Huawei layangkan gugatan terhadap pemerintah AS

Jakarta (ANTARA) – Huawei pada Kamis (7/3) secara resmi mengumumkan pihaknya telah melayangkan gugatan ke pengadilan federal AS untuk menguji konstitusionalitas ayat 889 Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defense Authorization Act/ NDAA) 2019.

Lewat gugatan tersebut, Huawei memohon kepada hakim untuk menerbitkan ketetapan bahwa pembatasan yang diberlakukan kepada Huawei bertentangan dengan konstitusi, serta memohon ditetapkannya putusan berkekuatan hukum untuk membatalkan pembatasan tersebut, demikian keterangan resmi yang diterima Antara, Jumat.

Rotating Chairman Huawei, Guo Ping mengatakan bahwa Kongres Amerika Serikat telah berulang kali gagal mengajukan bukti yang mendukung pembatasan terhadap produk Huawei sehingga pihaknya memutuskan mengambil langkah hukum sebagai upaya terakhir yang sudah sepantasnya dilakukan.

“Pelarangan itu tidak saja bertentangan dengan hukum, namun juga membatasi Huawei dari sebuah persaingan yang adil yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen di AS. Kami mengharapkan pengadilan mengeluarkan putusan yang kami yakini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, baik Huawei maupun warga Amerika,” kata Guo Ping.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Distrik AS di Plano, Texas. Mengutip materi gugatan yang disampaikan, ayat 889 Undang-Undang NDAA Tahun 2019 tidak hanya menghalangi semua badan pemerintahan AS untuk membeli perlengkapan dan layanan Huawei, namun juga menghalangi badan-badan tersebut terlibat dalam kontrak, atau memberikan hibah atau pinjaman kepada pihak ketiga yang membeli perlengkapan atau layanan Huawei, tanpa melalui proses eksekutif maupun yudisial.

Pengaturan ini melanggar Klausa Bill of Attainder dan Klausa Due Process, serta prinsip-prinsip Pemisahan Kekuasaan (Separation-of-Powers) yang dilindungi dalam Konstitusi AS, karena Kongres membuat undang-undang tersebut, melaksanakannya, dan menyelenggarakan kegiatan peradilan terkait dengannya.

Chief Legal Officer Huawei Song Liuping menekankan, “ayat 889 disusun berdasarkan sejumlah proposisi yang salah, tidak terbukti, dan tidak teruji. Bertentangan dengan premis undang-undang, Huawei tidak dimiliki, dikendalikan, atau dipengaruhi oleh pemerintah China. Selain itu, Huawei memiliki catatan dan program keamanan yang sangat memuaskan dan tepercaya. Sejauh ini tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya.”

“Huawei bangga menjadi perusahaan yang paling terbuka, transparan, serta paling banyak disoroti di dunia,” tegas John Suffolk, Global Cyber Security & Privacy Officer Huawei. “Pendekatan keamanan Huawei yang dibangun melalui pengembangan serta penerapan desain telah menciptakan standar keamanan yang tinggi dan terunggul di industri.”

Dari sudut pandang Huawei, pembatasan dalam NDAA ini akan mencegah pihaknya untuk menyediakan teknologi 5G yang lebih canggih bagi konsumen di AS, bisa memperlambat penerapan tekonologi 5G pada sektor komersial, dan berpeluang menghambat berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja jaringan 5G di Amerika Serikat.

Lebih jauh lagi, pengguna jaringan di wilayah-wilayah terpencil di Amerika Serikat akan dipaksa untuk memilih antara produk-produk yang memperoleh pendanaan pemerintah atau produk-produk bermutu tinggi dengan biaya terjangkau. Ini akan berpotensi menghambat proses peningkatan jaringan, sehingga kesenjangan digital akan melebar. Selain itu, pembatasan atas Huawei ini akan menekan persaingan yang justru menjadikan konsumen AS sebagai korbannya. Mereka harus membayar lebih mahal untuk produk dengan mutu yang lebih rendah.

Analisis industri menunjukkan bahwa keterlibatan Huawei dalam persaingan dapat mengurangi biaya infrastruktur nirkabel sebanyak 15 persen hingga 40 persen, atau setara dengan penghematan sedikitnya 20 miliar dolar AS di Amerika Bagian Utara untuk empat tahun ke depan.

Guo Ping menambahkan, “jika undang-undang ini bisa dibatalkan, sebagaimana seharusnya, Huawei dapat menghadirkan lebih banyak teknologi tingkat lanjut bagi Amerika Serikat serta mendukung pengembangan jaringan 5G terbaik di negara tersebut. Huawei akan dengan senang hati menjawab kekhawatiran Pemerintah AS mengenai keamanan. Dengan menghapus pelarangan melalui NDAA ini, Pemerintah AS akan memiliki fleksibilitas yang diperlukannya dalam bekerja sama dengan Huawei untuk mencari solusi bagi masalah-masalah keamanan.”

Baca juga: Pemerintah China bantah tuduhan AS terhadap Huawei

Baca juga: Denmark usir dua karyawan Huawei pelanggar izin kerja

Baca juga: Huawei berkomitmen untuk investasi di Kanada, meski bosnya ditahan

Pewarta: Monalisa
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019