkirakan denda akan mencapai miliaran rupiah.

“Dendanya akan dikenakan per konten. Kami masih kalkulasikan,” kata Semuel.

Revisi PP PTSE sejak akhir 2018 lalu menuai perdebatan karena organisasi tidak setuju mengenai aturan tentang lokasi data center yang dianggap akan merugikan ekosistem digital di Indonesia.

Revisi peraturan tersebut memuat aturan yang membolehkan data center berada di luar negeri, namun, data yang bersifat strategis wajib berada di Indonesia.

Aturan tersebut hingga saat ini belum disahkan, Semuel menyatakan Kementerian Kominfo sudah mengirimkan revisi terbaru pada 21 Januari lalu yang memuat usulan dari organisasi.

“Secara substansi, sudah siap semua,” kata dia.

Baca juga: Mastel : Otoritas lakukan registrasi harus dibatasi

Baca juga: Mastel: anak muda harus digiatkan ciptakan konten
 

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019