Huawei layangkan gugatan terhadap pemerintah AS

Jakarta (ANTARA) – Huawei pada Kamis (7/3) secara resmi mengumumkan pihaknya telah melayangkan gugatan ke pengadilan federal AS untuk menguji konstitusionalitas ayat 889 Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defense Authorization Act/ NDAA) 2019.

Lewat gugatan tersebut, Huawei memohon kepada hakim untuk menerbitkan ketetapan bahwa pembatasan yang diberlakukan kepada Huawei bertentangan dengan konstitusi, serta memohon ditetapkannya putusan berkekuatan hukum untuk membatalkan pembatasan tersebut, demikian keterangan resmi yang diterima Antara, Jumat.

Rotating Chairman Huawei, Guo Ping mengatakan bahwa Kongres Amerika Serikat telah berulang kali gagal mengajukan bukti yang mendukung pembatasan terhadap produk Huawei sehingga pihaknya memutuskan mengambil langkah hukum sebagai upaya terakhir yang sudah sepantasnya dilakukan.

“Pelarangan itu tidak saja bertentangan dengan hukum, namun juga membatasi Huawei dari sebuah persaingan yang adil yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen di AS. Kami mengharapkan pengadilan mengeluarkan putusan yang kami yakini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, baik Huawei maupun warga Amerika,” kata Guo Ping.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Distrik AS di Plano, Texas. Mengutip materi gugatan yang disampaikan, ayat 889 Undang-Undang NDAA Tahun 2019 tidak hanya menghalangi semua badan pemerintahan AS untuk membeli perlengkapan dan layanan Huawei, namun juga menghalangi badan-badan tersebut terlibat dalam kontrak, atau memberikan hibah atau pinjaman kepada pihak ketiga yang membeli perlengkapan atau layanan Huawei, tanpa melalui proses eksekutif maupun yudisial.

Pengaturan ini melanggar Klausa Bill of Attainder dan Klausa Due Process, serta prinsip-prinsip Pemisahan Kekuasaan (Separation-of-Powers) yang dilindungi dalam Konstitusi AS, karena Kongres membuat undang-undang tersebut, melaksanakannya, dan menyelenggarakan kegiatan peradilan terkait dengannya.

Chief Legal Officer Huawei Song Liuping menekankan, “ayat 889 disusun berdasarkan sejumlah proposisi yang salah, tidak terbukti, dan tidak teruji. Bertentangan dengan premis undang-undang, Huawei tidak dimiliki, dikendalikan, atau dipengaruhi oleh pemerintah China. Selain itu, Huawei memiliki catatan dan program keamanan yang sangat memuaskan dan tepercaya. Sejauh ini tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya.”

“Huawei bangga menjadi perusahaan yang paling terbuka, transparan, serta paling banyak disoroti di dunia,” tegas John Suffolk, Global Cyber Security & Privacy Officer Huawei. “Pendekatan keamanan Huawei yang dibangun melalui pengembangan serta penerapan desain telah menciptakan standar keamanan yang tinggi dan terunggul di industri.”

Dari sudut pandang Huawei, pembatasan dalam NDAA ini akan mencegah pihaknya untuk menyediakan teknologi 5G yang lebih canggih bagi konsumen di AS, bisa memperlambat penerapan tekonologi 5G pada sektor komersial, dan berpeluang menghambat berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja jaringan 5G di Amerika Serikat.

Lebih jauh lagi, pengguna jaringan di wilayah-wilayah terpencil di Amerika Serikat akan dipaksa untuk memilih antara produk-produk yang memperoleh pendanaan pemerintah atau produk-produk bermutu tinggi dengan biaya terjangkau. Ini akan berpotensi menghambat proses peningkatan jaringan, sehingga kesenjangan digital akan melebar. Selain itu, pembatasan atas Huawei ini akan menekan persaingan yang justru menjadikan konsumen AS sebagai korbannya. Mereka harus membayar lebih mahal untuk produk dengan mutu yang lebih rendah.

Analisis industri menunjukkan bahwa keterlibatan Huawei dalam persaingan dapat mengurangi biaya infrastruktur nirkabel sebanyak 15 persen hingga 40 persen, atau setara dengan penghematan sedikitnya 20 miliar dolar AS di Amerika Bagian Utara untuk empat tahun ke depan.

Guo Ping menambahkan, “jika undang-undang ini bisa dibatalkan, sebagaimana seharusnya, Huawei dapat menghadirkan lebih banyak teknologi tingkat lanjut bagi Amerika Serikat serta mendukung pengembangan jaringan 5G terbaik di negara tersebut. Huawei akan dengan senang hati menjawab kekhawatiran Pemerintah AS mengenai keamanan. Dengan menghapus pelarangan melalui NDAA ini, Pemerintah AS akan memiliki fleksibilitas yang diperlukannya dalam bekerja sama dengan Huawei untuk mencari solusi bagi masalah-masalah keamanan.”

Baca juga: Pemerintah China bantah tuduhan AS terhadap Huawei

Baca juga: Denmark usir dua karyawan Huawei pelanggar izin kerja

Baca juga: Huawei berkomitmen untuk investasi di Kanada, meski bosnya ditahan

Pewarta: Monalisa
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Google Doodle rayakan Hari Perempuan Sedunia

Jakarta (ANTARA) – Google hari ini merayakan Hari Perempuan Sedunia yang diperingati setiap 8 Maret dengan membuat Doodle di tampilan muka mesin pencari Google Search.

Laman utama pencarian Search di Google hari ini diwarnai dengan sebutan perempuan dalam berbagai bahasa, antara lain “Femme” dalam bahasa Prancis, “Frau” bahasa Jerman, “Donna” di bahasa Italia dan “Mulher” dalam bahasa Spanyol.

Doodle dalam Hari Perempuan Sedunia kali ini berupa laman interaktif, jika di-klik, pengguna bisa melihat 14 kutipan dari perempuan berpengaruh di dunia.

Kutipan pertama di Google Doodle Hari Perempuan Sedunia datang dari Dr. Mae Jemison, seorang astronot dan ahli fisika. Dia berkata “jangan pernah mau dibatasi oleh imajinasi orang lain yang terbatas”.

Para perempuan yang tampil di Gogle Doodle hari ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari bidang yang digeluti hingga kewarganegaraan.

Frida Kahlo, seniman terkenal asal Meksiko, juga menyumbang kutipan dalam Google Doodle. “Kaki, buat apa mereka kalau saya punya sayap untuk terbang,” kata dia.

Kutipan lainnya datang dari petinju asal India, Mary Kom, “jangan bilang kau lemah hanya karena kau perempuan”.

Google secara rutin membuat Doodle untuk memperingati hari besar atau tokoh yang berpengaruh. Kemarin Google mengenang ahli matematika Rusia Olga Ladyzhenskaya.

Baca juga: Olga Ladyzhenskaya Google Doodle hari ini, siapa dia?

Baca juga: Google Doodle rayakan mudik Lebaran

Baca juga: Alicia Keys bacakan puisi Maya Angelou di Google Doodle

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ponsel 5G mulai dipasarkan di China pada semester kedua

Untuk mengunduh film berkapasitas 1 GB hanya membutuhkan waktu tiga detik

Beijing (ANTARA) – Telepon seluler berjaringan 5G diperkirakan mulai dipasarkan di China pada semester kedua tahun ini.

Hal itu terungkap menjelang pembukaan sidang sesi kedua Komite Nasional Majelis Konslutasi Politik Rakyat China (CPPCC) di Beijing, Rabu.

“Ponsel 5G yang dipasarkan secara luas di China pada 2020 akan memberikan akses internet berkecepatan tinggi, berkualitas tinggi, memberikan pengalaman maksimal kepada para penggunanya, dan tentu saja jaringan berkecerdasan tinggi,” kata anggota Komite Nasional CPPCC Zhang Yunyong dalam jumpa pers menjelang sidang tahunan lembaga sejenis MPR tersebut.

Menurut dia, teknologi berjaringan 5G tersebut menawarkan gaya hidup yang berkualitas, mulai dari bangun tidur pada pagi hari hingga melakukan aktivitas di kantor.

“Memang tidak ada perbedaan yang spesifik antara teknologi 5G dan 4G, namun akses internet gawai 5G akan jauh lebih cepat daripada 4G,” kata Zhang yang juga Direktur Lembaga Penelitian China Unicom.

Ia mencontohkan, untuk mengunduh film berkapasitas 1 GB hanya membutuhkan waktu tiga detik dengan menggunakan ponsel berjaringan 5G.

Fitur-fitur 5G tidak hanya handal dalam kecepatan akses, melainkan juga memiliki kecerdasan artifisial.

Oleh sebab itu, Zhang yakin teknologi 5G akan mengubah industri telekomunikasi, bahkan juga kehidupan masyarakat secara luas.

Sejak awal 2016, China telah memulai penelitian dan uji coba teknologi 5G. Dua tahun kemudian, teknologi komunikasi generasi kelima itu menjadi proyek percontohan di beberapa kota di daratan Tiongkok.

China mengklaim dirinya yang terdepan dalam menerapkan teknologi telekomunikasi termutakhir tersebut.

Baca juga: Huawei Mate X, ponsel lipat 5G seharga Rp36 jutaan

Baca juga: Prototipe ponsel 5G Samsung ternyata ada di CES 2019

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jelang Pilpres, Kominfo jaring 700an hoax

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 771 hoax pada periode Agustus 2018 hingga Februari 2019, paling banyak berkaitan dengan isu politik.

“Dari 771 total konten hoaks yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS Kemkominfo, sebanyak 181 konten hoaks terkait isu politik, baik hoaks yang menyerang pasangan capres dan cawapres Nomor 01 dan No 02, maupun yang terkait partai politik peserta pemilu 2019,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Hoax terbanyak kedua berkaitan dengan masalah kesehatan, sebanyak 126 hoax, seementara hoax isu pemerintahan berada di angka 119.

Kominfo juga menemukan hoax berisi fitnah terhadap individu sebanyak 110, hoax kejahatan 59, hoax isu agama 50 dan hoax penipuan dan perdagangan 19.

Terdapat juga hoax isu internasional yaitu 21 dan hoax yang berkaitan dengan pendidikan 3 konten.

Kementerian mencatat temuan hoax selalu meningkat dari bulan ke bulan sejak Agustus 2018, yang hanya 25 konten. Angkanya meningkat menjadi 27 pada September dan 53 di bulan Oktober.

Jumlah hoax yang terjaring Kominfo melonjak signifikan pada Januari menjadi 175 konten dan naik lagi 353 konten pada Februari 2019.

Kominfo sejak Januari 2018 memiliki tim AIS untuk menjaring hoax dari seluruh konten yang beredar di dunia maya. Tim ini berjumlah 100 orang, didukung dengan mesin AIS yang dapat bekerja 24 jam.

Baca juga: Kominfo-XL Axiata resmikan Pojok Pintar Sisternet untuk perempuan

Baca juga: Kementerian Kominfo siapkan ribuan talenta digital 2019

Baca juga: Kominfo dorong RUU perlindungan data pribadi bisa diputuskan tahun ini

Pewarta:
Editor: Monalisa
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nokia tangani peningkatan jaringan Indosat

Jakarta (ANTARA) – Nokia dipastikan akan menangani peningkatan jaringan Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching (IP/MPLS) Indosat Ooredoo, yang akan mendukung peningkatan pelayanan operator Indonesia itu untuk koneksi broadband dan mempersiapkan layanan 5G mendatang.

Nokia dipilih oleh Indosat Ooredoo (Indosat) untuk meningkatkan kualitas jaringan IP/MPLS-nya guna memenuhi permintaan pelanggan akan layanan broadband fixed dan mobile yang tumbuh cepat, kata Nokia dalam siaran persnya, Selasa.

Indosat selama ini menawarkan layanan komunikasi mobile, termasuk seluler 4G/LTE, telepon rumah, video, internet, dan layanan komunikasi data bisnis. Peningkatan jaringan untuk tahun pertama akan mencakup mencakup wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan seluruh Jawa.

Solusi Nokia IP/MPLS akan mencakup Nokia IP Anyhaul untuk jaringan transport mobile Indosat, sehingga meningkatkan kinerjanya dan mempersiapkannya untuk layanan 5G.

Perluasan jaringan akan meningkatkan kinerja Nokia 7750 SR-12e yang telah terpasang dengan prosesor jaringan FP4, serta instalasi tambahan generasi baru 7750 SR yang dilengkapi FP4.

Kemampuan Nokia FP4 dalam menangani peningkatan lalu lintas komunikasi masif, dan kemampuan portfolio router untuk mendukung kepadatan port tertinggi 10GE dan 100GE merupakan alasan utama Indosat memilih Nokia untuk perluasan jaringan.

“Indosat Ooredoo memulai program tiga tahun yang ambisius dalam mentransformasi jaringan kami untuk mencapai pengalaman pelanggan terbaik, yang akan memberikan cakupan 4G kelas video ke lebih dari 90 persen populasi penduduk di Indonesia,” kata CTIO Indosat Ooredoo, Dejan Kastelic.

Pembaruan jaringan IP/MPLS Indosat bersama Nokia ini dimaksudkan untuk membangun fondasi yang kuat bagi transformasi jaringan, khususnya di daerah berpenduduk terpadat di negara ini.

“Kami bangga menjadi bagian dari cerita perjalanan ini dan dapat menghadirkan teknologi terbaru, seperti FP4, untuk membantu Indosat terus berinovasi dan memimpin di pasar Indonesia,” kata Presiden Direktur Nokia Indonesia, Robert Cattanach, menambahkan.

Baca juga: Nokia: 70 persen operator fokus ke 5G

Baca juga: Nokia 3.1 Plus masuk AS bulan ini

Baca juga: Indosat Ooredoo jamin sinyal 4G untuk ojek online

Baca juga: Indosat terbitkan obligasi berkelanjutan dan sukuk ijarah

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

XL targetkan 92 persen jaringan 4G di 2019

Kami sudah pasang, masuk ke Pulau Anambas, sudah punya akses di sana

Jakarta (ANTARA) – Operator seluler XL Axiata menargetkan jaringan 4G yang mereka gelar menjangkau 92 persen populasi di Indonesia hingga akhir tahun ini.

“Harapannya 92 persen itu akan selalu di 4G tidak turun ke 3G,” kata Direktur Jaringan XL Axiata, Yessie. D. Yosetya saat ditemui di Jakarta, Senin.

Hingga akhir 2018 lalu, progres pembangunan jaringan 4G mereka sudah mencapai 85 hingga 86 persen.

Ekspansi jaringan 4G XL menargetkan wilayah di luar Pulau Jawa, termasuk di antaranya Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. XL sudah memanfaatkan infrastruktur jaringan Palapa Ring Barat, yang selesai dibangun tahun lalu.

Baca juga: Libur akhir tahun, trafik data XL Axiata naik 83 persen

“Kami sudah pasang, masuk ke Pulau Anambas, sudah punya akses di sana,” kata Yessie.

XL menantikan infrastruktur Palapa Ring Timur selesai dan mereka berencana akan ekspansi jaringan 4G ke wilayah Indonesia Timur.

Sementara untuk pembangunan yang memanfaatkan Palapa Ring Tengah, XL hingga saat ini masih dalam diskusi.

Jaringan 4G XL Axiata hingga akhir 2018 melayani sekitar 400 kota dan kabupaten dengan jumlah BTS mencapai 30 ribu. Sementara, BTS 3G mereka berjumlah lebih dari 51 ribu.

XL Axiata berdasarkan data per Januari 2019 memiliki 54,9 juta pelanggan, 43,9 diantaranya merupakan pengguna ponsel pintar.

Baca juga: Kominfo-XL Axiata resmikan Pojok Pintar Sisternet untuk perempuan

Baca juga: XL Axiata capai kinerja positif selama 2018

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kominfo-XL Axiata resmikan Pojok Pintar Sisternet untuk perempuan

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PT XL Axiata meresmikan tempat literasi digital untuk perempuan bernama Pojok Pintar Sisternet agar mereka bisa berbagi kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital.

“Ini peluang, Sisternet untuk memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan perempuan,” kata Sekretaris Jenderal Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti, saat acara peresmian di Jakarta, Senin.

Pojok Pintar Sisternet terletak di Press Room Kantor Kementerian Kominfo di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pojok Pintar ini akan diisi program-program dari Sisternet yang berkaitan dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet secara positif, antara lain untuk berwirausaha, keuangan dan cara menghindari hoax.

Direktur Jaringan XL Axiata Yessie. D. Yosetya menjelaskan secara berkala Sisternet akan memberikan konten dengan topik yang berbeda dan terbuka untuk umum, meski pun Pojok Pintar terletak di kompleks kementerian.

“Pojok Pintar akan permanen ada di sini, isi konten bergantian antara kami dengan Kominfo,” kata Yessie.

Program pemberdayaan XL Axiata Sisternet sudah berjalan sejak 2015 lalu untuk mendorong perempuan Indonesia melek teknologi digital dan dapat belajar dengan sesama perempuan.

Sisternet secara berkala juga mengadakan seminar di kota-kota maupun kabupaten di Indonesia untuk mendorong literasi digital perempuan. Sisternet juga membuat modul bernama Modul Pintar Sisternet berupa materi belajar yang dapat diakses secara online.

Program Sisternet dari XL Axiata hingga saat ini sudah memberikan materi untuk 13 ribu perempuan di Indonesia. Selain di Kominfo, program Sisternet ini juga akan ada di Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Baca juga: Kementerian Kominfo siapkan ribuan talenta digital 2019

Baca juga: Startup gagal karena ingin cepat kaya

Baca juga: Kominfo dorong RUU perlindungan data pribadi bisa diputuskan tahun ini

Pewarta:
Editor: Monalisa
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Diprotes keras, Thailand tetap sahkan UU Keamanan Siber

Thailand pada pekan ini mengetuk palu untuk Undang-Undang Keamanan Siber meskipun mendapat protes keras dari aktivis dan pengguna internet terkait masalah privasi dan pengawasan.

“Kami sudah memastikan undang-undang ini tidak akan diizinkan untuk melanggar hak asasi manusia dan tidak akan digunakan untuk kekuasaan,” kata Sekretaris Tetap Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat, Ajarin Pattanapanchai, dikutip dari Reuters, Minggu.

Thailand merupakan negara terbaru di Asia yang mengesahkan undang-undang keamanan siber, pemerintah negara tersebut membuat peraturan untuk melindungi jaringan dari serangan siber.

“Undang-undang tidak akan digunakan untuk mengatur media sosial atau komputer maupun perangkat milik perorangan,” kata Pattanapanchai.

Baca juga: Hati-hati, email dan website bisa jadi sarang malware

Tapi, aktivis setempat menyebutnya sebagai “undang-undang bela diri siber”, cyber martial law, karena berdampak pada privasi dan dikhawatirkan akan mengakibatkan perusahaan asing hengkang dari Thailand.

Para ahli berpendapat bahwa bahasa penulisan undang-undang tersebut tidak jelas dan multitafsir sehingga pihak berwenang dapat memberikan aksi yang berbeda terhadap tafsiran masing-masing, yang dikhawatirkan dapat melanggar HAM.

“Cakupan undang-undang tersebut sangat luas,” kata Direktur Media Digital Institut Hukum di Kasembandit University, Kanathip Thongraweewong.

Pemerintah militer Thailand membuat sejumlah undang-undang yang bertujuan mendukung ekonomi digital, termasuk amandemen UU Kriminal Komputer 2017, yang akan menuntut pelaku tindak kriminal siber misalnya phishing.

Undang-undang tersebut juga digunakan untuk menindak pandangan yang berseberangan.

Baca juga: Microsoft perluas layanan keamanan siber ke 12 negara Eropa

Baca juga: Serangan siber intai jaringan telekomunikasi di tahun politik

Pewarta: N012
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian Kominfo siapkan ribuan talenta digital 2019

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika menjawab tantangan kekurangan talenta di dunia digital Indonesia dengan melanjutkan program “Digital Talent Scholarship” demi mencetak anak-anak muda terampil di bidang teknologi.

“Dibutuhkan keterampilan di bidang teknologi yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0,” kata Menkominfo Rudiantara saat ditemui usai diskusi KopiTalk Industri 4.0 di Jakarta, Jumat.

Program Digital Talent Scholarship ini dimulai sejak tahun lalu, berupa pelatihan selama dua bulan antara lain tentang komputasi awan, coding, keamanan siber, bisnis digital dan internet of things di perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian.

Saat ini terdapat 28 perguruan tinggi yang tersebar di 25 kota di Indonesia untuk pelatihan talenta digital dalam program ini. Kementerian bekerja sama dengan sejumlah perusahaan teknologi global untuk silabus yang digunakan, supaya jebolan program ini mendapatkan pendidikan berstandar internasional.

Rudiantara menargetkan dapat menjaring 20.000 talenta digital bersertifikat melalui program tahun ini. Adapun tahun sebelumnya, sebanyak 980 orang mendapatkan sertifikat dari program ini.

Pendaftaran beasiswa tahun ini dibuka mulai April mendatang, dengan syarat maksimal berusia 29 tahun bagi lulusan SMK, D3 maupun S1.

Baca juga: Telkom prioritaskan pengembangan talenta digital

Baca juga: Indonesia kekurangan talenta TI menyongsong ekonomi digital

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kenapa hoax berujung ujaran kebencian?

Maka itu, hoax dekat dengan ujaran kebencian

Jakarta (ANTARA) – Hoax melalui media sosial maupun menyebar langsung dari mulut ke mulut menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia jika berlangsung terus-menerus dapat berdampak pada kehidupan sosial, salah satunya rasa tidak percaya pada orang atau kelompok lain

“Kita sekarang rawan, akibat hoax, mudah terpecah-belah, rasa tidak percaya terhadap kelompok lain,” kata Presidium Mafindo, Anita Wahid, dalam peluncuran kanal anti-hoax BaBe Ungkap Fakta, Kamis.

Menurut dia, keadaan yang ditemui saat ini merupakan akibat dari kumpulan hoax yang muncul sejak lama, bukan hanya dari satu hoax saja. Anita menjelaskan hoax menyasar emosi atau perasaan manusia

Dia mencontohkan jika kita mendapatkan berita miring tentang seseorang dan terus-menerus mendapatkan informasi serupa, secara perlahan diri sendiri akan terlarut dalam informasi tersebut.

“Hoax yang terus menerus dijejalkan, membuat kita curiga, lalu tidak percaya pada seseorang,” kata Anita.

Ketidakpercayaan tersebut membuat kita lupa atau tidak terpikir untuk mem-verifikasi langsung dengan bertanya ke orang yang bersangkutan. Akibatnya, akan muncul prasangka negatif ke orang tersebut hingga melontarkan ujaran kebencian.

“Maka itu, hoax dekat dengan ujaran kebencian,” kata dia.

Menurut Anita, hoax yang menimbulkan kebencian umumnya berkaitan dengan identitas sebagai manusia. Hoax lainnya yang berkaitannya dengan kesejahteraan manusia, misalnya kesehatan dan bencana, membuat orang merasa cemas sehingga dia rentan terpengaruh informasi tersebut dan ikut menyebarkannya.

Baca juga: BaBe luncurkan kanal cek fakta hoaks

Baca juga: Kominfo: ponsel untuk dagang bukan sebar hoaks

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BaBe luncurkan kanal cek fakta hoaks

Jakarta (ANTARA) – Platform distribusi konten Baca Berita atau yang lebih populer dengan nama BaBe meluncurkan kanal baru BaBe Ungkap Fakta yang berisi hasil pengecekan atas hoaks yang beredar di dunia maya.

“Kanal ini jadi distribusi konten atau artikel yang sudah terverifikasi. Kami filter konten yang berpotensi bohong,” kata Kepala Kebijakan Publik BaBe, Donny Eryastha saat jumpa pers di Jakarta, Kamis

BaBe bekerja sama dengan media massa Tempo dan Viva serta organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) untuk melakukan pengecekan fakta terhadap artikel-artikel yang mencurigakan. Setelah terverifikasi kebenarannya, artikel tersebut akan disiarkan di kanal BaBe Ungkap Fakta.

BaBe tidak menargetkan jumlah artikel harian dari pengecek fakta yang akan didistribusikan, namun mereka merencanakan informasi yang ditayangkan di kanal Ungkap Fakta seintens mungkin.

Meski pun kanal itu diluncurkan menjelang pemilihan umum presiden pada April, BaBe Ungkap Fakta tidak hanya menampilkan klarifikasi hoaks yang berkaitan dengan politik saja, tetapi juga bidang-bidang lainnya. Kanal tersebut juga berkesinambungan, bukan hanya dibuat untuk meredam hoaks menjelang pemilu.

“Akan continue, menggaet lebih banyak penerbit,” kata Kepala Pengembangan Bisnis BaBe, Shelly Tantri, di acara yang sama.

Baca Berita setiap bulan mendistribusikan lebih dari satu juta konten artikel dan video dalam 30 kategori yang ada di platform. Mereka menyatakan saat ini memiliki pengguna aktif bulanan sekitar 10 juta di Indonesia.

Baca juga: Kominfo: ponsel untuk dagang bukan sebar hoaks
 

Pewarta:
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nokia: 70 persen operator fokus ke 5G

Jakarta (ANTARA) – Lebih dari 70 persen operator telekomunikasi di seluruh dunia fokus pada pengembangan 5G dengan harapan bisa membantu meningkatkan layanan konsumen, sedangkan dua pertiganya menginginkan terciptanya aliran pendapatan baru dari teknologi internet berkecepatan tinggi itu.

Para operator yang paling terdepan dalam transformasi 5G juga menempatkan fokus mereka pada enam hingga delapan pemanfaatan dan pengembangan (use case) 5G, demikian hasil studi Nokia 5G Maturity Index yang diselenggarakan Nokia bersama Analysys Mason baru-baru ini.

“Jelas bahwa dari Nokia 5G Maturity Index yang pertama ini bahwa operator memiliki ambisi besar untuk 5G. Banyak juga yang memahami bahwa dampaknya akan jauh lebih signifikan jika digunakan bersama dengan transformasi platform, guna mendukung beragam aliran pendapatan baru,” kata Caroline Gabriel, Principal Analyst di Analysys Mason, seperti dikutip dalam pernyataan resmi Nokia, Kamis.

Pemanfaatan 5G yang paling populer, menurut studi Nokia itu, antara lain untuk konektivitas seluler multi-gigabit, mobil terhubung dan mobil otonom, augmented reality dan virtual reality, aplikasi kota pintar, hingga layanan rumah pintar (smart home).

Sebagian besar operator, disebut Nokia, merencanakan peluncuran komersial layanan 5G terbatas pada 2019-2020 ini, dengan yang lebih awal akan lebih berkembang dengan virtualisasi jaringan dan penggelaran berbasis cloud.

Namun demikian, kata Gabriel, sebagian besar opertor mengakui mereka tidak yakin dengan tindakan yang harus mereka ambil untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, Nokia 5G Maturity Index diharapkan bisa menjadi rujukan untuk pengambilan keputusan.

Nokia, sekarang juga terus membangun porfolio 5G Future X-nya dan di ajang MWC pada Rabu kemarin (27/2), mereka mengumumkan peningkatan untuk solusi Packet Core dan solusi jaringan akses radio.

Kemudian, Nokia cloud packet core (CPC) melengkapi produk Cloud Mobility Manager (CMM) dan Cloud Mobile Gateway (CMG) dengan fungsi jaringan mandiri 3GPP Release 15 5G Core yang baru dan juga meningkatkan kemampuan core non-standalone yang diumumkan sebelumnya.

Terkait dengan pengembangan 5G ke depan, Nokia sudah menggali informasi dari sedikitnya 50 operator dan menanyakan kesiapan jaringan dan bisnis mereka untuk 5G. “Jawaban mereka memberikan informasi berharga tentang praktik terbaik bagi operator saat mereka merancang, menggelar, dan mengoperasikan jaringan dan layanan 5G,” kata Sanjay Goel, presiden global service Nokia.

Nokia yang dulu lebih dikenal sebagai produsen ponsel, sekarang fokus pada solusi software dan jaringan, termasuk solusi 5G.

Baca juga: Bangun 5G, Indonesia perlu perhatikan ini

Baca juga: Nokia dan T-Mobile sepakat bangun jaringan 5G

Baca juga: Penggunaan 5G lebih cepat setahun dari jadwal

Pewarta:
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Honor janjikan ponsel premium tahun ini

Jakarta (ANTARA) – Honor menjanjikan akan membawa ponsel di segmen premium pada pertengahan tahun ini, namun belum menyebutkan secara pasti ponsel apa yang akan mereka boyong ke Tanah Air.

“Ponsel flagship sekitar bulan Juni atau Juli,” kata Presiden Direktur Honor Indonesia, Justin Li, saat peluncuran Honor 8A dan Honor 10 Lite di Jakarta.

Justin Li sempat menyebutkan Honor 20, ketika ditanya mengenai ponsel flagship yang akan mereka bawa tahun ini. Tapi pada penjelasan berikutnya, dia menyebutkan kemungkinan akan membawa seri V pada tahun berikutnya.

“Honor serius di Indonesia karena target pasarnya besar,” kata Li.

Honor hari ini meluncurkan dua ponsel sekaligus, Honor 8A dan Honor 10 Lite masing-masing untuk segmen mid-low dan mid level.

Honor, sub-merk dari Huawei, hadir di Indonesia sejak tahun lalu, mereka menargetkan dapat menembus tiga besar merk ponsel dalam tiga tahun ke depan.

Baca juga: Honor 10 Lite resmi hadir di Indonesia

Baca juga: Honor 8A meriahkan segmen ponsel murah

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Traveloka ekspansi ke Australia

Jakarta (ANTARA) – Biro perjalanan daring (online travel agent) Traveloka resmi melebarkan bisnisnya ke Australia demi mendongkrak kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia.

“Hari ini kami sangat antusias dapat kembali menambah negara baru di luar Asia Tenggara. Secara umum, Australia merupakan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik dari sisi koneksi, pembayaran, dan adopsi internet sehingga kami harap kehadiran kami di Australia dapat semakin memperkaya pengalaman hidup pengguna dengan mendapatkan beragam produk travel dan lifestyle dalam satu tempat,” kata Kepala Kemitraan Global Traveloka, Yady Guitana, dalam keterangan resmi, Rabu.

Pengguna Traveloka di Australia dapat mengakses layanan OTA melaui website maupun aplikasi, saat ini tersedia layanan untuk memesan tiket pesawat, hotel, paket tiket pesawat dan hotel, transportasi bandara serta aktivitas dan rekreasi.

Traveloka mendukung program milikpemerintah Wonderful Indonesia guna menjaring 20 juta kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia. Data statistik yang dilansir Traveloka, Indonesia merupakan tujuan wisata nomor 2 bagi wisatawan Australia pada 2018, nomor pertama adalah Selandia Baru.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I, Kementerian Pariwisata Edy Wardoyo, dalam keterangan pers yang sama menyatakan target menjaring 20 juta wisatawan mancanegara akan tercapai jika pemerintah bersinergi dengan industri.

“Pasar Australia sendiri merupakan salah satu pasar pariwisata yang cukup menjanjikan, di mana kunjungan wisman dari Australia ke Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Keputusan Traveloka untuk membuka pasar Australia menjadi sangat penting untuk membantu mempermudah akses serta menjawab kebutuhan perjalanan pengguna yang beragam,” kata Edy.

Bulan lalu, Traveloka membuka kantor baru di India yang berfokus pada kegiatan penelitian dan pengembangan.

India dan Australia merupakan negara-negara di luar Asia Tenggara tempat Traveloka beroperasi. Selama ini Traveloka berjalan di Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia dan Vietnam.

Baca juga: AirAsia indikasikan intervensi kompetitor ke agen perjalanan daring

Baca juga: Traveloka buka pusat litbang di India

Baca juga: Dikabarkan akuisisi Pegipegi, Traveloka enggan berkomentar

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KAI beri layanan WiFi gratis di stasiun se-Jabodetabek

Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberi layanan WiFi gratis di 46 stasiun di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang mulai bisa diakses hari ini.

“Penyediaan layanan internet ini bekerja sama dengan PT Pulau Pulau Media (MacroAd) setelah sebelumnya telah bekerja sama untuk penyediaan layar digital di stasiun dan gerbong Commuter Line,” kata Wakil Direktur Eksekutif PT KAI Daop 1 Jakarta, R Dadan Rudiansyah di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, kerja sama dengan MacroAd dilakukan sebagai peningkatan layanan kepada pengguna jasa layanan KAI sekaligus pengembangan potensi yang ada di stasiun dan kereta api.

“Kerja sama penyediaan layanan WiFi gratis ini kami awali di 46 stasiun, selanjutnya kami juga akan memasang di 37 stasiun lainnya dengan target selesai pada akhir Maret 2019,” kata dia.

Selain itu, lanjutnya, layanan WiFi gratis juga akan dikembangkan juga di kereta api jarak jauh. “Langkah pertama, kami lakukan di KA Argo Parahyangan rute Jakarta-Bandung,” kata Dadan.

Sementara itu, Kepala Bagian Bisnis dan Komersial MacroAd George Samuel mengatakan, penyediaan layanan WiFi gratis di 46 stasiun se-Jabodetabek ini juga menjadi respons terhadap semakin meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat.

“Kami menargetkan penyediaan layanan WiFi gratis dengan kecepatan hingga 250 mbps ini tidak hanya di stasiun, tetapi juga di dalam gerbong Commuter Line,” kata George.

George mengatakan, penggunaan WiFi MacroAd dilakukan dengan proses registrasi terlebih dahulu. “Penggunanya cukup memasukkan nomor telepon dan tanggal lahir,” kata dia.

Setelah itu, lanjutnya, pengguna dapat menggunakan WiFi secara gratis selama 30 menit pertama. “Apabila pengguna ingin menggunakan WiFi gratis lagi, pengguna cukup melakukan login kembali,” kata George.

Menanggapi penyediaan layanan WiFi gratis itu, seorang penggiat komunitas Railfans, Rahmat Wijaya (19) mengaku senang.

“Selain kenyamanan bertambah, layanan tersebut memangkas ketertinggalan kualitas perkeretapian Indonesia dibandingkan layanan di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura,” kata Rahmat.

Senada dengan Rahmat, penggemar dunia perkeretaapian dari komunitas Edan Sepur, M Alvin mengatakan, layanan gratis ini diharapkan akan menambah minat masyarakat untuk menggunakan layanan perkeretapian sebagai pilihan moda transportasi.

(Penulis: Peserta Susdape XIX Antara 2019/Aditya Pradana Putra)

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Vivo belum rencanakan ponsel lipat untuk Indonesia

Kami masih riset, pelajari pasarnya,

Jakarta (ANTARA) – Vivo Indonesia belum merencanakan untuk membuat ponsel lipat dan mengeluarkannya di pasar Indonesia jika melihat kebutuhan pasar.

“Saat ini belum ada pembicaraan. Kita lihat ke depannya seperti apa,” kata General Manager for Brand and Activation PT Vivo Mobile Indonesia, Edy Kusuma, saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Vivo Indonesia melihat pasar ponsel di Tanah Air sangat dinamis sehingga mereka belum mempertimbangkan untuk membuat ponsel lipat di sini.

Vivo global telah membuat sub-merk bernama iQOO yang menyasar segmen premium, dikabarkan produk perdana mereka akan berupa ponsel lipat.

Baca juga: Alasan Vivo yakin boyong ponsel kamera pop-up ke Indonesia

Samsung bulan ini sudah memperkenalkan ponsel layar lipat pertama mereka bernama Galaxy Fold, sementara produsen ponsel lainnya diperkirakan akan meluncurkan ponsel lipat tahun ini, antara lain Huawei dan Xiaomi.

Edy juga belum mengetahui apakah iQOO, yang akan meluncurkan ponsel pada Maret mendatang, juga akan masuk Indonesia, meski pun pasar untuk ponsel premium ada.

“Kami masih riset, pelajari pasarnya,” kata Edy.

Vendor ponsel membuat sub-brand untuk membedakan segmen produk dan pasar mereka, seperti yang dilakukan Huawei dengan Honor, Xiaomi-Redmi dan Oppo-Realme.

Vivo menilai sub-brand sebagai strategi mereka untuk meningkatkan nilai mereka di mata konsumen, sekaligus untuk menyediakan perangkat yang menunjang gaya hidup.

Baca juga: Vivo luncurkan V15 pada 5 Maret di Purwakarta

Baca juga: Vivo masih bungkam soal kehadiran ponsel lipat di Indonesia

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tanggapan pedagang soal pengetatan registrasi kartu perdana

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pedagang kartu perdana menanggapi soal pengetatan regulasi registrasi kartu perdana yang dilakukan pemerintah.

Beberapa penjual menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak mempengaruhi pendapatan mereka dari penjualan kartu perdana.

“Enggak ada penurunan sih, sama aja. Biasanya dalam sehari bisa terjual sampai 10 kartu perdana,” kata Imam, salah satu pedagang kartu perdana di mal Ambasador, Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, pihak Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) sebelumnya mengaku merasa dirugikan akibat pengetatan regulasi registrasi kartu perdana.

Ketua KNCI Azni Tubas melalui keterangan tertulisnya, Senin (25/2), menjelaskan adanya “penghangusan” lebih dari satu juta kartu perdana milik outlet di seluruh Indonesia sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai 23 Februari 2019 dengan total kerugian mencapai Rp500 miliar.

Padahal kartu perdana tersebut masih aktif sesuai dengan masa aktif. Akan tetapi dinyatakan terblokir karena belum diregistrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

“Oh enggak ada sih. Enggak ada komplain,” kata Fitri pedagang kartu perdana lain.

Namun dia tidak menampik bahwa ada penurunan omzet setelah diberlakukannya kebijakan registrasi kartu perdana menggunakan NIK dan nomor KK.

“Kalau sekarang menurun sih ya semenjak ada peraturan itu. Bisa 70 persen perbedaannya. Dari sehari biasanya bisa 16 kartu, sekarang cuma 5 kartu,” ungkapnya.

Klarifikasi BRTI

I Ketut Prihadi, selaku Anggota Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) saat dihubungi Antara, Selasa, menyampaikan pihaknya masih mendiskusikan secara internal, dengan menggandeng Bareskrim mengenai surat keberatan yang disampaikan KNCI.

Namun dia menegaskan bahwa BRTI tidak meminta para operator seluler untuk menonaktifkan semua kartu perdana yang belum diregistrasi (belum aktif).
 
“Hanya kartu perdana yang sudah diregistrasi dengan identitas orang lain tanpa hak, karena berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata I Ketut Prihadi.

Keputusan itu sesuai dengan yang diatur dalam TAP BRTI 03/2018 yang menyebut penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor MSISDN atau nomor pelanggan prabayar yang terbukti, atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar atau milik orang lain, tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan.

“Penonaktifan ini pun melalui tahapan notifikasi kepada pelanggan untuk melakukan registrasi ulang dengan batas waktu sampai tanggal 21 Februari 2019,” ujarnya.

Meski demikian BRTI tetap menyampaikan apresiasinya atas masukan dari KNCI yang ditujukan untuk memajukan industri telekomunikasi seluler Indonesia secara keseluruhan.
 
Khususnya yang terkait dengan pelaksanaan registrasi pelanggan prabayar secara benar dan berhak, dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban penggunaan layanan prabayar, serta kepentingan penjual kartu.

(Penulis: Peserta Susdape XIX/Yogi Rachman)
 

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BRTI tanggapi soal keluhan kewajiban registrasi kartu SIM

Jakarta (ANTARA) – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menegaskan bahwa kewajiban registrasi kartu seluler dengan identitas asli bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

“Kalau nanti semua orang menggunakan telepon tidak terdaftar, kejahatan-kejahatan tidak selesai, masyarakat yang dirugikan,” kata Wakil Ketua BRTI Semuel Abrijani Pangerapan, saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) dalam keterangan tertulis mengeluhkan bisnis mereka merugi mencapai Rp500 miliar karena kartu perdana yang mereka jual pada periode 21-23 Februari hangus.

Menurut Semuel, polemik tersebut merupakan hubungan dagang antara pedagang kartu seluler dengan operator seluler selaku produsen SIM Card.

“Itu hubungan dagang, saya tidak tahu perjanjiannya bagaimana, dia jual SIM Card siapa, kontrak kerjanya bagaimana,” kata Semuel.

BRTI tidak mengatur pedagang soal penjualan kartu perdana, mereka mengatur operator seluler.

KNCI dalam keterangan resmi mengaku kartu perdana yang mereka jual pada periode tersebut terblokir karena tidak dapat didaftarkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga. Mereka memperkirakan ada satu juta nomor yang hangus di seluruh Indonesia.

Mereka juga mengalami kerugian pada periode November 2017 hingga Juni 2018 akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, yang mewajibkan pengguna ponsel untuk mendaftarkan nomor seluler sesuai dengan NIK dan nomor KK. Semua kerugian tersebut diperkirakan mencapai Rp500 miliar.

KNCI melayangkan surat kepada BRTI untuk meminta penjelasan serta pertanggungjawaban atas kebijakan tersebut yang dinilai sangat merugikan mereka.

Meskupun setelah peraturan tersebut berlaku, masih ditemui SMS penipuan di masyarakat, Semuel khawatir jika tidak ada kewajiban registrasi kasus kejahatan sulit dilacak.

Baca juga: Pasca ketentuan registrasi kartu, Tri sebut tingkah laku pelanggan berubah

Baca juga: Kementerian Komunikasi dan Informatika blokir 50 juta kartu prabayar Telkomsel

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kominfo: ponsel untuk dagang bukan sebar hoaks

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta para pedagang di Pasar PSPT Tebet Timur untuk menggunakan ponsel mereka untuk melakukan hal-hal yang produktif, salah satunya berjualan. Hal itu disampaikan saat peluncuran Gerakan UMKM Go Online 2019, Selasa.

“Ponsel jangan dipakai buat hoaks, tapi, buat berdagang. Kalau menggunakan gadget untuk hal produktif akan lebih bagus,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan kepada para pedagang i Pasar PSPT Tebet Timur.

Gerakan UMKM Go Online 2019 merupakan upaya dari pemerintah untuk membantu para pelaku usaha kecil, mikro dan menengah untuk bertransformasi digital demi memajukan usaha mereka. Para pedagang diajak untuk membuka toko online di berbagai platform berjualan agar pembeli mereka dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, bukan hanya orang-orang yang tinggal di sekitar toko.

Transformasi digital ini bukan sama sekali untuk menghilangkan toko fisik, namun, agar para pedagang memiliki cara lain untuk memasarkan produk-produknya. Dalam program ini, pemerintah menerjunkan Tim Pandu untuk membantu para pedagang yang belum memiliki toko online

Menurut Kominfo, masih ada pelaku UMKM yang belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk membantu mendongkrak penjualan mereka. 

Gerakan Go Online UMKM 2019 merupakan kelanjutan dari program berjudul sama tahun lalu, Kominfo menggandeng institusi lain dalam program ini antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kementerika Koperasi dan UMKM, Kementerian perdagangan serta penyedia platform seperti Tokopedia, Bukalapak dan penyedia platform pembayaran Go-Pay, Ovo dan Dana.  

Baca juga: Cathy Sharon tegaskan komitmennya perangi hoax

Baca juga: Cara Facebook hadapi hoaks jelang Pilpres

Baca juga: Cegah hoaks saat pilpres, WhatsApp batasi “forward” pesan 5 kali

Baca juga: Polres Bogor selidiki penyebar hoaks Arifin Ilham meninggal

Pewarta:
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Alasan satelit Nusantara Satu diluncurkan dari Amerika

Jakarta (ANTARA News) – Pagi ini satelit Nusantara Satu milik PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN) meluncur ke antariksa dari Cape Canaveral, Florida, AS menggunakan roket Falcon 9 dari Space-X.

Bukan tanpa alasan PSN menggandeng perusahaan transportasi luar angkasa yang didirikan Elon Musk itu.

Menurut Space System Group Head PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Johanes Indri, perusahaan itu memang terbukti punya nama dan rekam jejak bagus di industri tersebut.

“Reliable dan harganya kompetitif,” kata Indri dalam konferensi pers di kantor PSN, Jakarta, Jumat.

Bicara soal peluang meluncurkan satelit dari Tanah Air bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dia berpendapat proses yang harus dilalui Indonesia masih panjang.

“Sekarang LAPAN belum memiliki kemampuan seperti itu, LAPAN baru mampu meluncukan roket kecil dengan jarak 20-30 kilometer,” ujar dia.

Nusantara Satu menggadang-gadang teknologi High Throughput Satellite (HTS),  solusi untuk memberikan akses ke jaringan internet ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh kabel serat optik. 

Satelit ini diharap bisa membuka akses Internet di 25.000 desa, menjangkau 25 juta penduduk Indonesia.

Satelit multifungsi Nusantara Satu memiliki kapasitas sebesar 15Gbps, lebih besar tiga kali lipat dari satelit konvensional yang saat ini ada di Indonesia yang saat memiliki kapasitas 5Gbps. 

Satelit Nusantara Satu meliputi seluruh wilayah Indonesia hingga Asia Tenggara. Saat ini satelit menuju slot orbit 146 derajat bujur timur, tepat di atas Papua, dan diperkirakan akan tiba di titik tersebut dalam dua pekan setelah peluncuran.

Satelit akan dikendalikan melalui Satellite Control Center di Jatiluhur, Jawa Barat. 

Baca juga: Sudah meluncur, kapan satelit Nusantara Satu mulai beroperasi?
Baca juga: PSN sukses luncurkan Satelit Nusantara Satu ke orbit

Pewarta: N011
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satelit Nusantara Satu awali upaya “swasembada broadband”

Jakarta (ANTARA News) – Kesuksesan peluncuran Satelit Nusantara Satu dari Cape Canaveral, Florida, AS menggunakan roket Falcon 9 dari Space-X pukul 08.45 WIB, Jumat, merupakan awal dari upaya “swasembada broadband”.

Satelit Nusantara Satu dari PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) ini merupakan satelit broadband pertama di Indonesia dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS). 

Teknologi tersebut memungkinkan pelayanan internet broadband dengan kapasitas hingga tiga kali lebih besar satelit konvensional.

“Secara geografis, Indonesia yang punya lebih dari 17.000 pulau, butuh akses satelit untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lain,” kata Direktur Jaringan PSN, Heru Dwi Kartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

“Kami berharap dan yakin Satelit Nusantara Satu dapat membuat 25.000 desa terhubung dan 25 juta orang Indonesia dapat mengakses Internet.”

Peluncuran Satelit Nusantara Satu, yang jadi toggak sejarah industri telekomunikasi Indonesia, merupakan awal dari “swasembada broadband”.

Kesuksesan peluncuran satelit dengan nilai investasi awal hingga 250 juta dolar AS ini akan diikuti dengan satelit-satelit berikutnya yang sudah direncanakan.

“PSN semakin percaya diri dalam rencana peluncuran dua satelit lain. Satelit Nusantara 2 pada kuarter kedua 2020, dan Satelit Nusantara 3 pada 2022,” ujar dia.

Jika satelit-satelit tersebut sudah beroperasi, kebutuhan layanan Internet masyarakat Indonesia, khususnya di pelosok, akan semakin terpenuhi.

“Kita, istilahnya, akan swasembada broadband,” ujar dia.

Jika satelit itu sudah beroperasi, masyarakat dapat menikmati layanan Internet dengan kecepatan yang lebih tinggi ketimbang satelit konvensional.

Masyarakat Indonesia yang menghadapi keterbatasan data akan bisa menggali informasi di dunia maya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Satelit Nusantara Satu memiliki kapasitas 26 transponder C-Band dan 12 transponder Extended C-Band serta 8 spotbeam Ku-Band dengan total kapasitas bandwith mencapai 15 Gigabita per second (Gbps). 

Satelit yang diproduksi Space System Loral (SSL) ini juga memiliki bobot 4.100 kilogram pada saat peluncuran dan mampu mengorbit selama lebih dari 15 tahun.

Pewarta: N011
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Huawei berkomitmen untuk investasi di Kanada, meski bosnya ditahan

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Huawei Liang Hua mengatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan investasi di Kanada di tengah penangkapan kepala keuangan oleh polisi Kanada atas permintaan Amerika Serikat Desember lalu.

Liang berbicara kepada wartawan setelah perusahaan telekomunikasi China tersebut mengatakan akan meningkatkan investasi penelitian dan pengembangan di Kanada sebesar 15 persen tahun ini dan menambah 200 pekerjaan R&D, memperluas tenaga kerjanya sebesar 20 persen.

“Kami tidak akan mengubah pendekatan kami pada investasi litbang dan kami akan terus meningkatkan investasi kami pada litbang di Kanada,” kata Liang, seperti dilansir Reuters, Jumat.

“Kami ingin bekerja lebih jauh dengan operator telekomunikasi,” tambahnya.

Meng Wanzhou, CFO perusahaan dan juga putri pendirinya, Ren Zhengfei, telah didakwa dengan penipuan bank dan yang terkait dengan pelanggaran sanksi Amerika terhadap Iran.

Liang mengatakan dia yakin penangkapan seorang eksekutif senior atas tuduhan seperti itu “tidak umum dan jarang,” menambahkan bahwa dia tidak bisa mengatakan tuduhan itu tidak didorong secara politis. Meng sedang melawan permintaan ekstradisi A.S.

“Saya berharap dia bisa dibebaskan dan dia bisa bersatu kembali dengan keluarganya, tapi saya bukan pengacara jadi saya tidak bisa mengomentari substansi kasus ini,” katanya.

Setelah Meng ditahan, China menangkap dua orang Kanada dengan alasan keamanan nasional, dan pengadilan China kemudian menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang lelaki Kanada yang sebelumnya hanya dipenjara karena penyelundupan narkoba.

Liang mengatakan bahwa hubungan China dan Kanada saat ini “tidak ideal.”

“Kami menyadari bahwa ada beberapa masalah yang harus diselesaikan antara kedua negara,” katanya.

Kanada sedang mempertimbangkan apakah akan mengizinkan Huawei memasok peralatan ke jaringan 5G, generasi terbaru dari komunikasi seluler. Beberapa sekutu Kanada telah memberlakukan pembatasan, dengan alasan risiko spionase.

Liang mengatakan bahwa ia berharap keputusan apa pun akan didasarkan pada manfaat teknologi perusahaan daripada faktor lainnya.

Baca juga: Pemerintah China bantah tuduhan AS terhadap Huawei

Baca juga: Huawei jadi pembeli chip terbesar ketiga di dunia

Baca juga: Komentari kasus Huawei, duta besar Kanada untuk China dipecat

Baca juga: Huawei bantah digunakan sebagai mata-mata

Penerjemah: Monalisa
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Twitter buat pelacak iklan politik di Eropa

Jakarta (ANTARA News) – Twitter pada Selasa (19/2) meluncurkan alat yang memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi iklan kampanye politik menjelang pemilihan umum parlemen Eropa pada Mei, di tengah kekhawatiran tentang disinformasi dari Rusia.

Uni Eropa prihatin dengan peran Rusia dalam tindakan semacam itu, meski telah berulang kali membantahnya, demikian seperti dikutip dari Reuters.

Jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook mendapat tekanan untuk melakukan sesuatu guna memerangi berita palsu dan penyebaran ekstremisme serta propaganda online.

Kebijakan mengenai iklan politik di Twitter pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat saat pemilu sela tahun lalu, dan akan diluncurkan di India juga Australia menjelang pemilihan umum di negara tersebut.

Pengguna bisa melihat iklan politik melalui menu Ads Transparaency Center, yang berisi informasi dana dan demografi target mereka.

Iklan tersebut juga memiliki label dan informasi dan penjelasan mengenai konten promosi sehingga pengguna bisa melihat iklan kampanye dan siapa yang membayar iklan tersebut.

Twitter ingin publik mengetahui siapa saja yang memasang iklan kampanye di Twitter.

Organisasi atau kandidat yang ingin memasang iklan kampanye di Twitter harus melewati proses sertifikasi, antara lain dengan membuktikan indentitas mereka. 

Kebijakan iklan politik di Eropa akan berlaku mulai 11 Maret.

Baca juga: Bug di Twitter hampir lima tahun bocorkan cuitan
Baca juga: Twitter bawa kembali label sumber tweet untuk aplikasi iPhone
Baca juga: Laporan konten negatif ke Kominfo terbanyak dari Twitter

 

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BAKTI gandeng asosiasi telekomunikasi untuk pakai Palapa Ring

Jakarta (ANTARA News) – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) untuk memanfaatkan jaringan tulang punggung infrastruktur Palapa Ring.

“Menyelesaikan akses 4G hingga ke desa-desa menurut kami pekerjaan rumah yang lebih besar dibandingkan Palapa Ring. Tidak mungkin oleh BAKTI sendiri, harus bersama,” kata Direktur Utama BAKTI, Anang Latif, saat penandantanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu.

BAKTI memutuskan menggandeng APJII dan APJATEL karena asosiasi menciptakan tata kelola internet yang kondusif untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan industri Internet di Indonesia.

Ketiganya bekerja sama guna membuat sambungan dan menarik jaringan dari Network Operation Center (NOC) Palapa Ring ke Internet Exchange milik asosiasi.

Kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalisasi pemanfaatan layanan Palapa Ring sehingga seluruh wilayah Indonesia akan tersambung dengan jaringan telekomunikasi.

Ketua APJII Jamalul Izza menyatakan anggota mereka tertarik untuk memanfaatkan infrastruktur Palapa Ring, terutama paket Tengah dan Timur karena biaya yang relatif mahal jika mereka harus membangun sendiri.

“Kalau ini (Palapa Ring Tengah dan Timur) sudah jadi, penetrasi internet pasti bertambah,” kata dia.

Palapa Ring Barat selesai dibangun sejak tahun lalu dan sudah dapat digunakan, sementara Palapa Ring Tengah baru saja selesai akhir 2018 dan sedang uji coba hingga akhir Maret mendatang.

Sementara Palapa Ring Timur dijadwalkan selesai pada Juni mendatang dan saat ini progres pembangunannya mencapai 90 persen.

Baca juga: Palapa Ring Timur selesai pertengahan 2019
Baca juga: Menkominfo sebut Indonesia merdeka internet 2020
Baca juga: Jangkau wilayah terpencil, Menkeu-Menkominfo uji coba proyek Palapa Ring Tengah

Pewarta:
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Di era digital, data adalah bahan bakar pertumbuhan

Jakarta (ANTARA News) – Dalam era ekonomi digital seperti sekarang, data merupakan bahan bakar pertumbuhan yang dikelola dan diolah sebagai dasar pengambilan keputusan dan inovasi perusahaan.

Dengan melonjaknya pertumbuhan data, kemampuan untuk mengelola data secara efektif–mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menganalisisa dan memanfaatkannya–akan menginspirasi inovasi, kata Wakil Presiden Senior Penjualan untuk Asia Pasifik dan Jepang di Veritas Technologies, Chris Lin.

Kekayaan data dan informasi yang disajikan akan membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif, yang tidak pernah terlintas sebelumnya, katanya dalam jumpa pers Veritas Tech Symposium 2019 di Jakarta, Selasa.

Menurut IDC, volume data di seluruh dunia akan tumbuh dari sebesar 33 zettabytes (ZB) pada 2018 menjadi 175 ZB pada 2025 mendatang.

“Saat ini, data berada pada lingkungan multi-cloud yang on-premises, hybrid, dan kompleks. Sangat penting bagi perusahaan untuk membuat pilihan strategis seputar perlindungan, pengumpulan, dan penyimpanan data, lebih dari sekadar mem-backup data mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan digital, sekaligus menghemat biaya dan mengurangi risiko,” kata Ravi Rajendran, Managing Director, Veritas Wilayah Asia Selatan.

Membantu para pelanggan menemukan dan menerapkan solusi perlindungan data dan penyimpanan berbasis software yang tepat merupakan tujuan utama Veritas Tech Symposium.

Sesi di simposium ini akan membantu pelanggan mengungkap peluang dan memperoleh manfaat dari strategi manajemen data terpadu, untuk memperkuat ketahanan bisnis serta meningkatkan efisiensi.

Baca juga: Pengembangan digital talent perlu dipercepat

Baca juga: Kadin sebut digitalisasi bisa bantu produk Indonesia mendunia

Pewarta: Suryanto
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah China bantah tuduhan AS terhadap Huawei

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Luar Negeri China membantah tuduhan Amerika Serikat terkait Huawei, sekaligus menyampaikan harapan agar seluruh negara mematuhi prinsip persaingan dagang yang adil serta memelihara iklim pasar non-diskriminatif.
 
Berdasarkan sejumlah laporan, Wakil Presiden AS Mike Pence mengingatkan sekutunya agar menimbang masak-masak “ancaman” yang dimunculkan oleh perusahaan vendor jaringan asal China, Huawei, yang tengah gencar mencari mitra operator dalam pengembangan jaringan nirkabel generasi kelima (5G) di sejumlah negara.
 
Laporan lain menyebutkan pejabat AS mengatakan bahwa berdasarkan UU Intelijen Nasional China, perusahaan seperti Huawei atau ZTE dapat dipaksa tunduk oleh intelijen dalam hal pengelolaan dan akses data pelanggan mereka.
 
“Itu merupakan sebuah kesalahan dan penerjemahan liar atas Undang Undang China,” kata Juru Bicara Kemenlu China, Geng Shuang, seperti dilansir Xinhua, Senin (18/2).
 
UU Intelijen China memang menegaskan kewajiban bagi organisasi maupun individu untuk mendukung aksi intelijen nasional, namun tetap dalam ranah hukum pemerintah China.
 
Aturan tersebut juga membatasi peran intelijen negara yang “harus patuh kepada hukum, menghormati hak asasi manusia, serta melindungi kepentingan setiap individu dan organisasi”.
 
Dia mengatakan UU China yang lain juga memiliki aturan terkait perlindungan hak dan kepentingan warga negara, termasuk keamanan data dan privasi. “Aturan tersebut juga berlaku dalam kegiatan intelijen”.
 
“Pemerintah AS harus mengerti aturan tersebut secara menyeluruh dan objektif, serta tidak membuat sebuah interpretasi liar yang bersifat sepihak,” kata Geng.
 
Dia menambahkan, penggunaan undang-undang untuk memayungi keamanan nasional serta aturan bagi individu dan perusahaan untuk bekerja sama dengan kegiatan intelijen nasional merupakan praktik yang lumrah.

Baca juga: Komentari kasus Huawei, duta besar Kanada untuk China dipecat

Baca juga: Tolak bangun jaringan 5G milik Huawei, Jerman susun strategi

Baca juga: Huawei bantah digunakan sebagai mata-mata
 
Negara anggota aliansi Five Eyes — AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru — serta sejumlah negara Barat seperti Prancis dan Jerman pun memiliki payung hukum yang serupa itu, katanya.
 
Pemerintah China selalu meminta perusahaan di negara tersebut untuk menjalankan kerja sama ekonomi dalam kerangka hukum serta menjalankan operasinya sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.
 
Dia menambahkan Tiongkok selalu menjunjung prinsip hukum internasional seperti kedaulatan, kesetaraan, serta kerja sama yang saling menguntungkan.
 
Pemerintah China tidah pernah meminta organisasi atau individu tertentu untuk melanggar hukum atau membangun “backdoors” yang berguna untuk menghimpun data, informasi atau intelijen di luar negeri, kata jubir tersebut.
 
“AS dan sekutunya menggunakan standar ganda. Mereka secara sengaja membangun persepsi publik yang salah terkait isu ini,” kata Geng.
 
“Mereka menggunakan isu ini untuk menekan hak dan kepentingan perusahaan Tiongkok untuk berkembang, lewat motif politik yang bertujuan untuk mengintervensi perilaku ekonomi. Itu merupakan perilaku munafik, tak bermoral dan tidak adil,” tegasnya.

Baca juga: Huawei jadi pembeli chip terbesar ketiga di dunia

Baca juga: Huawei barambisi kuasai pasar ponsel dunia

Baca juga: Polandia akan pertimbangkan pembatasan mengenai penggunaan produk Huawei

Pewarta:
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harbolnas senjata utama e-commerce gaet pembeli

Jakarta (ANTARA News) – Hari Belanja Online Nasional, menurut lembaga riset Ipsos, menjadi daya tarik utama para pelaku usaha perdagangan elektronik (e-commerce) untuk meraih pendapatan sebanyak-banyaknya.

“Harbolnas jadi sejata utama e-commerce untuk meraup pendapatan. Tapi, mereka akan terbentur glass ceiling,” kata Managing Director Ipsos Indonesia, Soeprapto Tan, saat paparan riset di Jakarta, Selasa.

Dalam riset “E-commerce 4.0 What’s Next”, Ipsos mencatat Harbolnas yang palling populer adalah 12.12 yang digelar setiap 12 Desember, meski pun kuartal terakhir tiap tahun disemarakkan berbagai pesta belanja antara lain 10.10 dan 11.11.

Menurut Soeprapto, Harbolnas 12.12 menjadi yang paling diminati karena banyak pekerja yang mendapatkan bonus akhir tahun. Sebanyak 78 persen menyukai Harbolnas 12.12 karena diskon yang ditawarkan lebih besar.

Konsumen juga tertarik dengan flash sale (66 persen) dan gratis ongkos kirim (64 persen) yang ditawarkan selama Harbolnas.

Dari 1.000 responden yang mengikuti survei online selama 27 Desember 2018 hingga 11 Januari 2019, 52 persen mengaku mau menunggu Harbolnas agar mendapatkan barang dengan harga lebih murah. Sebanyak 43 persen menjawab mereka membeli beberapa barang di online shop berbeda dalam waktu bersamaan saat Harbolnas.

Kemudian, 33 persen memberi barang yang tidak diperlukan karena tergiur harga yang murah, sementara 4 persen mengaku hanya membeli barang saat Harbolnas.

Ipsos melihat loyalitas konsumen selama Harbolnas masih bersifat pragmatis. Mereka memanfaatkan promosi yang ditawarkan dan mau mengikuti program lain yang serupa Harbolnas

Secara umum, kategori barang paling diminati di e-commerce di Indonesia masih diduduki oleh fesyen dan baju olah raga (64 persen), produk elektronik (38 persen) dan gawai (37 persen).

Kategori lain yang diminati antara lain pembayaran tagihan, kosmetik, makanan dan minuman, kebutuhan sehari-hari, perawatan tubuh dan susu untuk anak-anak.

Baca juga: Transaksi Harbolnas 2018 diperkirakan tembus Rp6,8 triliun

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Apple beli startup AI untuk kembangkan Siri

Jakarta (ANTARA News) – Apple membeli perusahaan rintisan bernama PullString asal San Fransisco yang memiliki spesialisasi dalam mengembangkan kecerdasan buatan (AI) untuk aplikasi perintah suara.

Laman The Verge menuliskan tidak diketahui berapa nilai transaksi dalam akuisisi ini, namun diperkirakan berada di bawah 100 juta dolar, namun, berada di atas dana 44 juta dolar yang berhasil dikumpulkan PullString selama ini. 

PullString didirikan pada 2011 oleh Oren Jacob, yang juga menjabat sebagai CEO. Jacob sebelumnya menjadi pimpinan teknologi di Pixar.

PullString dikenal berkat perangkat lunak yang berada dibalik sistem suara yang dipakai di mainan, salah satunya boneka yang bisa berbicara Hello Barbie dari perusahaan Mattell.

PullString tidak hanya memasok sistem untuk mainan, tpai, mereka juga pernah membantu Amazon untuk mengembangkan asisten suara Alexa serta Google untuk Google Assistant.

Apple kemungkinan besar akan menggunakan PullString untuk mengembangkan fitur-fitur di Siri yang selama ini dianggap tertinggal dari Amazon dan Google.

Baca juga: Apple siapkan Siri untuk Piala Dunia

Baca juga: Bosan suara Siri? Pasang Alexa di Apple Watch dengan Voice in a Can

Baca juga: Apple cari insinyur untuk tingkatkan kemampuan dan IQ Siri

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ramai tagar #uninstallBukalapak, Achmad Zaky minta maaf

Jakarta (ANTARA News) – Lini masa Twitter, Jumat pagi dibanjiri tanda pagar #uninstallBukalapak akibat cuitan CEO Achmad Zaky yang dianggap mendukung salah satu pasangan calon presiden.

Zaky, dalam cuitan yang kini sudah dihapus, menyoroti dana dari negara untuk sektor penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) minim dan berharap “presiden baru bisa menaikkan” anggaran tersebut. Zaky dalam cuitan tersebut juga menyebutkan peringkat negara yang memiliki anggaran besar untuk litbang.

Istilah “presiden baru” tersebut dianggap warganet menyudutkan petahana Joko Widodo. Banyak warganet yang memprotes Zaky karena tidak menghargai presiden yang datang ke acara ulang tahun Bukalapak pada Januari lalu, hingga dianggap tidak mempercayai kemampuan bangsa sendiri karena cuitan bernada pesimistis.

Zaky dalam keterangan resmi memohon maaf dan menyatakan cuitan tersebut tidak bermaksud mendukung atau tidak mendukung calon presiden tertentu, melainkan ajakan untuk membangun Indonesia melalui penelitian dan pengembangan ilmiah.

“Saya, Achmad Zaky selaku pribadi dan sebagai salah satu pendiri Bukalapak, dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan yang saya sampaikan di media sosial. Saya sangat menyesali kekhilafan tindakan saya yang tidak bijaksana tersebut dan kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya,” katanya.

Zaky melalui akun Twitter @achmadzaky menyampaikan bahwa negara perlu berinvestasi dalam riset dan sumber daya manusia agar tidak kalah dengan negara lain bertahun-tahun mendatang.

Menanggapi cuitan yang Zaky yang dianggap kontroversial, warganet banyak yang menyatakan akan uninstall aplikasi Bukalapak dan berbelanja di aplikasi e-commerce lain.

Namun, beberapa akun menyatakan dukungan mereka untuk e-commerce seperti Bukalapak yang membantu UKM di Indonesia melalui tagar #DukungBukalapak, namun, gaungnya tidak sampai menjadi trending topic.

Bersamaan dengan isu Bukalapak, tagar #uninstallTraveloka juga ramai diperbincangkan pagi ini, namun, tidak jelas apa pemicunya. Diduga tagar ini merujuk pada peristiwa 2017 lalu yang disebut melibatkan pendiri Traveloka dalam aksi walkout saat pidato Gubernur DKI Anies Baswedan.

Baca juga: ITB-Bukalapak resmikan laboratorium riset berbasis AI dan “cloud computing”
 

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indosat Ooredoo jamin sinyal 4G untuk ojek online

Jakarta (ANTARA News) – Indosat Ooredoo bekerja sama dengan GOJEK dalam menyediakan paket internet murah bagi para pengemudi dan menjamin mereka dapat terhubung ke sinyal 4G selama beroperasi.

“Kami mem-4G-kan semua jaringan kami. Dulu ada yang 2G atau 3G saja, kami 4G-kan,” kata Group Head Channel Management of Indosat Ooredoo, Swandi Tjia, saat ditemui di peluncuran paket Online Gaspol IM3, Ooredoo di Jakarta, Selasa.

Indosat Ooredoo yang mengadakan ekspansi jaringan 4G selama 2018, mengklaim semua tempat sudah beroperasi dan terhubung dengan sinyal 4G. Indosat Ooredoo mengaku sudah menghubungkan sekitar 4.200 titik ke sinyal 4G di seluruh Indonesia saat ini, termasuk membuat titik-titik baru.

Indosat juga menyatakan semua wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sudah sepenuhnya terhubung dengan jaringan 4G.

Indosat Ooredoo dengan GOJEK menyediakan paket data internet seharha Rp50.000 untuk 30 hari, mencakup kuota internet 10GB di semua jaringan, telepon bebas tarif ke sesama IM3 Ooredoo dan gratis telepon 100 menit ke nomor operator lain.

Kedua perusahaan tersebut akan mendata nomor para pengemudi yang menggunakan IM3 Ooredoo untuk memastikan hanya pengemudi GOJEK yang mendapatkan akses ke paket internet tersebut.

Menurut data Indosat Ooredoo, saat ini ada 180.000 mitra pengemudi GOJEK yang menggunakan nomor IM3 Ooredoo, dari total 1 juta pengemudi.

Sejak program paket ini berjalan pada Desember lalu, ada sekitar 10 ribu mitra pengemudi yang sudah mengikuti program ini.

Indosat akan melakukan sosialisasi agar mitra pengemudi GOJEK yang menggunakan nomor IM3 Ooredoo memanfaatkan program ini. Dalam tiga bulan mendatang, Indosat menargetkan dapat menjangkau 360.000 mitra pengemudi GOJEK dalam program ini.

Baca juga: Begini tanggapan GOJEK soal larangan pakai GPS

Baca juga: GOJEK-IM3 Ooredoo hadirkan paket internet murah untuk driver

Baca juga: Grab Indonesia klaim tingkat “fraud” turun di bawah satu persen

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Begini tanggapan GOJEK soal larangan pakai GPS

Jakarta (ANTARA News) – GOJEK mengapresiasi langkah pemerintah yang menerapkan aturan baru mengenai larangan bagi pengendara untuk memakai global positioning system (GPS) saat sedang berkendara.

“Keselamatan penumpang dan mitra menjadi prioritas utama kami. Kami apresiasi langkah pemerintah untuk aturan baru itu,” kata VP Corporate Affairs GOJEK, Michael Say, kepada wartawan di Jakarta, Selasa

Kementerian Perhubungan melarang penggunaan GPS saat berkendara dengan pertimbangan keselamatan. GOJEK memahami larangan tersebut bukan sama sekali tidak boleh menggunakan GPS, namun, mengakses GPS saat kendaraan sedang berjalan, misalnya mencari alamat.

“Misalnya, jadi, (ponsel) dipegang pakai satu tangan,” kata Michael.

GOJEK mengimbau para pengemudi mereka untuk menyetel alamat tujuan di aplikasi GPS ponsel sebelum mereka berjalan.

“Jadi, sudah diatur dari awal,” kata Michael

Sementara itu, untuk para penumpang GOJEK mengimbau mereka memberikan alamat yang sesuai.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu meminta para pengendara, baik roda dua maupun roda empat, untuk berhenti sejenak jika ingin mengakses GPS. Para pengemudi diminta untuk tidak fokus ke GPS saat sedang berkendara dan mengutamakan keselamatan.

Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Pasal 283 menyebutkan setiap orang yang melanggar pasal 106 ayat 1 dapat dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Baca juga: Menhub: Larangan penggunaan GPS saat berkendara demi keselamatan

Baca juga: Menggugat larangan penggunaan telepon saat berkendara

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

GOJEK-IM3 Ooredoo hadirkan paket internet murah untuk driver

Jakarta (ANTARA News) – GOJEK bermitra dengan IM3 Ooredoo untuk menyediakan paket data internet dengan harga yang terjangkau untuk driver alias pengemudi mereka, Paket Online Gaspol.

“Kami memahami kebutuhan mitra pengemudi yang memerlukan paket internet berkuota besar dan stabil untuk mengakses navigasi peta, mencari alamat hingga menghubungi penumpang,” kata Group Head Channel Management of Indosat Ooredoo, Swandi Tjia, saat jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Paket data internet sebesar Rp50.000 untuk 30 hari ini mencakup kuota internet 10GB di semua jaringan, telepon bebas tarif ke sesama IM3 Ooredoo dan gratis telepon 100 menit ke nomor operator lain.

Vice President Corporate Affairs GOJEK Michael Say menyatakan mereka akan membuat daftar berisi nomor IM3 Ooredoo milik mitra pengemudi mereka untuk memastikan paket ini tepat sasaran, tidak digunakan oleh orang selain pengemudi ojek dan taksi online di perusahaan tersebut.

“Ada whitelisting nomor yang  terdaftar sebagai mitra GOJEK,” kata Michael di acara yang sama.

Mitra pengemudi yang menggunakan nomor ponsel dari IM3 Ooredoo diminta untuk mendaftarkan ke manajemen GOJEK agar dapat mengakses paket ini, jika tidak, opsi paket Gaspol ini tidak akan muncul ketika mengisi paket data.

Menurut data Indosat Ooredoo, saat ini ada 180.000 mitra pengemudi GOJEK yang menggunakan nomor IM3 Ooredoo, dari total 1 juta pengemudi. Sejak program paket ini berjalan pada Desember lalu, ada sekitar 10 ribu mitra pengemudi yang sudah mengikuti program ini.

Indosat akan melakukan sosialisasi agar mitra pengemudi GOJEK yang menggunakan nomor IM3 Ooredoo memanfaatkan program ini. Dalam tiga bulan mendatang, Indosat menargetkan dapat menjangkau 360.000 mitra pengemudi GOJEK dalam program ini.

GOJEK sejak tahun lalu menyediakan paket internet murah untuk para pengemudi mereka, salah satunya melalui kerja sama dengan Telkomsel.

Baca juga: Menkominfo apresiasi GOJEK akuisisi tekfin Filipina

Baca juga: Pengemudi pertama GOJEK beri nama anaknya “Nadiem”

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Host situs Kominfo sempat alami crash

Jakarta (ANTARA News) – Situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika sempat tidak bisa diakses selama beberapa jam pagi ini karena salah satu host situs mengalami kendala.

“Sebelumnya, pada hari Senin (11/02/2019) pukul 14.30 WIB terjadi kegagalan fungsi sistem virtualisasi server Data Center Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyebabnya adalah salah satu host mengalami crash,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Kerusakan tersebut dialami Senin (11/2) dan website Kominfo sempat pulih pada pukul 15.30 hingga Selasa pukul 05.00. Host kembali mengalami crash sehingga website Kominfo kembali tidak bisa diakses.

Website Kominfo kembali pulih pada pukul 10.30 siang ini.

Kerusakan pada host ini juga berdampak pada situs lain, antara lain e-PPID, infopublik.id, dan balitbangsdm.kominfo.go.id.

Baca juga: Kementerian Kominfo blokir hampir satu juta situs negatif sepanjang 2018

Baca juga: Kominfo minta blokir situs skandal Sandiaga

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Serangan siber intai jaringan telekomunikasi di tahun politik

Jakarta (ANTARA News) – Industri telekomunikasi seringkali menjadi sasaran empuk para peretas untuk melancarkan serangan siber karena perusahaan umumnya memiliki pusat data (data center) yang tersebar di berbagai lokasi.

“Apalagi sekarang banyak transaksi bisnis lewat jaringan telekomunikasi,” kata Country Director Palo Alto Networks Indonesia, Surung Sinamo, saat acara paparan di Jakarta, Jumat.

Dalam tahun politik, serangan siber biasanya mengarah ke lembaga penyelenggaraan pemilihan umum, serangan yang umum terjadi di mana pun saat sedang menyelenggarakan pesta demokrasi.

“Negara lain juga seperti itu, jadi, instansi harus lebih berjaga-jaga,” kata dia.

Sementara itu, di industri telekomunikasi, serangan yang biasanya terjadi misalnya Dos atau DDos attack yang berusaha menyerang server, jaringan atau mesin tertentu sehingga menjadi down atau tidak bisa diakses.

Serangan DDoS sebenarnya dapat menimpa perusahaan mana pun, namun, biasanya serangan model ini yang ditujukan ke industri telekomunikasi lebih berat.

Peretas juga seringkali menyerang server DNS dalam industri ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, serangan siber menjadi semakin beragam dan kompleks.

Serangan siber yang mengintai sinyal hingga paket data juga perlu diwaspadai.

Peretas mulai menggunakan malware untuk menyerang jaringan untuk menyebabkan signaling storm, efeknya sama dengan serangan DDos, server menjadi down.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengumpulan data Facebook terganjal aturan di Jerman

Jakarta (ANTARA News) – Badan pengawas anti-monopoli Jerman memerintahkan Facebook untuk menghentikan praktik mengumpulkan data karena melanggar aturan yang berlaku di negara tersebut.

“Di waktu mendatang, Facebook tidak lagi diizinkan memaksa pengguna untuk menyetujui pengumpulan data yang tidak terbatas dan menyambungkan data non-Facebook ke akun Facebook,” kata Kepala Federal Cartel Office, Andreas Mundt, demikian laporan Reuters, Kamis.

Cartel tidak menyetujui praktik Facebook mengumpulkan data pengguna melalui aplikasi ketiga, termasuk WhatsApp dan Instagram, serta aktivitas melacak warganet yang bahkan tidak memiliki akun Facebook.

Aktivitas pelacakan tersebut termasuk mengamati pengunjung ke website yang memiliki tombol “like” atau “share” dari Facebook, begitu juga dengan laman yang tidak memiliki tanda keberadaan Facebook.

Saat ini aturan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum dan Facebook memiliki waktu satu bulan untuk mengajukan banding, langkah yang akan mereka tempuh.

Facebook akan mengajukan banding karena menganggap lembaga tersebut mengabaikan kompetisi yang mereka hadapi dan merusak aturan privasi Eropa yang berlaku mulai tahun lalu.

“Kami tidak setuju dengan kesimpulan mereka dan berencana mengajukan bading agar orang-orang di Jerman dapat terus merasakan keuntungan dari layanan kami,” kata Facebook.

Perintah dari Cartel Office menyebutkan Facebook hanya dapat mengumpulkan data dari WhatsApp dan Instagram jika mendapatkan persetujuan dari pengguna, begitu juga dari aplikasi atau website ketiga.

Baca juga: Facebook akan integrasikan Messenger, WhatsApp dan Instagram
Baca juga: Lembaga pemantau komunikasi Rusia gugat Facebook, Twitter

Baca juga: Foto jutaan pengguna Facebook bocor

Pewarta:
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian Kominfo blokir akun palsu mengatasnamakan TNI di Instagram

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menutup akun Instagram yang mencatut identitas Tentara Nasional Indonesia dan menyebarkan konten negatif per hari ini, Kamis.

Melalui keterangan pers, Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo mengatakan kementerian mendapatkan aduan konten yang ditangani Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Ditjen Aplikasi Informatika.

Akun Instagram bernama @tni_indonesia_update memuat konten yang menyatakan mereka akan memusnahkan para pemuda dan pemudi kritis, termasuk apa yang mereka generasi PKI baru.

Salah satu unggahan akun tersebut berbunyi “sebaiknya para PKI dan generasi PKI baru serta pemuda-pemudi kritis di garis kiri. Dikumpulkan dalam satu gudang kemudian dijadikan sasaran tembak oleh Leopard. Aksi Yonkav 8 Narasingawaratama”.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Candra Wijaya kepada Kominfo menyatakan akun tersebut bukan milik TNI AD.

Akun Instagram resmi TNI AD adalah @tni_angkatan_darat

“Pemblokiran terhadap akun instagram @tni_indonesia_update dilakukan pada Rabu (6/2) pukul 10.45 setelah menerima laporan resmi dari Mabes TNI untuk menertibkan akun-akun media sosial tidak resmi yang mengatasnamakan TNI,” kata Kominfo.

Kementerian Kominfo mengimbau warganet untuk melaporkan akun media sosial palsu atau konten internet dan media sosial yang diduga mengandung konten negatif melalui saluran pengaduan konten twitter @aduankonten, website aduankonten.id dan nomor WA 08119224545.

Baca juga: Konten Smule dan TikTok terbanyak diblokir 2018

Baca juga: Kementerian Kominfo temukan 175 konten hoaks sepanjang Januari 2019

Baca juga: Kemkominfo lantik sekjen dan irjen baru

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konten Smule dan TikTok terbanyak diblokir 2018

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir 2.334 konten negatif dari 11 aplikasi live chat sepanjang 2018, terbanyak berada di Smule dan TikTok.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan dan melakukan pemblokiran 2.334 konten negatif dalam 11 aplikasi live chat selama tahun 2018. Kesebelas aplikasi itu terdiri dari Bigo, BIGO LIVE, Cheez, Go Live, GOGO LIVE, KWAI GO, Live Me, Nonolive, Smule, TikTok, dan Vigo,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam keterangan resmi, Rabu.

Kominfo, melalui Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, menemukan 613 konten negatif di aplikasi Smule, pelanggaran berupa pakaian yang vulgar.

Sebanyak 591 konten di aplikasi TikTok diblokir Kominfo pada 2018 lalu, menjadikan aplikasi tersebut di urutan kedua terbanyak diblokir. Temuan Kominfo menunjukkan 293 dari konten negatif tersebut berupa pakaian yang vulgar, 227 isu yang mengganggu dalam bentuk tato dan konten yang menunjukkan aktivitas merokok, minuman keras dan obat-obatan terlarang sebanyak 48 konten.

Konten negatif lainnya di TikTok berupa bahasa erotis dan memuat anak di bawah umur.

Aplikasi KWAI GO selama 2018 terdeteksi memiliki 424 konten, paling banyak menampilkan aksi yang tidak layak atau vulgar sebanyak 172 konten. Konten lain berupa pakaian vulgar (103), aksu yang membahayakan (79), selebihnya berupa aksi erotisme, merokok dan penyiksaan makhluk hidup.

Hasil pantauan konten negatif ditemukenali ada di aplikasi Vigo (225 konten), Go LIve (197 konten), Nanolibe (124 konten), Bigo (89 konten), BIGO LIve (32 konten), GOGO LIVE (20 konten), Live Me (13 konten) dan Cheez (6 konten).

Dari total keseluruhan konten negatif yang diblokir Kominfo sepanjang 2018, paling banyak berupa aksi tidak layak dan pakaian vulgar, sebanyak 1.653 konten.

Konten lainnya berupa tato 227 konten dan aksi vulgar 97 konten.

Kominfo menerima aduan konten dari masyarakat melalui media sosial @aduankonten dan situs aduankonten.id. Tindak lanjut kementerian untuk konten negatif ini berupa penapisan mencakup IP filtering, hosting, URL dan aplikasi, serta bekerja sama dengan pihak-pihak pengelola layanan atau aplikasi.

Baca juga: AS demam Tik Tok karena Jimmy Fallon

Baca juga: Blokir dibuka, kini Tik Tok kolaborasi dengan Kementerian PPPA

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kementerian Kominfo temukan 175 konten hoaks sepanjang Januari 2019

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentiifikasi sebanyak 175 konten hoaks dari beragam isu yang menyebar di internet dan media sosial selama Januari 2019, rata-rata 4-6 konten per hari. 

Menurut keterangan tertulis Kominfo, Selasa, jumlah konten hoaks terbanyak ditemukan pada tanggal 22 Januari 2019 yakni sebanyak 11 konten.

Dari 175 konten hoaks atau disinformasi, ada 81 konten yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.

Beberapa konten yang mendapatkan perhatian publik adalah hoaks temuan tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos di Tanjung Priok, isu PKI, ijazah, hingga simbol jari. 

Lalu, ada 22 konten yang berkaitan dengan peristiwa, seperti aksi bunuh diri di Sukorajo, video orang yang telah dimakamkan selama empat hari lalu kembali hidup dan cashback 60 persen jika bayar pendidikan pakai OVO. 

Hoaks mengenai pemerintahan ditemukan sebanyak 31 konten, antara lain Kemenag memberi lampu hijau pada LGBT, pengangkatan honor K2 jadi PNS hingga lowongan kerja di rumah sakit. 

Selain itu, ada juga hoax berhubungan dengan isu agama sebanyak 9 konten, yakni tentang muslim Ughyur, larangan shalat Jumat di perusahaan Cina. Ada juga yang menarik perhatian publik seperti ceramah Kyai Said Aqil Siradj dalam acara internal Muslimat NU.

Adapun isu yang berkaitan dengan bencana, makanan dan tokoh masing-masing sebanyak 8 konten. Soal bencana misalnya berkaitan dengan angin kencang di Ancol, potensi gempa 8 SR, Bajir Katulampa sampai Gempa Susulan di Jawa Barat.

Selain itu, ada juga hoax yang berkaitan dengan makanan seperti garam yang tidak boleh dimasak, lintah di kangkung, hingga es krim yang mengandung lemak babi. 

Kominfo juga menemukan tokoh yang paling banyak dimunculkan dalam konten hoaks antara lain Presiden Joko Widodo, Ahok dan ustadz Arifin Ilham.

Selain itu, ada juga mengenai keamanan dan teknologi, masing-masing empat konten, lalu berhubungan dengan kecelakaan (3 konten) dan lingkungan (1 konten).
 

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemkominfo lantik sekjen dan irjen baru

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika melantik pejabat eselon I, masing-masing sebagai sekretaris jenderal dan inspektur jenderal di kementerian tersebut.

Pada Kamis (31/1), Rosarita Niken Widiastuti dan Doddy Setiadji masing-masing dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Inspektur Jenderal (Irjen) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Nomor 14/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti dikutip dari keterangan resmi Kominfo, Jumat.

Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Menteri Rudiantara disaksikan oleh Dirjen SDPPI Ismail yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekjen Kementerian Kominfo serta Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Teknologi Herry Abdul Aziz.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Menteri Rudiantara ketika membacakan sumpah jabatan.

Rudiantara mengharapkan pejabat yang baru dilantik selain melaksanakan amanah kerja, juga setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Revisi PP 82, Kominfo perjelas transaksi elektronik

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika memasukkan usulan dari organisasi, termasuk Masyarakat Telematika Indonesia, dalam revisi Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE) mengenai siapa yang wajib mendaftar terkait penyelenggaraan sistem elektronik untuk publik.

“Ini penting sekali karena masyarakat sudah melakukan transaksi elektronik, tapi, belum ada pedoman yang jelas,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan saat jumpa pers di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat.

Melalu revisi terbaru, peraturan tersebut merinci siapa saja yang wajib mendaftar, yaitu terutama mereka yang memiliki layanan yang bersifat ekonomis, salah satunya perdagangan. Aturan ini berlaku bagi perdagangan yang berasal dari luar Indonesia untuk keperluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PP PTSE juga akan mewajibkan perusahaan yang mengelola data pribadi untuk mendaftar, seperti yang sebelumnya sudah diamanatkan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah juga akan mengubah istilah perusahaan over-the-top (OTT) menjadi “platform digital” agar tidak tertukar dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Revisi PP 82 juga memuat denda untuk penyedia platform meda sosial yang memuat konten yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia, Semuel memperkirakan denda akan mencapai miliaran rupiah.

“Dendanya akan dikenakan per konten. Kami masih kalkulasikan,” kata Semuel.

Revisi PP PTSE sejak akhir 2018 lalu menuai perdebatan karena organisasi tidak setuju mengenai aturan tentang lokasi data center yang dianggap akan merugikan ekosistem digital di Indonesia.

Revisi peraturan tersebut memuat aturan yang membolehkan data center berada di luar negeri, namun, data yang bersifat strategis wajib berada di Indonesia.

Aturan tersebut hingga saat ini belum disahkan, Semuel menyatakan Kementerian Kominfo sudah mengirimkan revisi terbaru pada 21 Januari lalu yang memuat usulan dari organisasi.

“Secara substansi, sudah siap semua,” kata dia.

Baca juga: Mastel : Otoritas lakukan registrasi harus dibatasi

Baca juga: Mastel: anak muda harus digiatkan ciptakan konten
 

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ingin punya nama domain .id? Begini cara daftarnya

Jakarta (ANTARA News) – Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) mendorong perusahaan rintisan maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang ingin membuat website untuk bisnis, agar menggunakan domain .id untuk menandakan bahwa mereka berasal dari Indonesia.

“Domain .id semua dari PANDI. PANDI juga menyiapkan Domain Name System (DNS),” kata Ketua PANDI, Andi Budimansyah, saat jumpa pers di Jakarta, Kamis.

PANDI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bertindak sebagai penerima registrasi dan pengelola nama domain.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola domain, PANDI bekerja sama dengan lembaga lain yang mereka tunjuk sebagai tempat untuk mendapatkan dan mendaftarkan domain .id atau yang disebut registrar.

Registrar yang berasal dari instansi pemerintahan adalah Mabes TNI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

PANDI juga bekerja sama dengan 18 lembaga non-pemerintahan untuk menjadi registrar, yaitu Domain Club, Indoreg, QWords, Melsa, Belidomain, Reseller, DNET, Radnet, Daftar Nama, CBN Registrar, Digital Registra, Merekmu, PC24, Registrindo, IndosatM2, Citraweb, Bisa Online dan IDCloudhost.

Tarif yang dikenakan untuk domain hingga Maret 2019 ini sebesar Rp150.000 untuk setahun. Jika membeli untuk jangka waktu lebih dari setahun, harganya relatif lebih murah seperti untuk dua tahun Rp225.000.

PANDI mengharapkan pemilik situs menggunakan domain .id sebagai representasi indentitas Indonesia di ranah digital secara global. Penggunaan domain .id dapat menghemat bandwidth internet service provider (ISP) Indonesia.

PANDI mencatat terdapat kenaikan 12 persen penggunaan nama domain .id di Indonesia sepanjang 2018 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data 2018, terdapat 281.467 domain .id yang terdaftar, 271.193 diantaranya berasal dari Indonesia.

Sekitar 10,274 atau 3,65 persen domain .id berada di luar negeri. Sementara, 75,78 persen domain .id yang terdaftar merupakan situs aktif, selebihnya yaitu 24,22 persen tergolong tidak aktif atau tidak dapat diakses.

Baca juga: Nama domain internet bertambah 12 juta pada kuartal pertama 2016
Baca juga: Nama domain kini bisa amat khusus

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Domain .id makin diminati di Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Pengelola Nama DomainInternet Indonesia (PANDI) mencatat penggunaan domain .id di dunia maya sepanjang 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, naik 12 persen.

“Selain lebih cepat, penggunaan domain .id juga menghemat bandwidth internet service provider (ISP) Indonesia,” kata Ketua PANDI, Andi Budimansyah, di Jakarta, Kamis.

Pada akhir 2018, PANDI mencatat terdapat 281.467 domain .id yang terdaftar. 96,35 persen domain tersebut, atau 271.193, berasal dari Indonesia, sekitar 10,274 atau 3,65 persen domain .id berada di luar negeri.

75,78 persen domain .id yang terdaftar merupakan situs aktif, selebihnya yaitu 24,22 persen tergolong tidak aktif atau tidak dapat diakses.

Jakarta menduduki urutan teratas kota yang paling banyak memiliki domain .id, disusul Bandung, Surabaya, Bekasi dan Tangerang.

Andi menjelaskan pemakaian domain .id cukup penting karena menunjukkan identitas bahwa situs tersebut berasal dari Indonesia.

PANDI memiliki cita-cita untuk menjadikan domain .id sebagai domain utama di Indoenesia untuk itu, mereka mempromosikan domain tersebut baik melalui media maupun terjun langsung ke komunitas.

PANDI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penylenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ditunjuk sebagai registri, pengelola nama domain.

Tidak hanya pendaftaran nama domain, PANDI juga memiliki wewenang untuk menghapus nama domain yang melanggar peraturan di Indonesia.

Pihak yang merasa pendaftaran suatu nama domain melanggar hak merk atau nama terdaftar yang dimiliki, melanggar norma yang berlaku di masyarakat atau melanggar undang-undang, dapat mengajukan keberatan pada PANDI.

Baca juga: PANDI janji tingkatkan keamanan domain Indonesia

Baca juga: Ada 103 ribu pengguna domain Indonesia

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Data internet terlalu murah sulitkan industri telekomunikasi

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Ririek Adriansyah menyebutkan salah satu faktor yang membuat pendapatan industri telekomunikasi menurun pada 2018 adalah tarif data internet yang tergolong murah, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

“2018 tidak begitu menggembirakan untuk industri telekomunikasi,” kata Ririek saat acara Selular Business Forum bertema “Mencari Ruang Pertumbuhan Di Tengah Ketatnya Iklim Kompetisi” di Jakarta, Kamis.

Pendapatan sektor telekomunikasi pada 2018 senilai Rp148 triliun, minus 6,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2017, industri telekomunikasi mencapai Rp158 triliun.

Kompetisi tarif layanan data menyumbang penurunan pendapatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tarif data yang murah dibandingkan dengan negara-negara yang sebanding. 

Konsumsi data orang Indonesia per bulan pun terbilang cukup rendah, hanya 3,5GB per bulan. Malaysia mengonsumsi data 4,4GB per bulan sementara Thailand 4,0GB per bulan.

Indonesia hanya unggul dari India yang menggunakan data 2,3GB per bulan.

Dia mengharapkan tarif data yang lebih rasional untuk mendorong pendapatan industri.

“Operator bisa bertahan dengan harga yang sehat,” kata dia.

Industri telekomunikasi juga membutuhkan peran pemerintah untuk menyehatkan kondisi tersebut, dukungan yang diperlukan antara lain berupa regulasi mengenai perusahaan over the top (OTT) serta kebijakan yang menjamin kelangsungan bisnis telekomunikasi.

Baca juga: Badan Pengawas Pemilu-kementerian/lembaga bentuk gugus tugas pengawasan konten internet

Baca juga: Psikolog: jangan biarkan anak akses internet di ruang pribadi

Baca juga: Peneliti dorong orang tua arahkan permainan digital anaknya

Baca juga: Kongo masih putus Internet untuk hindari “kekacauan”

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Monalisa
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkominfo: Sebarkan hoaks jagoan? Salah-salah ditangkap polisi

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjadi pembicara untuk acara yang menyasar generasi milenial, dan dia mengingatkan kembali agar generasi melenial tidak terpengaruh ikut menyebarkan berita bohong di media sosial.

“Memangnya, kalau kita teruskan (hoaks) jadi jagoan? Enggak. Salah-salah ditangkap polisi,  kena UU ITE,” kata Rudiantara saat acara Indonesia Millenial Summit 2019 oleh IDN Times di Jakarta, Sabtu.

Dengan gaya bahasa yang santai, Rudiantara menjelaskan bukan hanya cara berkomunikasi yang bergeser, tarif telekomunikasi saat ini juga sudah berubah. Contohnya, panggilan telepon, dulu si penelpon yang membayar biaya telepon.

Saat ini, dengan adanya panggilan suara melalui internet, seperti lewat aplikasi berkirim pesan, baik orang yang menelepon dan menerima telepon sama-sama dikenakan biaya berupa pemotongan data internet.

Ketika menerima sesuatu yang meragukan, Rudiantara menyarankan untuk tidak perlu meneruskannya, bahkan tidak perlu membuka konten tersebut.

“Kalau menerima sesuatu yang meragukan, hapus saja, tidak usah dibuka. Buat apa? Pulsa atau data internet kita berkurang,” kata Rudiantara.

Dia juga memberi ciri-ciri konten yang berpotensi sebagai hoaks, yaitu mengatasnamakan kelompok tertentu dan di akhir tulisan berisi ajakan untuk meneruskan ke orang lain agar konten tersebut menjadi viral.

“Sayangi lah pulsa kita,” canda Rudiantara.

Sementara itu, pemerintah terus berupaya untuk meredam persebaran hoax maupun konten negatif lainnya dengan mengadakan program literasi bagi masyarakat, salah satunya bekerja sama dengan gerakan Siberkreasi yang membuat konten positif serta gerakan literasi digital.

Di dunia maya, Kementerian Kominfo juga menutup sejumlah situs yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Terakhir, kementerian menggandeng penegak hukum jika hoax atau konten negatif berada di ranah pidana sekaligus memberikan efek jera.

Baca juga: Kemenkominfo minta masyarakat laporkan akun medsos penyebar kebencian
Baca juga: Hoaks berdampak buruk bagi psikologis masyarakat

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkominfo dorong anak muda buat konten kreatif di medsos

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak anak-anak muda, terutama generasi milenial, untuk mengisi media sosial dengan konten-konten yang positif dan kreatif.

“Anak muda harus berani dan kreatif,” kata Rudiantara saat menjadi pembicara di acara Indonesia Millenial Summit 2019 IDN Times di Jakarta, Sabtu.

Kepada audiens yang kebanyakan berusia 20 tahunan, Rudiantara menjelaskan konten untuk media sosial dapat dibuat sebebas mungkin, selama tidak melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. Aturan yang dapat dijadikan acuan konten adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain melarang konten yang bermuatan asusila dan perjudian.

Dia mendorong anak-anak muda tidak perlu takut melakukan kesalahan selama masih dalam batas kewajaran. Kepada audiens, Rudiantara mengemukakan dia selalu memakai prinsip “anak muda lebih baik minta maaf daripada minta izin” agar mereka tidak takut mencoba.

Baca juga: Kemenkominfo minta masyarakat laporkan akun medsos penyebar kebencian

Pada kesempatan yang sama, Rudiantara juga meminta anak muda agar tidak mudah menyebarkan konten terutama jika konten tersebut terindikasi hoaks atau berita bohong.

Konten yang berpotensi menjadi hoaks biasanya memiliki ciri antara lain mengatasnamakan kelompok tertentu dan di akhir tulisan berisi ajakan untuk meneruskan ke orang lain agar konten tersebut menjadi viral.

Sementara itu, pemerintah terus berupaya untuk meredam persebaran hoaks maupun konten negatif lainnya dengan mengadakan program literasi bagi masyarakat, salah satunya bekerjasama dengan gerakan Siberkreasi yang membuat konten positif serta gerakan literasi digital.

Di dunia maya, Kementerian Kominfo juga menutup sejumlah situs yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Terakhir, kementerian ini menggandeng penegak hukum jika hoaks atau konten negatif bisa berada dalam ranah pidana sekaligus memberikan efek jera.

Baca juga: Menkominfo: Sebarkan hoaks jagoan? Salah-salah ditangkap polisi

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cegah hoaks saat pilpres, WhatsApp batasi “forward” pesan 5 kali

Jakarta (ANTARA News) – Menjelang pemilihan presiden yang akan berlangsung pada 17 April, WhatsApp membatasi kemampuan meneruskan pesan atau forward hanya lima kali untuk satu pesan.

“Fitur meneruskan pesan akan diseragamkan menjadi lima untuk Indonesia dan global,” kata Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Komunikasi WhatsApp, Victoria Grand, kepada wartawan di Jakarta, Senin.

WhatsApp selama beberapa bulan belakangan ini memberi label pada pesan yang diteruskan, setiap pesan yang diteruskan akan diberi label “forwarded” di bagian atas. Secara global, setiap pesan dibatasi hanya dapat diteruskan sebanyak 20 kali.

Hanya India yang diberi batasan meneruskan pesan lima kali, setelah kasus kekerasan yang berujung pada kematian meruak akibat penyebaran hoaks yang berpangkal dari pesan di WhatsApp.

Keputusan pembatasan ini diambil setelah berdiskusi dengan berbagai pihak di Indonesia, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

WhatsApp menyadari 90 persen pesan yang beredar di platform tersebut merupakan pesan pribadi, sisanya dapat berupa pesan-pesan yang lain. 

Dengan membatasi sebuah pesan hanya dapat diteruskan lima kali, Grand menilai jika ada perilaku yang mencurigakan, pesan tersebut dapat dilacak ke lima pesan sebelumnya.

WhatsApp tidak dapat membaca isi pesan yang dikirim karena enkripsi end-to-end yang disematkan di sistem mereka hanya mengizinkan pengirim dan penerima pesan untuk membaca isi pesan tersebut.

Tapi, WhatsApp bisa mendeteksi perilaku berkirim pesan jika terdapat aktivitas yang tidak wajar, misalnya meneruskan pesan ke banyak orang sekaligus.

“Mempersulit orang-orang yang kurang bertanggung jawab untuk meneruskan pesan,” kata Grand.

Data mereka menunjukkan sejak fitur ini diluncurkan, perilaku meneruskan pesan secara global turun hingga 25 persen.

Kepala Urusan Publik WhatsApp, Carl Woog, menyatakan pembaruan di WhatsApp digulirkan mulai pekan ini untuk perangkat Android dan iOS.

“Mungkin hari ini berlaku,” kata Woog di acara yang sama.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rudiantara apresiasi langkah WhatsApp batasi “forward”

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berpandapat pembatasan kuota meneruskan pesan atau forward di platform tersebut sebagai langkah yang baik untuk mengurangi sebaran konten negatif.

“Saya apresiasi. Saya menghormati langkah WhatsApp,” kata Rudiantara usai bertemu perwakilan WhatsApp global di Kementerian Kominfo, Senin petang.

WhatsApp sebelumnya tidak membatasi jumlah pesan yang dapat diteruskan ke pengguna lain melalui aplikasi tersebut. Setelah tragedi kekerasan yang bermula dari pesan berantai di India, anak perusahaan Facebook ini memberi label “forwarded” pada pesan yang diteruskan dan membatasi setiap pesan hanya dapat diteruskan sebanyak 20 kali.

WhatsApp hari ini mengumumkan jumlah forward kembali diturunkan menjadi lima, berlaku untuk Indonesia dan global. Sebelumnya, hanya India yang dibatasi lima kali meneruskan pesan.

Pembatasan ini dibuat untuk mengurangi viralnya sebuah pesan negatif.

Rudiantara menilai batasan lima kali forward ini jauh lebih baik dibandingkan dengan dulu yang tidak ada batasan sama sekali. Keputusan tersebut diambil setelah Kominfo dan WhatsApp berdiskusi sekitar September lalu dan menguji coba pembatasan ini selama dua bulan belakangan.

“Kami menyambut baik kolaborasi ini, menunjukkan WhatsApp datang bukan hanya untuk bisnis, tapi, membuat pasar yang kondusif,” kata Rudiantara.

Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Komunikasi WhatsApp, Victoria Grand, ditemui usai bertemu Rudiantara, menyatakan secara global mereka menguji coba fitur ini sejak Agustus lalu. 

Sejak fitur ini diperkenalkan, WhatsApp mencatat perubahan perilaku meneruskan pesan turun sebanyak 25 persen secara global. Grand menyatakan mereka akan memantau apa yang akan terjadi setelah mengurangi batasan meneruskan pesan menjadi hanya lima kali.

Pembatasan forward pesan menjadi lima kali segera berlaku setelah WhatsApp menggulirkan pembaruan baik untuk perangkat Android maupun iOS.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Apple dituduh eksploitasi operator Korsel

Jakarta (ANTARA News) – Apple dituduh mengeksploitasi perusahaan telekomunikasi di Korea Selatan dengan mengumpulkan uang dari iklan dan membebankan biaya penjualan iPhone pada perusahaan telekomunikasi.

“Posisi Apple dalam kesepakatan bisnis di perusahaan telekomunikasi lokal dikenali berdasarkan analisis ekonomi. (Cara) Apple mengumpulkan dana dari iklan hanya lah cara tambahan untuk mengeksploitasi keuntungan dari carrier telekomunikasi,” kata penyelidik FTC dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman The Korea Herald.

“Keterlibatan Apple dalam aktivitas periklanan tidak dapat dibenarkan sebagai strategi branding perusahaan tersebut,” kata mereka.

FTC membawa kasus Apple Korea ini ke meja hijau karena mereka yakin raksasa teknologi tersebut secara tidak adil membebankan biaya penjualan iPhone ke operator lokal, termasuk acara peluncuran dan perbaikan.

Selama sidang tersebut, Ketua FTC Kim Sang-jo mengulas kasus ini dari perspektif ekonomi. Baik Apple maupun FTC mendatangkan ahli ekonomi untuk bersaksi untuk mereka. Identitas dan jumlah saksi ahli yang datang dirahasiakan.

Dalam keterangan yang sama, saksi untuk Apple yang berasal dari latar belakang akademisi, membantah klaim FTC dengan argumen Apple tidak lagi memiliki daya tawar dibandingkan perusahaan telekomunikasi lokal jika dilihat dari sudut pandang ekonomi.

“Ketika terbentuk dana iklan, keuntungan terjadi untuk Apple dan mobile carrier. Keterlibatan Apple dalam aktivitas periklanan dipandang sebagai mempertahankan (reputasi) merk Apple,” kata saksi dari Apple.

Sidang lanjutan diperkirakan akan berlangsung pada 20 Februari, hasil keputusan persidangan diharapkan keluar pada tanggal tersebut.

Jika Apple terbukti besalah, mereka akan dikenakan denda hingga 2 persen dari penjualan.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prancis denda Google 57 juta dolar

Jakarta (ANTARA News) – Regulator telekomunikasi Prancis CNIL menjatuhkan denda sebesar 57 juta dolar AS kepada Google karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (GDPR) Eropa.

CNIL, seperti diberitakan Reuters, menyatakan raksasa teknologi dari Amerika Serikat tersebut gagal memberikan transparansi dan penjelasan pada pengguna mereka bagaimana mengelola data pribadi dan tidak meminta izin pengguna terkait iklan yang disesuaikan dengan selera konsumen.

“Jumlah yang diputuskan dan publisitas denda, dibenarkan mengingat tingkat keparahan pelanggaran menurut prinsip-prinsip penting GDPR: transparansi, informasi dan izin,” kata CNIL melalui keterangan resmi.

Google melalui keterangan tertulis menyatakan orang-orang “mengharapkan standard tinggi terhadap transparansi dan kontrol” dari mereka.

“Kami sangat berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi tersebut dan permintaan dari GDPR,” kata Google.

CNIL menindaklanjuti keluhan dari dua lembaga non-pemerintah None of Your Business dan La Quadrature du Net, yang disebut CNIL mewakili 10.000 orang.

Prancis dikenal ketat dalam memberlakukan ketentuan mengenai data pribadi dan bertindak tegas terhadap perusahaan internet dari Amerika Serikat.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Eropa berlaku sejak Mei tahun lalu menjadi terobosan besar dalam bidang tersebut selama dua puluh tahun terakhir. GDPR memberikan kuasa pada pengguna untuk mengontrol data pribadi mereka.

Regulator menurut undang-undang tersebut diizinkan untuk memberikan denda sebesar 4 persen dari pendapatan perusahaan secara global, jika terbukti melanggar GDPR.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satelit Nusantara Satu buatan Indonesia segera mengudara

Jakarta (ANTARA News) – Perusahaan telekomunikasi PT Pasifik Satelit Nusantara akan meluncurkan satelit Nusantara Satu pada pertengahan Februari mendatang di Amerika Serikat, menumpang roket milik Space X.

“Kami ingin terus perkuat satelit di Indonesia,” kata Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Satelit Nusantara Satu dikembangkan sejak tiga tahun lalu, semula bernama Satelit PSN VI, PSN mengklaim satelit ini akan menjadi satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi high throuhgput satellite (HTS). HTS menjanjikan layanan internet broadband yang lebih cepat dibandingkan satelit konvensional yang saat ini ada di Indonesia.

Satelit ini memiliki kapasitas 15Gbps, tiga kali lebih besar dibandingkan satelit konvensional yang saat ini ada. Satelit Nusantara Satu dirakit di Palo Alto, Amerika Serikat.

Satelit Nusantara Satu akan digunakan untuk menyambungkan daerah-daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan broadband atau pita lebar. PSN menilai salah satu pekerjaan panjang di industri telekomunikasi adalah mengatasi kesenjangan jaringan komunikasi yang belum merata di seluruh Indonesia.

“Kebutuhan internet atau broadband sangat tinggi. Perkiraan kami, ada 25.000 desa yang tidak memiliki koneksi komunikasi internet yang memadai. Target kami membantu mencakup mereka,” kata Adi.

Proyek senilai 230 juta dolar ini menjanjikan kecepatan internet ke end-user hingga 25Mbps, jauh lebih cepat dibandingkan satelit konvensional yang saat ini hanya memberikan 5Mbps.

Menurut jadwal, satelit Nusantara Satu akan diluncurkan dengan roket Falcon 9 Space X pada  18 Februari mendatang. Orbital satelit Nusantara Satu akan berada di atas Papua Nugini.

Satelit ini akan mulai beroperasi pada April mendatang, PSN akan menggunakan satelit tersebut untuk mengembangkan divisi broadband mereka yang antara lain memiliki klien UMKM dan kafe internet di daerah.

Pemerintah melalui BAKTI Kominfo juga memiliki program satelit multifungsi yang akan selesai pada 2023 mendatang, selama menanti satelit selesai, BAKTI akan menyewa sejumlah satelit yang berada di atas wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan internet di wilayah yang tidak terjangkau kabel serat optik.

Menurut PSN, satelit Nusantara Satu ini akan menjadi salah satu yang akan dipakai oleh BAKTI dalam masa tersebut, saat ini mereka berada dalam tahap finalisasi kontrak.

Baca juga: PSN beli satelit baru penuhi kebutuhan komunikasi

Beberapa operator seluler juga akan menggunakan satelit ini untuk backhauling layanan internet mereka.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mengenal satelit multifungsi high throughput untuk internet cepat

Jakarta (ANTARA News) – Perusahaan telekomunikasi PT Pasifik Satelit Nusantara dalam waktu dekat akan meluncurkan satelit high throughput atau satelit multifungsi untuk menyediakan internet cepat di daerah-daerah terpencil.

Selain PSN, pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sedang mengadakan proyek pembangunan satelit multifungsi, ditargetkan selesai pada 2023 mendatang. 

Satelit multifungsi merupakan solusi untuk memberikan akses ke jaringan internet ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh kabel serat optik. 

Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso menilai masalah konektivitas di Indonesia perlu diselesaikan agar tidak menyebabkan ketimpangan di masa mendatang, apalagi aktivitas sekarang ini memerlukan koneksi internet broadband.

Satelit multifungsi Nusantara Satu memiliki kapasitas sebesar 15Gbps, lebih besar tiga kali lipat dari satelit konvensional yang saat ini ada di Indonesia yang saat memiliki kapasitas 5Gbps. Sementara itu, berdasarkan pantauan PSN, permintaan akses terhadap internet di daerah tergolong tinggi karena menjadi salah satu penghubung mereka ke tempat lain.

“Sampai sekarang pertumbuhannya masih sangat tinggi, tiap bulan double digit. Keinginan mereka untuk menggunakan internet tinggi,” kata Adi.

Di lokasi-lokasi yang menggunakan internet dari satelit konvensional, kecepatan internet saat ini sekitar 5 megabita per detik (Mbps). Jika sudah menggunakan satelit high throughput, kecepatan internet dijanjikan dapat berada di angka 25Mbps.

“Seperti kecepatan 4G,” kata Direktur Niaga PSN, Agus Budi Tjahjono, saat acara di Jakarta, Rabu.

Apalagi saat ini kebutuhan data internet banyak digunakan untuk mengakses video, baik untuk menonton atau melakukan panggilan video (video call).

Satelit high throughput tidak hanya mampu memberikan akses internet yang lebih cepat, satelit ini juga dipandang menawarkan biaya yang lebih ekonomis.

Satelit high throughput memiliki teknologi yang hanya sedikit memerlukan bahan bakar untuk mempertahankan satelit pada orbitnya. Satelit ini juga memiliki bobot sekitar 4 ton, lebih ringan dibandingkan satelit konvensional yang memiliki bobot 5 ton ke atas.

Ketika diluncurkan dengan roket, ongkos yang dikeluarkan pun dapat lebih murah, sekitar setengah dari biaya pembuatan roket.

Baca juga: Satelit Nusantara Satu buatan Indonesia segera mengudara

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PSN menuju peluncuran Satelit Nusantara Satu

PSN menuju peluncuran Satelit Nusantara Satu

Dirut PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso (tengah), Direktur Strategi dan Korporasi Anggarini Surjaatmadja (kiri), Direktur Komersial Agus Budi Tjahjono (kedua kiri), Direktur Jaringan Heru Dwikartono (kedua kanan), dan Direktur Keuangan Ravi Talwar (kanan), mengumumkan rencana peluncuran Satelit Nusantara Satu di Jakarta, Rabu (23/1/2019). Satelit yang semula disebut Satelit PSN VI dan akan diluncurkan pada 18 Februari 2019 ini merupakan satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) yang akan memberikan layanan internet broadband dengan kapasitas jauh lebih besar dibandingkan dengan satelit konvensional yang saat ini ada di Indonesia. ANTARA FOTO/Audy Alwi/hp.

Dassault Systemes tawarkan solusi 3D mitigasi bencana

Jakarta (ANTARA News) – Penerapan teknologi dalam konsep kota cerdas (smart city) di Indonesia yang rawan bencana sebaiknya menyertakan informasi terintegrasi tentang mitigasi bagi warganya. 

“Tujuan dari penerapan konsep smart city adalah agar warga kota bisa mendapatkan informasi apa pun, termasuk soal mitigasi bencana,” kata Adi Aviantoro, Country Business Leader, Indonesia Dassault Systèmes, Asia Pacific, kepada sejumlah media di Jakarta, Rabu (23/1).

Dalam konteks itulah, kata dia, Dassault Systèmes menawarkan solusi aplikasi tiga dimensi (3D) untuk konsep kota cerdas yang menyertakan informasi terintegrasi tentang mitigasi bencana. Solusi tersebut dibuat dengan menggunakan platform 3DExperience milik perusahaan asal Prancis itu.

Di negara-negara lain yang tidak berada dalam daerah Cincin Api Pasifik, informasi tentang mitigasi bencana mungkin hanya sebagian kecil yang dimasukkan ke dalam perencanaan smart city. Tapi di Indonesia, sebaiknya juga menyertakan informasi tentang bencana-bencana lokal.

Dengan 3DExperience, aplikasi 3D dapat dibuat untuk mensimulasikan bencana yang mungkin terjadi di sebuah kota. Warga di kota tersebut dapat mengaksesnya melalui Internet sehingga dapat mempersiapkan diri apabila bencana benar-benar terjadi.

Simulasi dengan permodelan tiga dimensi akan memberi rasa aman kepada warga karena mereka bisa mendapatkan gambaran  langsung peristiwanya.

Mitigasi di Indonesia menjadi sangat penting setelah beberapa bencana besar melanda sejumlah daerah tahun lalu. Terkait gempa bumi di Palu, misalnya, ternyata sebelumnya sudah ada ahli yang mengingatkan tentang kemungkinan terjadinya gempa besar di wilayah tersebut.

“Alangkah baiknya jika data-data historis tentang bencana semacam itu dijadikan masukan untuk membuat simulasi bencana,” tambah Adi.

Solusi 3D untuk penerapan kota cerdas yang menyertakan informasi mitigasi bencana sudah ditawarkan ke sejumlah pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang rawan bencana. Pemerintah kota Padang Pariaman, misalnya, sudah menjalin kerja sama dengan Dassault Systèmes untuk membangun kota cerdas.

Konsep kota cerdas yang menyertakan mitigasi bencana juga sudah diperkenalkan perusahaan tersebut di ajang GovNext 2019 di Jakarta pada 22 Januari.

Pewarta: Anton Santoso
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perlu kah data disimpan di area lokal?

Jakarta (ANTARA News) – Di era internet seperti sekarang ini, keamanan data bagi seluruh perusahaan merupakan prioritas utama sehingga banyak yang rela menggelontorkan banyak dana untuk memproteksi data-data tersebut.

Pertanyaan yang muncul belakangan ini soal keamanan data adalah di mana sebaiknya data tersebut di simpan, apakah harus berada di negara yang bersangkutan atau dapat berada di mana saja?

Amazon Web Services ASEAN Technology Evangelist, Donnie Prakoso menilai jika berhubungan dengan keamanan data, lokasi sebetulnya tidak selalu berhubungan dengan keamanan siber.

“Keamanan siber tidak berhubungan dengan lokasi fisik data karena setiap server yang tersambung ke internet punya kemungkinan kena serangan,” kata Donnie kepada media saat acara di Jakarta, Kamis.

Meski pun berargumen demikian, dalam hal Indonesia, tidak berarti data tidak boleh berada di dalam negeri. Menurut dia, hal yang perlu diperhatikan mengenai keamanan data adalah bagaimana keamanan infrastruktur data tersebut berada.

“Dalam konsep keamanan siber, keamanan infrastruktur fisik lebih penting, bukan cuma tempat data,” kata dia.

Selain keamanan infrastruktur, siapa yang memiliki data dan memiliki kontrol terhadap data juga akan berpengaruh terhadap keamanna data tersebut.

Untuk memproteksi data, perusahaan perlu membuat keamanan berlapis dengan memanfaatkan berbagai teknologi, mulai dari virtual private cloud hingga firewall. AWS juga menggunakan machine learning untuk mendeteksi serangan siber.

Secara global, AWS beroperasi di 20 wilayah geografis dan memiliki 60 Zona Ketersediaan, mereka berencana untuk menambah 12 zona ini dan empat wilayah di Bahrain, Hong Kong, Swedia dan AWS GovCloud Region kedua di Amerika Serikat.

Baca juga: Tips menghindari kebocoran data saat liburan

Baca juga: Indonesia inginkan peraturan bersama keamanan siber ASEAN

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menimbang Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet (Bagian I)

Jakarta (ANTARA/Jacx) – Praktek pembobolan data pribadi pengguna internet untuk tujuan tertentu belakangan ini merebak dan menimbulkan keresahan publik yang merasa dirugikan. 

Salah satunya adalah skandal data Facebook–Cambridge Analytica yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi 87 juta pengguna Facebook (termasuk pengguna dari Indonesia) oleh Cambridge Analytica pada tahun 2014 yang memunculkan pembahasan mengenai regulasi perlindungan data pengguna internet.

Sementara itu, Uni Eropa telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan atas data pribadi pengguna internet. Pada 27 April 2016, Parlemen Uni Eropa di Brussels Belgia mengesahkan General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa dari penyalahgunaan oleh pihak lain, khususnya perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital seperti surat elektronik, media sosial, mesin pencari dan laman e-commerce

GDPR menjadi relevan untuk diterapkan di Indonesia yang juga sedang menghadapi masalah serupa yang menjadi alasan pengesahan aturan tersebut yakni praktek pembobolan data pribadi pengguna internet (data breach) untuk tujuan-tujuan komersial atau politik yang merugikan publik sebagai pengguna internet. 

Sebagai ilustrasi pentingnya aturan tersebut, pernahkah terbayangkan fungsi penerangan, pendingin ruangan, ventilasi, mesin cuci, penyedot debu, penyaring udara, alat pemasak dan perangkat lain di rumah anda dapat dikendalikan dengan telepon pintar yang anda genggam? 

Pernahkah membayangkan dengan jaringan Wi-Fi yang memadai, semua fungsi tersebut bahkan dapat diatur secara jarak jauh dari tempat kerja anda? Teknologi yang disebut home automation ini perlahan akan sampai ke Indonesia. Perusahaan digital semacam Microsoft, Cisco dan Schneider Electric sedang dan terus mengembangkannya hingga skala industrial dan global.

Kita sedang berada pada fase sejarah di mana digitalisasi menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Pengembangan teknologi komputasi telah mencapai tahap di mana internet mampu menyambungkan hampir semua perangkat fisik dan non-fisik dalam suatu jaringan terintegrasi sehingga memudahkan pengoperasiannya.

Dalam hidup masyarakat urban saat ini, internet adalah segala sesuatu dan segala sesuatu adalah internet. Tepat sekali ketika  tahun 1999, Kevin Ashton, pendiri Auto-ID Center Massachusetts Institutes of Technology memperkenalkan istilah Internet of Things (IoT) untuk memprediksi apa yang akan terjadi kemudian.

Seluruh perangkat atau obyek yang berdimensi fisik maupun nonfisik dalam hidup kita semakin terintegrasi ke dalam jaringan informasi digital pada skala rumah tangga, organisasi, perusahaan, nasional maupun global. 

Sejauh terhubung dengan internet, peralatan maupun aktivitas kita dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui jaringan informasi yang disediakan perusahaan-perusahaan digital. 

Dalam konteks inilah terbentuk sistem siber-fisik yang mencakup aplikasi serentak teknologi digital dalam wujud instalasi listrik cerdas (smartgrid), rumah cerdas (home automation), mobil pintar (smartcar) hingga kota cerdas (smartcity).

Apa yang ditawarkan IoT di sini jelas sekali efektif dan efisien. ABI Research memperkirakan jaringan IoT sudah menyambungkan 30 miliar perangkat keras dan perangkat lunak di seluruh dunia pada 2020.

Artikel Terkait: Kemenkominfo perketat pengawasan perusahaan penyedia tanda tangan digital

Ketika  otomatisasi dan integrasi digital dapat diwujudkan pada hampir seluruh bidang kehidupan, yang kita dapatkan adalah kemudahan dan kepraktisan. Semakin banyak waktu yang dapat dihemat untuk menjalankan berbagai aktivitas dan semakin sedikit tenaga dan biaya yang dikeluarkan. 

Terjadi alih daya digital secara masif dan banyak jenis pekerjaan yang semula dikerjakan manusia perlahan diambil alih oleh mesin, komputer atau aplikasi digital. Semakin berkurang biaya yang kita keluarkan untuk membayar pembantu rumah tangga, sopir, teknisi listrik, teller bank, pegawai kebersihan dan lain-lain.

Salah satu kunci dalam IoT adalah kapasitas penyimpanan data. Keberhasilan menghubungkan sekian banyak perangkat lunak dan keras di seluruh dunia ditentukan oleh kapasitas penyimpanan dan pengolahan data yang dimiliki perusahaan-perusahaan digital.

Konsep IoT di sini berkaitan erat dengan konsep cloud of thing. Cloud adalah metafor baru untuk menggambarkan semakin canggihnya proses pengumpulan, penataan, penyimpanan dan pengolahan data yang dihasilkan dari rekayasa teknologi computer. Dalam konteks ini, semakin kurang dibutuhkan instrumen fisik penyimpan data seperti harddisk, flashdisk atau server pribadi. 

Layanan internet populer seperti Facebook, Google, Twitter dan Yahoo menerapkan sistem baru yang memungkinkan penggunanya menyimpan data secara nir-ruang-fisikal. Perusahaan digital itu “meminjamkan” server raksasa untuk digunakan secara kolektif sehingga pengguna aplikasi digital tak lagi direpotkan untuk menyimpan data dan informasi dalam disk atau server pribadi.

Namun server raksasa ini sesungguhnya tidak disediakan secara cuma-cuma. Ketika telah tersimpan dalam server raksasa, data dan informasi pribadi tidak lagi sepenuhnya merupakan properti pribadi, tetapi telah menjadi properti umum, katakanlah dengan nama big data. 

Istilah cloud merujuk pada kumpulan data digital yang besarannya hampir tak terhingga dan dapat dimanfaatkan siapa saja. Secara faktual yang pertama-tama memanfaatkannya bahkan melakukan rekayasa atasnya adalah perusahaan pemilik “server raksasa” itu: Amazon, Google, Facebook, Twitter, Alibaba, Yahoo.

Pengendalian Arus Data Digital

Masalah yang mengemuka kemudian adalah perlindungan privasi. Apakah data pribadi para pengguna internet merupakan privasi yang dilindungi? 

Jangan-jangan ada pihak yang diam-diam memanfaatkannya, seperti perusahaan penyedia layanan digital yang mengembangkan dan memodifikasi IoT dan teknologi cloud? Jangan-jangan pemanfaatan itu terjadi dalam konteks mobilisasi, komodifikasi, manipulasi bahkan kejahatan digital? 

Philip N. Howard, guru besar Universitas Oxford dalam bukunya Pax Technica: How the Internet of Things May Lock Us Up or Set Us Free, mengingatkan IoT menawarkan potensi besar pemberdayaan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan serta partisipasi politik, tetapi juga membawa masalah serius penerabasan privasi, rekayasa sosial serta manipulasi perilaku masyarakat.

Howard mengingatkan fenomena digitalisasi global ditandai dengan munculnya koalisi antara kekuatan negara dan perusahaan-perusahaan teknologi untuk menguasai jaringan infrastruktur informasi global berikut pemanfaatannya pada berbagai bidang. 

Ia menggunakan istilah pax technical untuk menjelaskan keadaan digitalisasi global di mana sedikit aktor dominan –pemerintah dan perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti direpresentasikan oleh Sillicon Valey–  berkolaborasi dan saling menyokong kekuatan dan kepentingan masing-masing melalui konsensus berskala dunia sebagaimana termaktup dalam konsep seperti “defense pacts, design collaborations, standards setting dan data mining.”

Artikel Terkait : Globalisme, Uniteralisme : Paradoks Digitalisasi

Digitalisasi global yang menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat seperti terangkum dalam istilah internet interregnum membawa kabar baik sekaligus kabar buruk.

Masyarakat di satu sisi memiliki sarana baru yang dapat membuat hidup menjadi lebih produktif, efisien dan kreatif. Internet, khususnya media sosial, juga telah terbukti menjadi sarana yang efektif untuk melawan rezim represif atau untuk berbagi informasi kritis tentang penyelenggaraan kekuasaan. 

Para aktivis demokrasi menggunakan telepon pintar untuk mengorganisir kekuatan melawan rezim otoriter selama periode Arab Spring. 

Howard menunjukkan bagaimana penerapan big data analysis juga sangat membantu kebutuhan pemetaan bahaya gempa bumi dan proses penanganannya di Haiti, pemetaan  masalah perkampungan miskin perkotaan di Kenya, sarana berbagi informasi tentang secara real time tentang persebaran obat-terlarang di Meksiko, serta sarana investigasi  korupsi gaji pegawai negeri di Afghanistan.

Namun ia mengingatkan sisi yang sebaliknya. Rezim otoriter maupun rezim demokratik sama-sama menggunakan teknologi berbasis internet untuk kebutuhan pengawasan dan propaganda. 

Mereka menggunakan produk kecerdasan buatan dan media sosial untuk mengawasi, menghalangi atau mendinginkan wacana publik yang bersifat kritis. 

Rezim Bashar al-Assad di Suriah menggunakan perangkat counter insurgency untuk mematai-matai pergerakan kelompok antipemerintah, menggunakan robot Twitter otomatif untuk mendelegitimasi kelompok anti pemerintah, serta membanjiri news feeds tentang Suriah dengan pesan-pesan propemerintah. 

Selain itu, meskipun bekerja sama dalam beberapa hal, tidak seterusnya pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan teknologi Amerika Serikat berjalan seiring.

Apple berselisih dengan FBI tentang proses enskripsi perangkat iPhone. Facebook diadili oleh Senat Amerika Serikat karena dianggap membiarkan infiltrasi Russia dalam Pilpres 2016 melalui platform media sosial yang dioperasikan Facebook.

Howard mengingatkan bahwa aliran data pribadi pengguna internet yang terus terjadi ke perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital (media sosial, mesin-pencari, e-commerce dan lain-lain), sejauh pengguna internet aktif menggunakan layanan-layanan itu, semestinya membuat masyarakat semakin hati-hati dan membatasi diri dalam hal konsumsi internet.
 
IoT tanpa banyak disadari telah memberikan peluang, dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat kepada pemerintah, lembaga intelijen negara atau swasta dan tentu saja perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital. 

Howard sangat menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada dalam mengonsumsi layanan-layanan internet.

Selain itu, ia menerangkan bagaimana IoT dan cloud of things memberi dampak eksesif untuk kehidupan publik juga dibahas dalam kaitannya dengan konsep panopticon society.  

Dalam buku Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1975), Foucault menjelaskan bagaimana berbagai teknologi yang lahir sejak era industri dan yang secara kasat-mata mempermudah kehidupan manusia, sebenarnya di saat yang sama juga menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat. 

Esensi kekuasaan menurut Foucault bukan hanya kemampuan memaksakan kekerasan, tetapi juga kemampuan untuk mengawasi masyarakat tanpa diawasi masyarakat (to see without being seen), untuk memantau gerak-gerik masyarakat tanpa hal yang sebaliknya (to have knowledge of the others that the others could never obtain). 

Masyarakat sebagai obyek pengawasan terus-menerus ini disebut Jeremy Bentham sebagai panopticon society. Perkembangan teknologi internet sebagaimana terangkum dalam istilah internet of things dalam beberapa aspek dianggap meradikalkan konsep panopticon society ini. 

Ketika hampir semua bagian dari hidup kita terhubung dengan jaringan internet, sesungguhnya internet itu juga merupakan sarana bagi perusahaan-perusahaan digital dan agen-agen intelijen untuk mengawasi dan mencatat gerak-gerik kita.  

Ketika menceburkan diri dalam lanskap komunikasi-informasi digital, sesungguhnya kita sedang hidup dalam situasi panopticon. Hidup dalam sistem pengawasan dan kendali perusahaan penyedia layanan IoT atau cloud. Hidup yang menjadi obyek surveillance capitalism sedemikian rupa sehingga kita harus berpikir ulang tentang privasi. 

Artikel Terkait: Data digital berharga seperti minyak

Bagaimana berbicara tentang privasi ketika tiba-tiba iklan digital memasuki email pribadi atau telephon genggam kita tanpa permisi? 
Bagaimana berbicara tentang privasi jika Facebook dan Google mengetahui siapa diri kita, dengan siapa kita berteman, sedang butuh apa kita, bagaimana pandangan politik kita dan seterusnya?

Dalam konteks inilah para ahli komunikasi merisaukan potensi IoT dalam mengikis kendali manusia atas dirinya sendiri. Kendali itu dengan cepat dan tanpa disadari telah beralih ke tangan perusahaan-perusahaan digital beserta lembaga pemerintah dan perusahaan lain yang memanfaatkan layanan perusahaan digital itu. 

Seperti diuraikan Geoff Webb dalam artikelnya berjudul “Say Goodbye to Privacy” (2015), penerapan IoT dan analisis big data membuat masyarakat semakin sulit mengendalikan kehidupannya sendiri seiring dengan semakin terbukanya akses perusahaan-perusahaan digital ke kehidupan setiap orang secara langsung dan real time.

GDPR Uni Eropa

Dalam konteks yang sama muncul General Data Protection Regulation (GDPR). Sebagaimana telah disepakati Parlemen Uni Eropa 27 April 2016, GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak mana pun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa. 

Berlandaskan pada Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan “warga Uni Eropa memiliki hak untuk melindungi data pribadi masing-masing”, GDPR menjadi instrumen utama harmonisasi hukum perlindungan data di seluruh negara anggota Uni Eropa. 

Hal yang mesti digarisbawahi, regulasi ini juga mengikat semua pihak di mana saja yang mengumpulkan, memproses dan memanfaatkan data identitas pribadi penduduk atau warga Uni Eropa. 

Dengan pengaturan yang ketat dan ketentuan denda yang besar, GDPR dengan tegas menyatakan setiap orang berdaulat atas perlindungan data pribadi masing-masing di hadapan pihak manapun. 

Setiap orang di sini mencakup setiap orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa, baik yang berstatus warga negara atau bukan. Obyek pengaturan GDPR mencakup orang, perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah Eropa di seluruh dunia yang memproses dan memanfaatkan data pribadi semua orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa.  
GDPR mulai berlaku 25 Mei 2018 yang berfungsi menggantikan Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa (EU Data Protection Directive) Tahun 1995.

GDPR dilatarbelakangi perkembangan digitalisasi global yang telah melahirkan persoalan serius bagi perlindungan privasi dan keamanan diri pengguna internet sebagaimana telah dijelaskan di atas. 

Artikel Terkait : Pakar digital: jangan “posting” privasi data

Proses pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data pribadi –pengguna internet– perusahaan-perusahaan penyedia berbagai layanan digital telah meningkat tajam dan mencapai skala yang nyaris tak terhingga. 

Perusahaan tersebut dan juga lembaga-lembaga intelijen memiliki teknologi untuk memanfaatkan dan merekayasa data pribadi pengguna internet untuk berbagai kebutuhan.

Untuk merespon perkembangan tersebut, dilakukan upaya terus-menerus memperbarui hukum perlindungan data pribadi. Hal ini mencakup pengaturan tentang proses pengumpulan, kepemilikan, pengolahan, pemanfaatan dan pemindahan informasi pribadi baik secara offline dan terutama sekali secara online

Dasar acuannya adalah perlindungan individu atas privasi dan keselamatan diri seperti termaktub dalam Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi Uni Eropa. 

Negara-negara anggota Uni Eropa, pada skala yang berbeda, juga telah melembagakan GDPR. GDPR menjadi sarana pembaharuan dan harmonisasi kerangka kerja dalam melindungi data pribadi di Uni Eropa.

GDPR secara rinci merumuskan beberapa kewajiban baru yang lebih ketat dan penuh konsekuensi untuk pihak-pihak yang mengelola data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa dan sebaliknya menyematkan hak-hak baru bagi penduduk atau warga Uni Eropa sebagai pemilik data pribadi. 

Salah satu prinsip yang digunakan di sini adalah data-perilaku-pengguna-internet (user-behavior-data) yang pada dasarnya adalah milik individu pengguna internet. 

Bagaimana dan sejauh mana pemanfaatan data itu, mesti senantiasa pertama-tama merujuk pada kepentingan pengguna internet, dan tidak sebaliknya justru berada di luar pengetahuan pengguna internet bahkan merugikan mereka.

(Bersambung).

*Agus Sudibyo, Head of New Media Research Center ATVI Jakarta.

Pewarta:
Editor: Arie Novarina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

CCTV diretas, keluarga di AS dapat peringatan serangan rudal

Jakarta (ANTARA News) – Lauran Lyons, asal California, memasang kamera pengawas di ruang keluarga sejak beberapa tahun belakangan demi alasan keamanan.

Minggu siang pekan lalu, Lyons dan keluarga sedang bersantai, tiba-tiba terdengar peringatan suara yang mengaku berasal dari Pertahanan Sipil. Bunyi peringatan itu, ada tiga rudal mengarah ke Los Angeles, Chicago dan Ohio, seperti diberitakan laman Washington Post, dikutip Jumat.

Suara itu juga menginformasikan Presiden Trump sudah dibawa ke “tempat yang aman”.

“Kata suara itu, Amerika Serikat membalas dendam ke Pyongyang, orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut punya waktu tiga jam untuk menyelamatkan diri,” kata Lyons.

“Suaranya seperti asli, kencang. Lima menit itu rasanya seperti teror, 30 menit berikutnya kami berusaha mencari tahu apa yang terjadi,” kata Lyons.

Anak Lyons yang baru berusia 8 tahun bersembunyi di balik karpet. Keluarga Lyons akhirnya tersadar tidak ada berita tentang serangan itu di media mana pun.

Setelah ditelusuri, suara tersebut berasal dari atas televisi, dari kamera pengawas Nest. Mereka menelepon 911 dan Nest untuk mengonfirmasi tidak ada serangan apa pun.

Nest kepada keluarga tersebut menjelaskan mereka mungkin korban peretasan “pihak ketiga”, peretas mengakses kamera dan pengeras suara. 

Lyons bahkan baru mengetahui kamera yang dia pasang punya pengeras suara dan mikrofon, yang langsung mereka matikan setelah kejadian itu.

Dalam keterangan resmi kepada Mercury News, seperti dikutip dari laman Post, Nest menyatakan peristiwa tersebut terjadi karena kata kunci yang lemah, bukan karena sistem Nest diretas.

Nest menduga keluarga tersebut menggunakan compromised password, kata kunci yang diretas didapat dari situs lain. Agar kejadian tidak terulang, mereka menyarankan untuk mengaktifkan otentikasi ganda untuk memproteksi perangkat tersebut.

Baca juga: Polisi temukan kamera CCTV berisi rekaman insiden tewasnya Bripka Matheus

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PR harus bisa bangun reputasi melalui media digital

Jakarta (ANTARA News) – Founder and Chairman TRAS N CO Indonesia Tri Rahano mengatakan pada era digital seperti sekarang ini internet menjadi media yang sangat powerful, dan digital PR harus mampu membangun reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan baik melalui media maupun media sosial.

“Perusahaan dengan reputasi dan citra yang positif, kini dapat dinilai dari pintarnya mereka dalam mengomunikasikan perusahaannya melalui Media PR kontemporer seperti media digital, media sosial dan sarana lainnya,” kata Tri Rahano, di Jakarta Pusat, Jumat.

TRAS N CO Indonesia, sebuah perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand dan bisnis di Indonesia, bekerjasama dengan INFOBRAND.ID sebagai Indonesia Number One Brand Media melakukan sebuah riset digital untuk mengamati perusahaan- perusahaan yang telah berhasil menjalankan aktivitas dan strategi digital PR-nya melalui Indonesia TOP Digital PR Index.

Dalam kesempatan yang sama Tri Rahano menambahkan, metodologi penilaian ini dilakukan dengan riset  sebelumnya oleh TRAS N CO Indonesia & INFOBRAND.ID, melalui Survey Digital PR Index pada September – November 2018 terhadap lebih dari 800 brand dari 100 kategori brand tersurvei di Indonesia.

“Kami ucapkan selamat kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil meraih poin tertinggi dalam Indonesia TOP Digital PR Index 2019 sehingga layak mendapatkan predikat Indonesia TOP Digital PR Award 2019,” tambah Tri Raharjo. Penerima penghargaan TOP Digital PR Award 2019 (ANTARA News/Chairul Rohman) Pemenang penghargaan Indonesia Top Digital PR Award (ITDPA) 2019 meliputi JNE (kategori Jasa Pengiriman), SOFTEX (kategori Pembalut Wanita), KFC (kategori Resto Fast Food), GS ASTRA (kategori Aki), SHARP (kategori Televisi), TEKIRO (kategori Tools), CONFIDENCE (kategori Adult Diapers), CORSA (Kategori Ban Motor), POLYTRON (kategori Mesin Cuci), MIRACLE AESTHETIC CLINIC (kategori Klinik Kecantikan), SWEETY (kategori Popok Bayi), PIGEON (kategori Produk Perawatan Bayi), Erha Clinic (kategori Klinik Kecantikan), FUSO (kategori Truck And Bus), BRI Syariah (kategori Bank Syariah), Mc Donalds (kategori Resto Fast Food), Wijaya Karya (kategori Kontraktor BUMN), Bank BRI (kategori Bank Konvensional), Telkomsel (kategori Provider Telekomunikasi), Axa Mandiri (kategori Asuransi) dan BreadLife (kategori Toko Roti).

Baca juga: BNI Syariah Raih Digital Marketing Award 2017
Baca juga: Pertamina Lubricants raih Digital Populer Brand Award
Baca juga: Kota Malang raih Indonesia Award 2018

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentari kasus Huawei, duta besar Kanada untuk China dipecat

Ottawa (ANTARA News) – Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Sabtu (26/1) waktu setempat, meminta duta besar Kanada untuk China agar mengundurkan diri, beberapa hari setelah diplomat itu melontarkan kritik atas permintaan ekstradisi Amerika Serikat (AS) untuk pimpinan Huawei.

Komentar McCallum terkait Meng Wanzhou menjadi berita utama dalam beberapa hari terakhir. Pimpinan keuangan Huawei itu ditangkap di Vancouver pada 1 Desember dan menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat.

“Tadi malam saya meminta dan menerima pengunduran diri John McCallum sebagai Duta Besar Kanada untuk China,” kata Trudeau dalam sebuah kesempatan, tanpa menjelaskan latar belakang keputusan itu, dilansir AFP, Minggu.

Meng dituduh melakukan kebohongan untuk berbisnis dengan Iran yang tengah menjalani sanksi dari AS. Meng kemudian dibebaskan dengan jaminan, namun penangkapannya terlanjur memicu krisis diplomatik antara Ottawa dan Beijing.

Baca juga: AS bela Kanada mengenai penangkapan CFO Huawei

Pada Selasa (22/1), McCallum berbicara singkat kepada anggota parlemen mengenai nasib dua warga Kanada yang ditahan di China, dan satu orang yang terancam hukuman mati, yang dipandang sebagai tindakan pembalasan oleh Beijing.

Setelah pembicaraan itu, dia berkomentar negatif atas permintaan ekstradisi AS kepada media berbahasa China di Markham, Ontario.

Dia mengutip komentar politik Presiden AS Donald Trump atas kasus tersebut sebagai “aspek ekstrateritorial” karena dalam kasus Meng ada fakta bahwa Kanada tidak menandatangani sanksi Iran sehingga Washington menginginkan ekstradisi itu.

Ucapan McCallum langsung dimanfaatkan partai-partai oposisi untuk mengkritik sistem peradilan yang digembar-gemborkan pemerintah Kanada.

Hari berikutnya, McCallum kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa dia “salah bicara” dan “menyesal” karena komentarnya “telah menciptakan kebingungan.”

Tetapi pada Jumat (25/1), McCallum mengatakan kepada The Vancouver Star akan “bagus untuk Kanada” jika AS membatalkan permintaan ekstradisi.

Baca juga: Huawei hukum karyawan karena cuitan dari iPhone

“Dari sudut pandang Kanada, jika (AS) membatalkan permintaan ekstradisi, itu akan bagus untuk Kanada,” katanya kepada surat kabar itu dalam sebuah acara amal.

“Kami harus memastikan jika AS melakukan kesepakatan seperti itu, itu juga termasuk pembebasan dua warga kami. Dan AS sangat menyadari hal itu,” katanya.

Di sisi lain, Trudeau juga memuji sikap McCallum yang sudah mengabdi kepada negara selama hampir dua dekade, dengan menyebutkan telah melakukan hal “dengan hormat dan istimewa.”

McCallum pernah memegang sejumlah jabatan kabinet, termasuk menteri pertahanan, menteri urusan veteran, dan menteri imigrasi.

Pernyataan itu menambahkan bahwa posisi McCallum sebagai duta Kanada di Beijing akan dijabat Jim Nickel yang berlaku efektif dengan segera, demikian AFP.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AI dan big data akan jadi masa depan e-commerce Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan big data disebut akan memegang peranan penting bagi dunia perdagangan elektronik alias e-commerce Indonesia di waktu mendatang.

“Di era Industri 4.0, AI dan big data akan mengubah perilaku retail,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy Nicholas Mandey, saat jumpa pers Future Commerce Indonesia 2019 di Jakarta, Selasa.

Menurut Roy, 95 persen dari sekitar 600 anggota Aprindo sudah bertranfsormasi ke perdagangan elektronik, hanya 5 persen belum bertransformasi ke platform online karena merupakan pemain lokal dan mereka masih yakin dengan bisnis offline dalam kondisi saat ini.

Aprindo menilai perubahan ke platform ini mengharuskan perusahaan retail untuk mengubah model bisnis dan menyerap teknologi terkini untuk mengikuti perkembangan zaman dan demi keberlangsungan usaha mereka.

“Masa depan e-commerce ini pasti terjadi,” kata Roy.

Trend perdagangan elektronik ke depan diperkirakan masih akan mengadopsi berbagai jenis teknologi. Jika mengadopsi teknologi, bisnis dapat bertumbuh dan memberikan kontribusi ke negara, kata Roy.

Kecerdasan buatan dan big data ini dapat dimanfaatkan oleh para retailer untuk mempelajari perilaku konsumen dan memenuhi kebutuhan mereka. Melalui kebiasaan para pelanggan, retail bisa menentukan apa saja yang  dibutuhkan oleh konsumen mereka.

“Semua ini hanya bisa didapat dari big data,” kata dia.

Contoh bagaimana retail mempelajari konsumen mereka adalah melalui barang rekomendasi yang muncul melalui iklan.

Setelah melihat-lihat barang, konsumen akan mendapat iklan rekomendasi barang serupa. Beberapa retailer megadakan program loyalitas (loyalty program) misalnya memberikan hadiah berupa poin yang dapat ditukarkan ke gerai, untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan konsumen mereka.

Selain itu, retail juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi finansial untuk mempelajari perilaku konsumen.

Baca juga: Tren automasi, artificial intelligence, big data dan pemanfaatannya di JD.com

Baca juga: Big Data bantu tingkatkan pariwisata kota bersejarah Datong

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah mulai sewa satelit untuk internet cepat

Jakarta (ANTARA News) – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani perjanjian kerja sama dengan lima operator untuk penyediaan kapasitas satelit yang dapat menyediakan internet cepat.

“Untuk menjawab kebutuhan internet cepat,” kata Direktur Umum BAKTI Anang Latif saat acara penandatanganan kerja sama di Jakarta, Rabu.

Setelah melalui proses lelang, lima perusahaan terpilih untuk kerja sama penyediaan kapasitas satelit sebesar 21 Gbps, yaitu PT Aplikasinusa Lintasarta, PT Indo Pratama Teleglobal, Konsorsium Iforte HTS, PT Pasifik Satelit Nusantara dan PT Telekomunikasi Indonesia.

Kerja sama senilai Rp7,5 triliun selama lima tahun, 2019-2024, ini dilakukan sambil menunggu konstruksi satelit multifungsi pemerintah selesai pada 2023. Pemerintah menyewa satelit yang berada di atas wilayah Indonesia untuk menjawab kebutuhan internet cepat sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) tidak perlu menunggu hingga 2023.

“Pertengahan 2019 bisa menggelar internet cepat di Indonesia,” kata Anang.

Penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi ini juga dimanfaatkan untuk mendukung program Layanan Akses Internet (BAKTI Aksi) dan layanan backhaul BTS (BAKTI Sinyal).

Pemerintah berupaya membuat internet cepat merata hingga ke daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar)  agar penduduk di wilayah tersebut dapat merasakan internet yang sama cepatnya dengan akses di Jakarta atau ibu kota lainnya. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Kominfo membangun tulang punggung infrastruktur jaringan Palapa Ring yang menggelar kabel serat optik di darat maupun di dalam laut.

Bersamaan dengan Palapa Ring, pemerintah juga menyiapkan satelit untuk daerah yang tidak terjangkau oleh kabel serat optik karena alasan geografis maupun biaya yang mahal.

Melalui sewa kapasitas satelit ini BAKTI menargetkan dapat menjangkau 10.000 titik di daerah terdepan, tertinggal dan terluar.

Baca juga: Jangkau wilayah terpencil, Menkeu-Menkominfo uji coba proyek Palapa Ring Tengah

Baca juga: Menkominfo sebut Indonesia merdeka internet 2020

Baca juga: BAKTI: Jaringan internet percepat inklusi keuangan

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019