Revisi PP 82, Kominfo perjelas transaksi elektronik

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika memasukkan usulan dari organisasi, termasuk Masyarakat Telematika Indonesia, dalam revisi Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE) mengenai siapa yang wajib mendaftar terkait penyelenggaraan sistem elektronik untuk publik.

“Ini penting sekali karena masyarakat sudah melakukan transaksi elektronik, tapi, belum ada pedoman yang jelas,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan saat jumpa pers di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat.

Melalu revisi terbaru, peraturan tersebut merinci siapa saja yang wajib mendaftar, yaitu terutama mereka yang memiliki layanan yang bersifat ekonomis, salah satunya perdagangan. Aturan ini berlaku bagi perdagangan yang berasal dari luar Indonesia untuk keperluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PP PTSE juga akan mewajibkan perusahaan yang mengelola data pribadi untuk mendaftar, seperti yang sebelumnya sudah diamanatkan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah juga akan mengubah istilah perusahaan over-the-top (OTT) menjadi “platform digital” agar tidak tertukar dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Revisi PP 82 juga memuat denda untuk penyedia platform meda sosial yang memuat konten yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia, Semuel memperkirakan denda akan mencapai miliaran rupiah.

“Dendanya akan dikenakan per konten. Kami masih kalkulasikan,” kata Semuel.

Revisi PP PTSE sejak akhir 2018 lalu menuai perdebatan karena organisasi tidak setuju mengenai aturan tentang lokasi data center yang dianggap akan merugikan ekosistem digital di Indonesia.

Revisi peraturan tersebut memuat aturan yang membolehkan data center berada di luar negeri, namun, data yang bersifat strategis wajib berada di Indonesia.

Aturan tersebut hingga saat ini belum disahkan, Semuel menyatakan Kementerian Kominfo sudah mengirimkan revisi terbaru pada 21 Januari lalu yang memuat usulan dari organisasi.

“Secara substansi, sudah siap semua,” kata dia.

Baca juga: Mastel : Otoritas lakukan registrasi harus dibatasi

Baca juga: Mastel: anak muda harus digiatkan ciptakan konten
 

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ingin punya nama domain .id? Begini cara daftarnya

Jakarta (ANTARA News) – Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) mendorong perusahaan rintisan maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang ingin membuat website untuk bisnis, agar menggunakan domain .id untuk menandakan bahwa mereka berasal dari Indonesia.

“Domain .id semua dari PANDI. PANDI juga menyiapkan Domain Name System (DNS),” kata Ketua PANDI, Andi Budimansyah, saat jumpa pers di Jakarta, Kamis.

PANDI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bertindak sebagai penerima registrasi dan pengelola nama domain.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola domain, PANDI bekerja sama dengan lembaga lain yang mereka tunjuk sebagai tempat untuk mendapatkan dan mendaftarkan domain .id atau yang disebut registrar.

Registrar yang berasal dari instansi pemerintahan adalah Mabes TNI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

PANDI juga bekerja sama dengan 18 lembaga non-pemerintahan untuk menjadi registrar, yaitu Domain Club, Indoreg, QWords, Melsa, Belidomain, Reseller, DNET, Radnet, Daftar Nama, CBN Registrar, Digital Registra, Merekmu, PC24, Registrindo, IndosatM2, Citraweb, Bisa Online dan IDCloudhost.

Tarif yang dikenakan untuk domain hingga Maret 2019 ini sebesar Rp150.000 untuk setahun. Jika membeli untuk jangka waktu lebih dari setahun, harganya relatif lebih murah seperti untuk dua tahun Rp225.000.

PANDI mengharapkan pemilik situs menggunakan domain .id sebagai representasi indentitas Indonesia di ranah digital secara global. Penggunaan domain .id dapat menghemat bandwidth internet service provider (ISP) Indonesia.

PANDI mencatat terdapat kenaikan 12 persen penggunaan nama domain .id di Indonesia sepanjang 2018 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data 2018, terdapat 281.467 domain .id yang terdaftar, 271.193 diantaranya berasal dari Indonesia.

Sekitar 10,274 atau 3,65 persen domain .id berada di luar negeri. Sementara, 75,78 persen domain .id yang terdaftar merupakan situs aktif, selebihnya yaitu 24,22 persen tergolong tidak aktif atau tidak dapat diakses.

Baca juga: Nama domain internet bertambah 12 juta pada kuartal pertama 2016
Baca juga: Nama domain kini bisa amat khusus

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Domain .id makin diminati di Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Pengelola Nama DomainInternet Indonesia (PANDI) mencatat penggunaan domain .id di dunia maya sepanjang 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, naik 12 persen.

“Selain lebih cepat, penggunaan domain .id juga menghemat bandwidth internet service provider (ISP) Indonesia,” kata Ketua PANDI, Andi Budimansyah, di Jakarta, Kamis.

Pada akhir 2018, PANDI mencatat terdapat 281.467 domain .id yang terdaftar. 96,35 persen domain tersebut, atau 271.193, berasal dari Indonesia, sekitar 10,274 atau 3,65 persen domain .id berada di luar negeri.

75,78 persen domain .id yang terdaftar merupakan situs aktif, selebihnya yaitu 24,22 persen tergolong tidak aktif atau tidak dapat diakses.

Jakarta menduduki urutan teratas kota yang paling banyak memiliki domain .id, disusul Bandung, Surabaya, Bekasi dan Tangerang.

Andi menjelaskan pemakaian domain .id cukup penting karena menunjukkan identitas bahwa situs tersebut berasal dari Indonesia.

PANDI memiliki cita-cita untuk menjadikan domain .id sebagai domain utama di Indoenesia untuk itu, mereka mempromosikan domain tersebut baik melalui media maupun terjun langsung ke komunitas.

PANDI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penylenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ditunjuk sebagai registri, pengelola nama domain.

Tidak hanya pendaftaran nama domain, PANDI juga memiliki wewenang untuk menghapus nama domain yang melanggar peraturan di Indonesia.

Pihak yang merasa pendaftaran suatu nama domain melanggar hak merk atau nama terdaftar yang dimiliki, melanggar norma yang berlaku di masyarakat atau melanggar undang-undang, dapat mengajukan keberatan pada PANDI.

Baca juga: PANDI janji tingkatkan keamanan domain Indonesia

Baca juga: Ada 103 ribu pengguna domain Indonesia

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Data internet terlalu murah sulitkan industri telekomunikasi

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Ririek Adriansyah menyebutkan salah satu faktor yang membuat pendapatan industri telekomunikasi menurun pada 2018 adalah tarif data internet yang tergolong murah, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

“2018 tidak begitu menggembirakan untuk industri telekomunikasi,” kata Ririek saat acara Selular Business Forum bertema “Mencari Ruang Pertumbuhan Di Tengah Ketatnya Iklim Kompetisi” di Jakarta, Kamis.

Pendapatan sektor telekomunikasi pada 2018 senilai Rp148 triliun, minus 6,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2017, industri telekomunikasi mencapai Rp158 triliun.

Kompetisi tarif layanan data menyumbang penurunan pendapatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tarif data yang murah dibandingkan dengan negara-negara yang sebanding. 

Konsumsi data orang Indonesia per bulan pun terbilang cukup rendah, hanya 3,5GB per bulan. Malaysia mengonsumsi data 4,4GB per bulan sementara Thailand 4,0GB per bulan.

Indonesia hanya unggul dari India yang menggunakan data 2,3GB per bulan.

Dia mengharapkan tarif data yang lebih rasional untuk mendorong pendapatan industri.

“Operator bisa bertahan dengan harga yang sehat,” kata dia.

Industri telekomunikasi juga membutuhkan peran pemerintah untuk menyehatkan kondisi tersebut, dukungan yang diperlukan antara lain berupa regulasi mengenai perusahaan over the top (OTT) serta kebijakan yang menjamin kelangsungan bisnis telekomunikasi.

Baca juga: Badan Pengawas Pemilu-kementerian/lembaga bentuk gugus tugas pengawasan konten internet

Baca juga: Psikolog: jangan biarkan anak akses internet di ruang pribadi

Baca juga: Peneliti dorong orang tua arahkan permainan digital anaknya

Baca juga: Kongo masih putus Internet untuk hindari “kekacauan”

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Monalisa
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkominfo: Sebarkan hoaks jagoan? Salah-salah ditangkap polisi

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjadi pembicara untuk acara yang menyasar generasi milenial, dan dia mengingatkan kembali agar generasi melenial tidak terpengaruh ikut menyebarkan berita bohong di media sosial.

“Memangnya, kalau kita teruskan (hoaks) jadi jagoan? Enggak. Salah-salah ditangkap polisi,  kena UU ITE,” kata Rudiantara saat acara Indonesia Millenial Summit 2019 oleh IDN Times di Jakarta, Sabtu.

Dengan gaya bahasa yang santai, Rudiantara menjelaskan bukan hanya cara berkomunikasi yang bergeser, tarif telekomunikasi saat ini juga sudah berubah. Contohnya, panggilan telepon, dulu si penelpon yang membayar biaya telepon.

Saat ini, dengan adanya panggilan suara melalui internet, seperti lewat aplikasi berkirim pesan, baik orang yang menelepon dan menerima telepon sama-sama dikenakan biaya berupa pemotongan data internet.

Ketika menerima sesuatu yang meragukan, Rudiantara menyarankan untuk tidak perlu meneruskannya, bahkan tidak perlu membuka konten tersebut.

“Kalau menerima sesuatu yang meragukan, hapus saja, tidak usah dibuka. Buat apa? Pulsa atau data internet kita berkurang,” kata Rudiantara.

Dia juga memberi ciri-ciri konten yang berpotensi sebagai hoaks, yaitu mengatasnamakan kelompok tertentu dan di akhir tulisan berisi ajakan untuk meneruskan ke orang lain agar konten tersebut menjadi viral.

“Sayangi lah pulsa kita,” canda Rudiantara.

Sementara itu, pemerintah terus berupaya untuk meredam persebaran hoax maupun konten negatif lainnya dengan mengadakan program literasi bagi masyarakat, salah satunya bekerja sama dengan gerakan Siberkreasi yang membuat konten positif serta gerakan literasi digital.

Di dunia maya, Kementerian Kominfo juga menutup sejumlah situs yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Terakhir, kementerian menggandeng penegak hukum jika hoax atau konten negatif berada di ranah pidana sekaligus memberikan efek jera.

Baca juga: Kemenkominfo minta masyarakat laporkan akun medsos penyebar kebencian
Baca juga: Hoaks berdampak buruk bagi psikologis masyarakat

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkominfo dorong anak muda buat konten kreatif di medsos

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak anak-anak muda, terutama generasi milenial, untuk mengisi media sosial dengan konten-konten yang positif dan kreatif.

“Anak muda harus berani dan kreatif,” kata Rudiantara saat menjadi pembicara di acara Indonesia Millenial Summit 2019 IDN Times di Jakarta, Sabtu.

Kepada audiens yang kebanyakan berusia 20 tahunan, Rudiantara menjelaskan konten untuk media sosial dapat dibuat sebebas mungkin, selama tidak melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. Aturan yang dapat dijadikan acuan konten adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain melarang konten yang bermuatan asusila dan perjudian.

Dia mendorong anak-anak muda tidak perlu takut melakukan kesalahan selama masih dalam batas kewajaran. Kepada audiens, Rudiantara mengemukakan dia selalu memakai prinsip “anak muda lebih baik minta maaf daripada minta izin” agar mereka tidak takut mencoba.

Baca juga: Kemenkominfo minta masyarakat laporkan akun medsos penyebar kebencian

Pada kesempatan yang sama, Rudiantara juga meminta anak muda agar tidak mudah menyebarkan konten terutama jika konten tersebut terindikasi hoaks atau berita bohong.

Konten yang berpotensi menjadi hoaks biasanya memiliki ciri antara lain mengatasnamakan kelompok tertentu dan di akhir tulisan berisi ajakan untuk meneruskan ke orang lain agar konten tersebut menjadi viral.

Sementara itu, pemerintah terus berupaya untuk meredam persebaran hoaks maupun konten negatif lainnya dengan mengadakan program literasi bagi masyarakat, salah satunya bekerjasama dengan gerakan Siberkreasi yang membuat konten positif serta gerakan literasi digital.

Di dunia maya, Kementerian Kominfo juga menutup sejumlah situs yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Terakhir, kementerian ini menggandeng penegak hukum jika hoaks atau konten negatif bisa berada dalam ranah pidana sekaligus memberikan efek jera.

Baca juga: Menkominfo: Sebarkan hoaks jagoan? Salah-salah ditangkap polisi

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cegah hoaks saat pilpres, WhatsApp batasi “forward” pesan 5 kali

Jakarta (ANTARA News) – Menjelang pemilihan presiden yang akan berlangsung pada 17 April, WhatsApp membatasi kemampuan meneruskan pesan atau forward hanya lima kali untuk satu pesan.

“Fitur meneruskan pesan akan diseragamkan menjadi lima untuk Indonesia dan global,” kata Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Komunikasi WhatsApp, Victoria Grand, kepada wartawan di Jakarta, Senin.

WhatsApp selama beberapa bulan belakangan ini memberi label pada pesan yang diteruskan, setiap pesan yang diteruskan akan diberi label “forwarded” di bagian atas. Secara global, setiap pesan dibatasi hanya dapat diteruskan sebanyak 20 kali.

Hanya India yang diberi batasan meneruskan pesan lima kali, setelah kasus kekerasan yang berujung pada kematian meruak akibat penyebaran hoaks yang berpangkal dari pesan di WhatsApp.

Keputusan pembatasan ini diambil setelah berdiskusi dengan berbagai pihak di Indonesia, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

WhatsApp menyadari 90 persen pesan yang beredar di platform tersebut merupakan pesan pribadi, sisanya dapat berupa pesan-pesan yang lain. 

Dengan membatasi sebuah pesan hanya dapat diteruskan lima kali, Grand menilai jika ada perilaku yang mencurigakan, pesan tersebut dapat dilacak ke lima pesan sebelumnya.

WhatsApp tidak dapat membaca isi pesan yang dikirim karena enkripsi end-to-end yang disematkan di sistem mereka hanya mengizinkan pengirim dan penerima pesan untuk membaca isi pesan tersebut.

Tapi, WhatsApp bisa mendeteksi perilaku berkirim pesan jika terdapat aktivitas yang tidak wajar, misalnya meneruskan pesan ke banyak orang sekaligus.

“Mempersulit orang-orang yang kurang bertanggung jawab untuk meneruskan pesan,” kata Grand.

Data mereka menunjukkan sejak fitur ini diluncurkan, perilaku meneruskan pesan secara global turun hingga 25 persen.

Kepala Urusan Publik WhatsApp, Carl Woog, menyatakan pembaruan di WhatsApp digulirkan mulai pekan ini untuk perangkat Android dan iOS.

“Mungkin hari ini berlaku,” kata Woog di acara yang sama.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rudiantara apresiasi langkah WhatsApp batasi “forward”

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berpandapat pembatasan kuota meneruskan pesan atau forward di platform tersebut sebagai langkah yang baik untuk mengurangi sebaran konten negatif.

“Saya apresiasi. Saya menghormati langkah WhatsApp,” kata Rudiantara usai bertemu perwakilan WhatsApp global di Kementerian Kominfo, Senin petang.

WhatsApp sebelumnya tidak membatasi jumlah pesan yang dapat diteruskan ke pengguna lain melalui aplikasi tersebut. Setelah tragedi kekerasan yang bermula dari pesan berantai di India, anak perusahaan Facebook ini memberi label “forwarded” pada pesan yang diteruskan dan membatasi setiap pesan hanya dapat diteruskan sebanyak 20 kali.

WhatsApp hari ini mengumumkan jumlah forward kembali diturunkan menjadi lima, berlaku untuk Indonesia dan global. Sebelumnya, hanya India yang dibatasi lima kali meneruskan pesan.

Pembatasan ini dibuat untuk mengurangi viralnya sebuah pesan negatif.

Rudiantara menilai batasan lima kali forward ini jauh lebih baik dibandingkan dengan dulu yang tidak ada batasan sama sekali. Keputusan tersebut diambil setelah Kominfo dan WhatsApp berdiskusi sekitar September lalu dan menguji coba pembatasan ini selama dua bulan belakangan.

“Kami menyambut baik kolaborasi ini, menunjukkan WhatsApp datang bukan hanya untuk bisnis, tapi, membuat pasar yang kondusif,” kata Rudiantara.

Wakil Direktur Kebijakan Publik dan Komunikasi WhatsApp, Victoria Grand, ditemui usai bertemu Rudiantara, menyatakan secara global mereka menguji coba fitur ini sejak Agustus lalu. 

Sejak fitur ini diperkenalkan, WhatsApp mencatat perubahan perilaku meneruskan pesan turun sebanyak 25 persen secara global. Grand menyatakan mereka akan memantau apa yang akan terjadi setelah mengurangi batasan meneruskan pesan menjadi hanya lima kali.

Pembatasan forward pesan menjadi lima kali segera berlaku setelah WhatsApp menggulirkan pembaruan baik untuk perangkat Android maupun iOS.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Apple dituduh eksploitasi operator Korsel

Jakarta (ANTARA News) – Apple dituduh mengeksploitasi perusahaan telekomunikasi di Korea Selatan dengan mengumpulkan uang dari iklan dan membebankan biaya penjualan iPhone pada perusahaan telekomunikasi.

“Posisi Apple dalam kesepakatan bisnis di perusahaan telekomunikasi lokal dikenali berdasarkan analisis ekonomi. (Cara) Apple mengumpulkan dana dari iklan hanya lah cara tambahan untuk mengeksploitasi keuntungan dari carrier telekomunikasi,” kata penyelidik FTC dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman The Korea Herald.

“Keterlibatan Apple dalam aktivitas periklanan tidak dapat dibenarkan sebagai strategi branding perusahaan tersebut,” kata mereka.

FTC membawa kasus Apple Korea ini ke meja hijau karena mereka yakin raksasa teknologi tersebut secara tidak adil membebankan biaya penjualan iPhone ke operator lokal, termasuk acara peluncuran dan perbaikan.

Selama sidang tersebut, Ketua FTC Kim Sang-jo mengulas kasus ini dari perspektif ekonomi. Baik Apple maupun FTC mendatangkan ahli ekonomi untuk bersaksi untuk mereka. Identitas dan jumlah saksi ahli yang datang dirahasiakan.

Dalam keterangan yang sama, saksi untuk Apple yang berasal dari latar belakang akademisi, membantah klaim FTC dengan argumen Apple tidak lagi memiliki daya tawar dibandingkan perusahaan telekomunikasi lokal jika dilihat dari sudut pandang ekonomi.

“Ketika terbentuk dana iklan, keuntungan terjadi untuk Apple dan mobile carrier. Keterlibatan Apple dalam aktivitas periklanan dipandang sebagai mempertahankan (reputasi) merk Apple,” kata saksi dari Apple.

Sidang lanjutan diperkirakan akan berlangsung pada 20 Februari, hasil keputusan persidangan diharapkan keluar pada tanggal tersebut.

Jika Apple terbukti besalah, mereka akan dikenakan denda hingga 2 persen dari penjualan.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prancis denda Google 57 juta dolar

Jakarta (ANTARA News) – Regulator telekomunikasi Prancis CNIL menjatuhkan denda sebesar 57 juta dolar AS kepada Google karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (GDPR) Eropa.

CNIL, seperti diberitakan Reuters, menyatakan raksasa teknologi dari Amerika Serikat tersebut gagal memberikan transparansi dan penjelasan pada pengguna mereka bagaimana mengelola data pribadi dan tidak meminta izin pengguna terkait iklan yang disesuaikan dengan selera konsumen.

“Jumlah yang diputuskan dan publisitas denda, dibenarkan mengingat tingkat keparahan pelanggaran menurut prinsip-prinsip penting GDPR: transparansi, informasi dan izin,” kata CNIL melalui keterangan resmi.

Google melalui keterangan tertulis menyatakan orang-orang “mengharapkan standard tinggi terhadap transparansi dan kontrol” dari mereka.

“Kami sangat berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi tersebut dan permintaan dari GDPR,” kata Google.

CNIL menindaklanjuti keluhan dari dua lembaga non-pemerintah None of Your Business dan La Quadrature du Net, yang disebut CNIL mewakili 10.000 orang.

Prancis dikenal ketat dalam memberlakukan ketentuan mengenai data pribadi dan bertindak tegas terhadap perusahaan internet dari Amerika Serikat.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Eropa berlaku sejak Mei tahun lalu menjadi terobosan besar dalam bidang tersebut selama dua puluh tahun terakhir. GDPR memberikan kuasa pada pengguna untuk mengontrol data pribadi mereka.

Regulator menurut undang-undang tersebut diizinkan untuk memberikan denda sebesar 4 persen dari pendapatan perusahaan secara global, jika terbukti melanggar GDPR.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satelit Nusantara Satu buatan Indonesia segera mengudara

Jakarta (ANTARA News) – Perusahaan telekomunikasi PT Pasifik Satelit Nusantara akan meluncurkan satelit Nusantara Satu pada pertengahan Februari mendatang di Amerika Serikat, menumpang roket milik Space X.

“Kami ingin terus perkuat satelit di Indonesia,” kata Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Satelit Nusantara Satu dikembangkan sejak tiga tahun lalu, semula bernama Satelit PSN VI, PSN mengklaim satelit ini akan menjadi satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi high throuhgput satellite (HTS). HTS menjanjikan layanan internet broadband yang lebih cepat dibandingkan satelit konvensional yang saat ini ada di Indonesia.

Satelit ini memiliki kapasitas 15Gbps, tiga kali lebih besar dibandingkan satelit konvensional yang saat ini ada. Satelit Nusantara Satu dirakit di Palo Alto, Amerika Serikat.

Satelit Nusantara Satu akan digunakan untuk menyambungkan daerah-daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan broadband atau pita lebar. PSN menilai salah satu pekerjaan panjang di industri telekomunikasi adalah mengatasi kesenjangan jaringan komunikasi yang belum merata di seluruh Indonesia.

“Kebutuhan internet atau broadband sangat tinggi. Perkiraan kami, ada 25.000 desa yang tidak memiliki koneksi komunikasi internet yang memadai. Target kami membantu mencakup mereka,” kata Adi.

Proyek senilai 230 juta dolar ini menjanjikan kecepatan internet ke end-user hingga 25Mbps, jauh lebih cepat dibandingkan satelit konvensional yang saat ini hanya memberikan 5Mbps.

Menurut jadwal, satelit Nusantara Satu akan diluncurkan dengan roket Falcon 9 Space X pada  18 Februari mendatang. Orbital satelit Nusantara Satu akan berada di atas Papua Nugini.

Satelit ini akan mulai beroperasi pada April mendatang, PSN akan menggunakan satelit tersebut untuk mengembangkan divisi broadband mereka yang antara lain memiliki klien UMKM dan kafe internet di daerah.

Pemerintah melalui BAKTI Kominfo juga memiliki program satelit multifungsi yang akan selesai pada 2023 mendatang, selama menanti satelit selesai, BAKTI akan menyewa sejumlah satelit yang berada di atas wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan internet di wilayah yang tidak terjangkau kabel serat optik.

Menurut PSN, satelit Nusantara Satu ini akan menjadi salah satu yang akan dipakai oleh BAKTI dalam masa tersebut, saat ini mereka berada dalam tahap finalisasi kontrak.

Baca juga: PSN beli satelit baru penuhi kebutuhan komunikasi

Beberapa operator seluler juga akan menggunakan satelit ini untuk backhauling layanan internet mereka.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mengenal satelit multifungsi high throughput untuk internet cepat

Jakarta (ANTARA News) – Perusahaan telekomunikasi PT Pasifik Satelit Nusantara dalam waktu dekat akan meluncurkan satelit high throughput atau satelit multifungsi untuk menyediakan internet cepat di daerah-daerah terpencil.

Selain PSN, pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sedang mengadakan proyek pembangunan satelit multifungsi, ditargetkan selesai pada 2023 mendatang. 

Satelit multifungsi merupakan solusi untuk memberikan akses ke jaringan internet ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh kabel serat optik. 

Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso menilai masalah konektivitas di Indonesia perlu diselesaikan agar tidak menyebabkan ketimpangan di masa mendatang, apalagi aktivitas sekarang ini memerlukan koneksi internet broadband.

Satelit multifungsi Nusantara Satu memiliki kapasitas sebesar 15Gbps, lebih besar tiga kali lipat dari satelit konvensional yang saat ini ada di Indonesia yang saat memiliki kapasitas 5Gbps. Sementara itu, berdasarkan pantauan PSN, permintaan akses terhadap internet di daerah tergolong tinggi karena menjadi salah satu penghubung mereka ke tempat lain.

“Sampai sekarang pertumbuhannya masih sangat tinggi, tiap bulan double digit. Keinginan mereka untuk menggunakan internet tinggi,” kata Adi.

Di lokasi-lokasi yang menggunakan internet dari satelit konvensional, kecepatan internet saat ini sekitar 5 megabita per detik (Mbps). Jika sudah menggunakan satelit high throughput, kecepatan internet dijanjikan dapat berada di angka 25Mbps.

“Seperti kecepatan 4G,” kata Direktur Niaga PSN, Agus Budi Tjahjono, saat acara di Jakarta, Rabu.

Apalagi saat ini kebutuhan data internet banyak digunakan untuk mengakses video, baik untuk menonton atau melakukan panggilan video (video call).

Satelit high throughput tidak hanya mampu memberikan akses internet yang lebih cepat, satelit ini juga dipandang menawarkan biaya yang lebih ekonomis.

Satelit high throughput memiliki teknologi yang hanya sedikit memerlukan bahan bakar untuk mempertahankan satelit pada orbitnya. Satelit ini juga memiliki bobot sekitar 4 ton, lebih ringan dibandingkan satelit konvensional yang memiliki bobot 5 ton ke atas.

Ketika diluncurkan dengan roket, ongkos yang dikeluarkan pun dapat lebih murah, sekitar setengah dari biaya pembuatan roket.

Baca juga: Satelit Nusantara Satu buatan Indonesia segera mengudara

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PSN menuju peluncuran Satelit Nusantara Satu

PSN menuju peluncuran Satelit Nusantara Satu

Dirut PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso (tengah), Direktur Strategi dan Korporasi Anggarini Surjaatmadja (kiri), Direktur Komersial Agus Budi Tjahjono (kedua kiri), Direktur Jaringan Heru Dwikartono (kedua kanan), dan Direktur Keuangan Ravi Talwar (kanan), mengumumkan rencana peluncuran Satelit Nusantara Satu di Jakarta, Rabu (23/1/2019). Satelit yang semula disebut Satelit PSN VI dan akan diluncurkan pada 18 Februari 2019 ini merupakan satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) yang akan memberikan layanan internet broadband dengan kapasitas jauh lebih besar dibandingkan dengan satelit konvensional yang saat ini ada di Indonesia. ANTARA FOTO/Audy Alwi/hp.

Dassault Systemes tawarkan solusi 3D mitigasi bencana

Jakarta (ANTARA News) – Penerapan teknologi dalam konsep kota cerdas (smart city) di Indonesia yang rawan bencana sebaiknya menyertakan informasi terintegrasi tentang mitigasi bagi warganya. 

“Tujuan dari penerapan konsep smart city adalah agar warga kota bisa mendapatkan informasi apa pun, termasuk soal mitigasi bencana,” kata Adi Aviantoro, Country Business Leader, Indonesia Dassault Systèmes, Asia Pacific, kepada sejumlah media di Jakarta, Rabu (23/1).

Dalam konteks itulah, kata dia, Dassault Systèmes menawarkan solusi aplikasi tiga dimensi (3D) untuk konsep kota cerdas yang menyertakan informasi terintegrasi tentang mitigasi bencana. Solusi tersebut dibuat dengan menggunakan platform 3DExperience milik perusahaan asal Prancis itu.

Di negara-negara lain yang tidak berada dalam daerah Cincin Api Pasifik, informasi tentang mitigasi bencana mungkin hanya sebagian kecil yang dimasukkan ke dalam perencanaan smart city. Tapi di Indonesia, sebaiknya juga menyertakan informasi tentang bencana-bencana lokal.

Dengan 3DExperience, aplikasi 3D dapat dibuat untuk mensimulasikan bencana yang mungkin terjadi di sebuah kota. Warga di kota tersebut dapat mengaksesnya melalui Internet sehingga dapat mempersiapkan diri apabila bencana benar-benar terjadi.

Simulasi dengan permodelan tiga dimensi akan memberi rasa aman kepada warga karena mereka bisa mendapatkan gambaran  langsung peristiwanya.

Mitigasi di Indonesia menjadi sangat penting setelah beberapa bencana besar melanda sejumlah daerah tahun lalu. Terkait gempa bumi di Palu, misalnya, ternyata sebelumnya sudah ada ahli yang mengingatkan tentang kemungkinan terjadinya gempa besar di wilayah tersebut.

“Alangkah baiknya jika data-data historis tentang bencana semacam itu dijadikan masukan untuk membuat simulasi bencana,” tambah Adi.

Solusi 3D untuk penerapan kota cerdas yang menyertakan informasi mitigasi bencana sudah ditawarkan ke sejumlah pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang rawan bencana. Pemerintah kota Padang Pariaman, misalnya, sudah menjalin kerja sama dengan Dassault Systèmes untuk membangun kota cerdas.

Konsep kota cerdas yang menyertakan mitigasi bencana juga sudah diperkenalkan perusahaan tersebut di ajang GovNext 2019 di Jakarta pada 22 Januari.

Pewarta: Anton Santoso
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perlu kah data disimpan di area lokal?

Jakarta (ANTARA News) – Di era internet seperti sekarang ini, keamanan data bagi seluruh perusahaan merupakan prioritas utama sehingga banyak yang rela menggelontorkan banyak dana untuk memproteksi data-data tersebut.

Pertanyaan yang muncul belakangan ini soal keamanan data adalah di mana sebaiknya data tersebut di simpan, apakah harus berada di negara yang bersangkutan atau dapat berada di mana saja?

Amazon Web Services ASEAN Technology Evangelist, Donnie Prakoso menilai jika berhubungan dengan keamanan data, lokasi sebetulnya tidak selalu berhubungan dengan keamanan siber.

“Keamanan siber tidak berhubungan dengan lokasi fisik data karena setiap server yang tersambung ke internet punya kemungkinan kena serangan,” kata Donnie kepada media saat acara di Jakarta, Kamis.

Meski pun berargumen demikian, dalam hal Indonesia, tidak berarti data tidak boleh berada di dalam negeri. Menurut dia, hal yang perlu diperhatikan mengenai keamanan data adalah bagaimana keamanan infrastruktur data tersebut berada.

“Dalam konsep keamanan siber, keamanan infrastruktur fisik lebih penting, bukan cuma tempat data,” kata dia.

Selain keamanan infrastruktur, siapa yang memiliki data dan memiliki kontrol terhadap data juga akan berpengaruh terhadap keamanna data tersebut.

Untuk memproteksi data, perusahaan perlu membuat keamanan berlapis dengan memanfaatkan berbagai teknologi, mulai dari virtual private cloud hingga firewall. AWS juga menggunakan machine learning untuk mendeteksi serangan siber.

Secara global, AWS beroperasi di 20 wilayah geografis dan memiliki 60 Zona Ketersediaan, mereka berencana untuk menambah 12 zona ini dan empat wilayah di Bahrain, Hong Kong, Swedia dan AWS GovCloud Region kedua di Amerika Serikat.

Baca juga: Tips menghindari kebocoran data saat liburan

Baca juga: Indonesia inginkan peraturan bersama keamanan siber ASEAN

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menimbang Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet (Bagian I)

Jakarta (ANTARA/Jacx) – Praktek pembobolan data pribadi pengguna internet untuk tujuan tertentu belakangan ini merebak dan menimbulkan keresahan publik yang merasa dirugikan. 

Salah satunya adalah skandal data Facebook–Cambridge Analytica yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi 87 juta pengguna Facebook (termasuk pengguna dari Indonesia) oleh Cambridge Analytica pada tahun 2014 yang memunculkan pembahasan mengenai regulasi perlindungan data pengguna internet.

Sementara itu, Uni Eropa telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan atas data pribadi pengguna internet. Pada 27 April 2016, Parlemen Uni Eropa di Brussels Belgia mengesahkan General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa dari penyalahgunaan oleh pihak lain, khususnya perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital seperti surat elektronik, media sosial, mesin pencari dan laman e-commerce

GDPR menjadi relevan untuk diterapkan di Indonesia yang juga sedang menghadapi masalah serupa yang menjadi alasan pengesahan aturan tersebut yakni praktek pembobolan data pribadi pengguna internet (data breach) untuk tujuan-tujuan komersial atau politik yang merugikan publik sebagai pengguna internet. 

Sebagai ilustrasi pentingnya aturan tersebut, pernahkah terbayangkan fungsi penerangan, pendingin ruangan, ventilasi, mesin cuci, penyedot debu, penyaring udara, alat pemasak dan perangkat lain di rumah anda dapat dikendalikan dengan telepon pintar yang anda genggam? 

Pernahkah membayangkan dengan jaringan Wi-Fi yang memadai, semua fungsi tersebut bahkan dapat diatur secara jarak jauh dari tempat kerja anda? Teknologi yang disebut home automation ini perlahan akan sampai ke Indonesia. Perusahaan digital semacam Microsoft, Cisco dan Schneider Electric sedang dan terus mengembangkannya hingga skala industrial dan global.

Kita sedang berada pada fase sejarah di mana digitalisasi menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Pengembangan teknologi komputasi telah mencapai tahap di mana internet mampu menyambungkan hampir semua perangkat fisik dan non-fisik dalam suatu jaringan terintegrasi sehingga memudahkan pengoperasiannya.

Dalam hidup masyarakat urban saat ini, internet adalah segala sesuatu dan segala sesuatu adalah internet. Tepat sekali ketika  tahun 1999, Kevin Ashton, pendiri Auto-ID Center Massachusetts Institutes of Technology memperkenalkan istilah Internet of Things (IoT) untuk memprediksi apa yang akan terjadi kemudian.

Seluruh perangkat atau obyek yang berdimensi fisik maupun nonfisik dalam hidup kita semakin terintegrasi ke dalam jaringan informasi digital pada skala rumah tangga, organisasi, perusahaan, nasional maupun global. 

Sejauh terhubung dengan internet, peralatan maupun aktivitas kita dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui jaringan informasi yang disediakan perusahaan-perusahaan digital. 

Dalam konteks inilah terbentuk sistem siber-fisik yang mencakup aplikasi serentak teknologi digital dalam wujud instalasi listrik cerdas (smartgrid), rumah cerdas (home automation), mobil pintar (smartcar) hingga kota cerdas (smartcity).

Apa yang ditawarkan IoT di sini jelas sekali efektif dan efisien. ABI Research memperkirakan jaringan IoT sudah menyambungkan 30 miliar perangkat keras dan perangkat lunak di seluruh dunia pada 2020.

Artikel Terkait: Kemenkominfo perketat pengawasan perusahaan penyedia tanda tangan digital

Ketika  otomatisasi dan integrasi digital dapat diwujudkan pada hampir seluruh bidang kehidupan, yang kita dapatkan adalah kemudahan dan kepraktisan. Semakin banyak waktu yang dapat dihemat untuk menjalankan berbagai aktivitas dan semakin sedikit tenaga dan biaya yang dikeluarkan. 

Terjadi alih daya digital secara masif dan banyak jenis pekerjaan yang semula dikerjakan manusia perlahan diambil alih oleh mesin, komputer atau aplikasi digital. Semakin berkurang biaya yang kita keluarkan untuk membayar pembantu rumah tangga, sopir, teknisi listrik, teller bank, pegawai kebersihan dan lain-lain.

Salah satu kunci dalam IoT adalah kapasitas penyimpanan data. Keberhasilan menghubungkan sekian banyak perangkat lunak dan keras di seluruh dunia ditentukan oleh kapasitas penyimpanan dan pengolahan data yang dimiliki perusahaan-perusahaan digital.

Konsep IoT di sini berkaitan erat dengan konsep cloud of thing. Cloud adalah metafor baru untuk menggambarkan semakin canggihnya proses pengumpulan, penataan, penyimpanan dan pengolahan data yang dihasilkan dari rekayasa teknologi computer. Dalam konteks ini, semakin kurang dibutuhkan instrumen fisik penyimpan data seperti harddisk, flashdisk atau server pribadi. 

Layanan internet populer seperti Facebook, Google, Twitter dan Yahoo menerapkan sistem baru yang memungkinkan penggunanya menyimpan data secara nir-ruang-fisikal. Perusahaan digital itu “meminjamkan” server raksasa untuk digunakan secara kolektif sehingga pengguna aplikasi digital tak lagi direpotkan untuk menyimpan data dan informasi dalam disk atau server pribadi.

Namun server raksasa ini sesungguhnya tidak disediakan secara cuma-cuma. Ketika telah tersimpan dalam server raksasa, data dan informasi pribadi tidak lagi sepenuhnya merupakan properti pribadi, tetapi telah menjadi properti umum, katakanlah dengan nama big data. 

Istilah cloud merujuk pada kumpulan data digital yang besarannya hampir tak terhingga dan dapat dimanfaatkan siapa saja. Secara faktual yang pertama-tama memanfaatkannya bahkan melakukan rekayasa atasnya adalah perusahaan pemilik “server raksasa” itu: Amazon, Google, Facebook, Twitter, Alibaba, Yahoo.

Pengendalian Arus Data Digital

Masalah yang mengemuka kemudian adalah perlindungan privasi. Apakah data pribadi para pengguna internet merupakan privasi yang dilindungi? 

Jangan-jangan ada pihak yang diam-diam memanfaatkannya, seperti perusahaan penyedia layanan digital yang mengembangkan dan memodifikasi IoT dan teknologi cloud? Jangan-jangan pemanfaatan itu terjadi dalam konteks mobilisasi, komodifikasi, manipulasi bahkan kejahatan digital? 

Philip N. Howard, guru besar Universitas Oxford dalam bukunya Pax Technica: How the Internet of Things May Lock Us Up or Set Us Free, mengingatkan IoT menawarkan potensi besar pemberdayaan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan serta partisipasi politik, tetapi juga membawa masalah serius penerabasan privasi, rekayasa sosial serta manipulasi perilaku masyarakat.

Howard mengingatkan fenomena digitalisasi global ditandai dengan munculnya koalisi antara kekuatan negara dan perusahaan-perusahaan teknologi untuk menguasai jaringan infrastruktur informasi global berikut pemanfaatannya pada berbagai bidang. 

Ia menggunakan istilah pax technical untuk menjelaskan keadaan digitalisasi global di mana sedikit aktor dominan –pemerintah dan perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti direpresentasikan oleh Sillicon Valey–  berkolaborasi dan saling menyokong kekuatan dan kepentingan masing-masing melalui konsensus berskala dunia sebagaimana termaktup dalam konsep seperti “defense pacts, design collaborations, standards setting dan data mining.”

Artikel Terkait : Globalisme, Uniteralisme : Paradoks Digitalisasi

Digitalisasi global yang menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat seperti terangkum dalam istilah internet interregnum membawa kabar baik sekaligus kabar buruk.

Masyarakat di satu sisi memiliki sarana baru yang dapat membuat hidup menjadi lebih produktif, efisien dan kreatif. Internet, khususnya media sosial, juga telah terbukti menjadi sarana yang efektif untuk melawan rezim represif atau untuk berbagi informasi kritis tentang penyelenggaraan kekuasaan. 

Para aktivis demokrasi menggunakan telepon pintar untuk mengorganisir kekuatan melawan rezim otoriter selama periode Arab Spring. 

Howard menunjukkan bagaimana penerapan big data analysis juga sangat membantu kebutuhan pemetaan bahaya gempa bumi dan proses penanganannya di Haiti, pemetaan  masalah perkampungan miskin perkotaan di Kenya, sarana berbagi informasi tentang secara real time tentang persebaran obat-terlarang di Meksiko, serta sarana investigasi  korupsi gaji pegawai negeri di Afghanistan.

Namun ia mengingatkan sisi yang sebaliknya. Rezim otoriter maupun rezim demokratik sama-sama menggunakan teknologi berbasis internet untuk kebutuhan pengawasan dan propaganda. 

Mereka menggunakan produk kecerdasan buatan dan media sosial untuk mengawasi, menghalangi atau mendinginkan wacana publik yang bersifat kritis. 

Rezim Bashar al-Assad di Suriah menggunakan perangkat counter insurgency untuk mematai-matai pergerakan kelompok antipemerintah, menggunakan robot Twitter otomatif untuk mendelegitimasi kelompok anti pemerintah, serta membanjiri news feeds tentang Suriah dengan pesan-pesan propemerintah. 

Selain itu, meskipun bekerja sama dalam beberapa hal, tidak seterusnya pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan teknologi Amerika Serikat berjalan seiring.

Apple berselisih dengan FBI tentang proses enskripsi perangkat iPhone. Facebook diadili oleh Senat Amerika Serikat karena dianggap membiarkan infiltrasi Russia dalam Pilpres 2016 melalui platform media sosial yang dioperasikan Facebook.

Howard mengingatkan bahwa aliran data pribadi pengguna internet yang terus terjadi ke perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital (media sosial, mesin-pencari, e-commerce dan lain-lain), sejauh pengguna internet aktif menggunakan layanan-layanan itu, semestinya membuat masyarakat semakin hati-hati dan membatasi diri dalam hal konsumsi internet.
 
IoT tanpa banyak disadari telah memberikan peluang, dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat kepada pemerintah, lembaga intelijen negara atau swasta dan tentu saja perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital. 

Howard sangat menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada dalam mengonsumsi layanan-layanan internet.

Selain itu, ia menerangkan bagaimana IoT dan cloud of things memberi dampak eksesif untuk kehidupan publik juga dibahas dalam kaitannya dengan konsep panopticon society.  

Dalam buku Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1975), Foucault menjelaskan bagaimana berbagai teknologi yang lahir sejak era industri dan yang secara kasat-mata mempermudah kehidupan manusia, sebenarnya di saat yang sama juga menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat. 

Esensi kekuasaan menurut Foucault bukan hanya kemampuan memaksakan kekerasan, tetapi juga kemampuan untuk mengawasi masyarakat tanpa diawasi masyarakat (to see without being seen), untuk memantau gerak-gerik masyarakat tanpa hal yang sebaliknya (to have knowledge of the others that the others could never obtain). 

Masyarakat sebagai obyek pengawasan terus-menerus ini disebut Jeremy Bentham sebagai panopticon society. Perkembangan teknologi internet sebagaimana terangkum dalam istilah internet of things dalam beberapa aspek dianggap meradikalkan konsep panopticon society ini. 

Ketika hampir semua bagian dari hidup kita terhubung dengan jaringan internet, sesungguhnya internet itu juga merupakan sarana bagi perusahaan-perusahaan digital dan agen-agen intelijen untuk mengawasi dan mencatat gerak-gerik kita.  

Ketika menceburkan diri dalam lanskap komunikasi-informasi digital, sesungguhnya kita sedang hidup dalam situasi panopticon. Hidup dalam sistem pengawasan dan kendali perusahaan penyedia layanan IoT atau cloud. Hidup yang menjadi obyek surveillance capitalism sedemikian rupa sehingga kita harus berpikir ulang tentang privasi. 

Artikel Terkait: Data digital berharga seperti minyak

Bagaimana berbicara tentang privasi ketika tiba-tiba iklan digital memasuki email pribadi atau telephon genggam kita tanpa permisi? 
Bagaimana berbicara tentang privasi jika Facebook dan Google mengetahui siapa diri kita, dengan siapa kita berteman, sedang butuh apa kita, bagaimana pandangan politik kita dan seterusnya?

Dalam konteks inilah para ahli komunikasi merisaukan potensi IoT dalam mengikis kendali manusia atas dirinya sendiri. Kendali itu dengan cepat dan tanpa disadari telah beralih ke tangan perusahaan-perusahaan digital beserta lembaga pemerintah dan perusahaan lain yang memanfaatkan layanan perusahaan digital itu. 

Seperti diuraikan Geoff Webb dalam artikelnya berjudul “Say Goodbye to Privacy” (2015), penerapan IoT dan analisis big data membuat masyarakat semakin sulit mengendalikan kehidupannya sendiri seiring dengan semakin terbukanya akses perusahaan-perusahaan digital ke kehidupan setiap orang secara langsung dan real time.

GDPR Uni Eropa

Dalam konteks yang sama muncul General Data Protection Regulation (GDPR). Sebagaimana telah disepakati Parlemen Uni Eropa 27 April 2016, GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak mana pun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa. 

Berlandaskan pada Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan “warga Uni Eropa memiliki hak untuk melindungi data pribadi masing-masing”, GDPR menjadi instrumen utama harmonisasi hukum perlindungan data di seluruh negara anggota Uni Eropa. 

Hal yang mesti digarisbawahi, regulasi ini juga mengikat semua pihak di mana saja yang mengumpulkan, memproses dan memanfaatkan data identitas pribadi penduduk atau warga Uni Eropa. 

Dengan pengaturan yang ketat dan ketentuan denda yang besar, GDPR dengan tegas menyatakan setiap orang berdaulat atas perlindungan data pribadi masing-masing di hadapan pihak manapun. 

Setiap orang di sini mencakup setiap orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa, baik yang berstatus warga negara atau bukan. Obyek pengaturan GDPR mencakup orang, perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah Eropa di seluruh dunia yang memproses dan memanfaatkan data pribadi semua orang yang bertempat tinggal di Uni Eropa.  
GDPR mulai berlaku 25 Mei 2018 yang berfungsi menggantikan Undang-Undang Perlindungan Data Uni Eropa (EU Data Protection Directive) Tahun 1995.

GDPR dilatarbelakangi perkembangan digitalisasi global yang telah melahirkan persoalan serius bagi perlindungan privasi dan keamanan diri pengguna internet sebagaimana telah dijelaskan di atas. 

Artikel Terkait : Pakar digital: jangan “posting” privasi data

Proses pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data pribadi –pengguna internet– perusahaan-perusahaan penyedia berbagai layanan digital telah meningkat tajam dan mencapai skala yang nyaris tak terhingga. 

Perusahaan tersebut dan juga lembaga-lembaga intelijen memiliki teknologi untuk memanfaatkan dan merekayasa data pribadi pengguna internet untuk berbagai kebutuhan.

Untuk merespon perkembangan tersebut, dilakukan upaya terus-menerus memperbarui hukum perlindungan data pribadi. Hal ini mencakup pengaturan tentang proses pengumpulan, kepemilikan, pengolahan, pemanfaatan dan pemindahan informasi pribadi baik secara offline dan terutama sekali secara online

Dasar acuannya adalah perlindungan individu atas privasi dan keselamatan diri seperti termaktub dalam Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi Uni Eropa. 

Negara-negara anggota Uni Eropa, pada skala yang berbeda, juga telah melembagakan GDPR. GDPR menjadi sarana pembaharuan dan harmonisasi kerangka kerja dalam melindungi data pribadi di Uni Eropa.

GDPR secara rinci merumuskan beberapa kewajiban baru yang lebih ketat dan penuh konsekuensi untuk pihak-pihak yang mengelola data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa dan sebaliknya menyematkan hak-hak baru bagi penduduk atau warga Uni Eropa sebagai pemilik data pribadi. 

Salah satu prinsip yang digunakan di sini adalah data-perilaku-pengguna-internet (user-behavior-data) yang pada dasarnya adalah milik individu pengguna internet. 

Bagaimana dan sejauh mana pemanfaatan data itu, mesti senantiasa pertama-tama merujuk pada kepentingan pengguna internet, dan tidak sebaliknya justru berada di luar pengetahuan pengguna internet bahkan merugikan mereka.

(Bersambung).

*Agus Sudibyo, Head of New Media Research Center ATVI Jakarta.

Pewarta:
Editor: Arie Novarina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

CCTV diretas, keluarga di AS dapat peringatan serangan rudal

Jakarta (ANTARA News) – Lauran Lyons, asal California, memasang kamera pengawas di ruang keluarga sejak beberapa tahun belakangan demi alasan keamanan.

Minggu siang pekan lalu, Lyons dan keluarga sedang bersantai, tiba-tiba terdengar peringatan suara yang mengaku berasal dari Pertahanan Sipil. Bunyi peringatan itu, ada tiga rudal mengarah ke Los Angeles, Chicago dan Ohio, seperti diberitakan laman Washington Post, dikutip Jumat.

Suara itu juga menginformasikan Presiden Trump sudah dibawa ke “tempat yang aman”.

“Kata suara itu, Amerika Serikat membalas dendam ke Pyongyang, orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut punya waktu tiga jam untuk menyelamatkan diri,” kata Lyons.

“Suaranya seperti asli, kencang. Lima menit itu rasanya seperti teror, 30 menit berikutnya kami berusaha mencari tahu apa yang terjadi,” kata Lyons.

Anak Lyons yang baru berusia 8 tahun bersembunyi di balik karpet. Keluarga Lyons akhirnya tersadar tidak ada berita tentang serangan itu di media mana pun.

Setelah ditelusuri, suara tersebut berasal dari atas televisi, dari kamera pengawas Nest. Mereka menelepon 911 dan Nest untuk mengonfirmasi tidak ada serangan apa pun.

Nest kepada keluarga tersebut menjelaskan mereka mungkin korban peretasan “pihak ketiga”, peretas mengakses kamera dan pengeras suara. 

Lyons bahkan baru mengetahui kamera yang dia pasang punya pengeras suara dan mikrofon, yang langsung mereka matikan setelah kejadian itu.

Dalam keterangan resmi kepada Mercury News, seperti dikutip dari laman Post, Nest menyatakan peristiwa tersebut terjadi karena kata kunci yang lemah, bukan karena sistem Nest diretas.

Nest menduga keluarga tersebut menggunakan compromised password, kata kunci yang diretas didapat dari situs lain. Agar kejadian tidak terulang, mereka menyarankan untuk mengaktifkan otentikasi ganda untuk memproteksi perangkat tersebut.

Baca juga: Polisi temukan kamera CCTV berisi rekaman insiden tewasnya Bripka Matheus

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PR harus bisa bangun reputasi melalui media digital

Jakarta (ANTARA News) – Founder and Chairman TRAS N CO Indonesia Tri Rahano mengatakan pada era digital seperti sekarang ini internet menjadi media yang sangat powerful, dan digital PR harus mampu membangun reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan baik melalui media maupun media sosial.

“Perusahaan dengan reputasi dan citra yang positif, kini dapat dinilai dari pintarnya mereka dalam mengomunikasikan perusahaannya melalui Media PR kontemporer seperti media digital, media sosial dan sarana lainnya,” kata Tri Rahano, di Jakarta Pusat, Jumat.

TRAS N CO Indonesia, sebuah perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand dan bisnis di Indonesia, bekerjasama dengan INFOBRAND.ID sebagai Indonesia Number One Brand Media melakukan sebuah riset digital untuk mengamati perusahaan- perusahaan yang telah berhasil menjalankan aktivitas dan strategi digital PR-nya melalui Indonesia TOP Digital PR Index.

Dalam kesempatan yang sama Tri Rahano menambahkan, metodologi penilaian ini dilakukan dengan riset  sebelumnya oleh TRAS N CO Indonesia & INFOBRAND.ID, melalui Survey Digital PR Index pada September – November 2018 terhadap lebih dari 800 brand dari 100 kategori brand tersurvei di Indonesia.

“Kami ucapkan selamat kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil meraih poin tertinggi dalam Indonesia TOP Digital PR Index 2019 sehingga layak mendapatkan predikat Indonesia TOP Digital PR Award 2019,” tambah Tri Raharjo. Penerima penghargaan TOP Digital PR Award 2019 (ANTARA News/Chairul Rohman) Pemenang penghargaan Indonesia Top Digital PR Award (ITDPA) 2019 meliputi JNE (kategori Jasa Pengiriman), SOFTEX (kategori Pembalut Wanita), KFC (kategori Resto Fast Food), GS ASTRA (kategori Aki), SHARP (kategori Televisi), TEKIRO (kategori Tools), CONFIDENCE (kategori Adult Diapers), CORSA (Kategori Ban Motor), POLYTRON (kategori Mesin Cuci), MIRACLE AESTHETIC CLINIC (kategori Klinik Kecantikan), SWEETY (kategori Popok Bayi), PIGEON (kategori Produk Perawatan Bayi), Erha Clinic (kategori Klinik Kecantikan), FUSO (kategori Truck And Bus), BRI Syariah (kategori Bank Syariah), Mc Donalds (kategori Resto Fast Food), Wijaya Karya (kategori Kontraktor BUMN), Bank BRI (kategori Bank Konvensional), Telkomsel (kategori Provider Telekomunikasi), Axa Mandiri (kategori Asuransi) dan BreadLife (kategori Toko Roti).

Baca juga: BNI Syariah Raih Digital Marketing Award 2017
Baca juga: Pertamina Lubricants raih Digital Populer Brand Award
Baca juga: Kota Malang raih Indonesia Award 2018

Pewarta:
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentari kasus Huawei, duta besar Kanada untuk China dipecat

Ottawa (ANTARA News) – Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Sabtu (26/1) waktu setempat, meminta duta besar Kanada untuk China agar mengundurkan diri, beberapa hari setelah diplomat itu melontarkan kritik atas permintaan ekstradisi Amerika Serikat (AS) untuk pimpinan Huawei.

Komentar McCallum terkait Meng Wanzhou menjadi berita utama dalam beberapa hari terakhir. Pimpinan keuangan Huawei itu ditangkap di Vancouver pada 1 Desember dan menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat.

“Tadi malam saya meminta dan menerima pengunduran diri John McCallum sebagai Duta Besar Kanada untuk China,” kata Trudeau dalam sebuah kesempatan, tanpa menjelaskan latar belakang keputusan itu, dilansir AFP, Minggu.

Meng dituduh melakukan kebohongan untuk berbisnis dengan Iran yang tengah menjalani sanksi dari AS. Meng kemudian dibebaskan dengan jaminan, namun penangkapannya terlanjur memicu krisis diplomatik antara Ottawa dan Beijing.

Baca juga: AS bela Kanada mengenai penangkapan CFO Huawei

Pada Selasa (22/1), McCallum berbicara singkat kepada anggota parlemen mengenai nasib dua warga Kanada yang ditahan di China, dan satu orang yang terancam hukuman mati, yang dipandang sebagai tindakan pembalasan oleh Beijing.

Setelah pembicaraan itu, dia berkomentar negatif atas permintaan ekstradisi AS kepada media berbahasa China di Markham, Ontario.

Dia mengutip komentar politik Presiden AS Donald Trump atas kasus tersebut sebagai “aspek ekstrateritorial” karena dalam kasus Meng ada fakta bahwa Kanada tidak menandatangani sanksi Iran sehingga Washington menginginkan ekstradisi itu.

Ucapan McCallum langsung dimanfaatkan partai-partai oposisi untuk mengkritik sistem peradilan yang digembar-gemborkan pemerintah Kanada.

Hari berikutnya, McCallum kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa dia “salah bicara” dan “menyesal” karena komentarnya “telah menciptakan kebingungan.”

Tetapi pada Jumat (25/1), McCallum mengatakan kepada The Vancouver Star akan “bagus untuk Kanada” jika AS membatalkan permintaan ekstradisi.

Baca juga: Huawei hukum karyawan karena cuitan dari iPhone

“Dari sudut pandang Kanada, jika (AS) membatalkan permintaan ekstradisi, itu akan bagus untuk Kanada,” katanya kepada surat kabar itu dalam sebuah acara amal.

“Kami harus memastikan jika AS melakukan kesepakatan seperti itu, itu juga termasuk pembebasan dua warga kami. Dan AS sangat menyadari hal itu,” katanya.

Di sisi lain, Trudeau juga memuji sikap McCallum yang sudah mengabdi kepada negara selama hampir dua dekade, dengan menyebutkan telah melakukan hal “dengan hormat dan istimewa.”

McCallum pernah memegang sejumlah jabatan kabinet, termasuk menteri pertahanan, menteri urusan veteran, dan menteri imigrasi.

Pernyataan itu menambahkan bahwa posisi McCallum sebagai duta Kanada di Beijing akan dijabat Jim Nickel yang berlaku efektif dengan segera, demikian AFP.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AI dan big data akan jadi masa depan e-commerce Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan big data disebut akan memegang peranan penting bagi dunia perdagangan elektronik alias e-commerce Indonesia di waktu mendatang.

“Di era Industri 4.0, AI dan big data akan mengubah perilaku retail,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy Nicholas Mandey, saat jumpa pers Future Commerce Indonesia 2019 di Jakarta, Selasa.

Menurut Roy, 95 persen dari sekitar 600 anggota Aprindo sudah bertranfsormasi ke perdagangan elektronik, hanya 5 persen belum bertransformasi ke platform online karena merupakan pemain lokal dan mereka masih yakin dengan bisnis offline dalam kondisi saat ini.

Aprindo menilai perubahan ke platform ini mengharuskan perusahaan retail untuk mengubah model bisnis dan menyerap teknologi terkini untuk mengikuti perkembangan zaman dan demi keberlangsungan usaha mereka.

“Masa depan e-commerce ini pasti terjadi,” kata Roy.

Trend perdagangan elektronik ke depan diperkirakan masih akan mengadopsi berbagai jenis teknologi. Jika mengadopsi teknologi, bisnis dapat bertumbuh dan memberikan kontribusi ke negara, kata Roy.

Kecerdasan buatan dan big data ini dapat dimanfaatkan oleh para retailer untuk mempelajari perilaku konsumen dan memenuhi kebutuhan mereka. Melalui kebiasaan para pelanggan, retail bisa menentukan apa saja yang  dibutuhkan oleh konsumen mereka.

“Semua ini hanya bisa didapat dari big data,” kata dia.

Contoh bagaimana retail mempelajari konsumen mereka adalah melalui barang rekomendasi yang muncul melalui iklan.

Setelah melihat-lihat barang, konsumen akan mendapat iklan rekomendasi barang serupa. Beberapa retailer megadakan program loyalitas (loyalty program) misalnya memberikan hadiah berupa poin yang dapat ditukarkan ke gerai, untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan konsumen mereka.

Selain itu, retail juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi finansial untuk mempelajari perilaku konsumen.

Baca juga: Tren automasi, artificial intelligence, big data dan pemanfaatannya di JD.com

Baca juga: Big Data bantu tingkatkan pariwisata kota bersejarah Datong

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah mulai sewa satelit untuk internet cepat

Jakarta (ANTARA News) – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani perjanjian kerja sama dengan lima operator untuk penyediaan kapasitas satelit yang dapat menyediakan internet cepat.

“Untuk menjawab kebutuhan internet cepat,” kata Direktur Umum BAKTI Anang Latif saat acara penandatanganan kerja sama di Jakarta, Rabu.

Setelah melalui proses lelang, lima perusahaan terpilih untuk kerja sama penyediaan kapasitas satelit sebesar 21 Gbps, yaitu PT Aplikasinusa Lintasarta, PT Indo Pratama Teleglobal, Konsorsium Iforte HTS, PT Pasifik Satelit Nusantara dan PT Telekomunikasi Indonesia.

Kerja sama senilai Rp7,5 triliun selama lima tahun, 2019-2024, ini dilakukan sambil menunggu konstruksi satelit multifungsi pemerintah selesai pada 2023. Pemerintah menyewa satelit yang berada di atas wilayah Indonesia untuk menjawab kebutuhan internet cepat sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) tidak perlu menunggu hingga 2023.

“Pertengahan 2019 bisa menggelar internet cepat di Indonesia,” kata Anang.

Penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi ini juga dimanfaatkan untuk mendukung program Layanan Akses Internet (BAKTI Aksi) dan layanan backhaul BTS (BAKTI Sinyal).

Pemerintah berupaya membuat internet cepat merata hingga ke daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar)  agar penduduk di wilayah tersebut dapat merasakan internet yang sama cepatnya dengan akses di Jakarta atau ibu kota lainnya. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Kominfo membangun tulang punggung infrastruktur jaringan Palapa Ring yang menggelar kabel serat optik di darat maupun di dalam laut.

Bersamaan dengan Palapa Ring, pemerintah juga menyiapkan satelit untuk daerah yang tidak terjangkau oleh kabel serat optik karena alasan geografis maupun biaya yang mahal.

Melalui sewa kapasitas satelit ini BAKTI menargetkan dapat menjangkau 10.000 titik di daerah terdepan, tertinggal dan terluar.

Baca juga: Jangkau wilayah terpencil, Menkeu-Menkominfo uji coba proyek Palapa Ring Tengah

Baca juga: Menkominfo sebut Indonesia merdeka internet 2020

Baca juga: BAKTI: Jaringan internet percepat inklusi keuangan

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satelit multifungsi pemerintah akan dinamai Satria

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mengupayakan satelit multifungsi yang akan selesai dibangun pada 2023 mendatang untuk meratakan internet cepat di Indonesia.

Direktur Utama BAKTI Anang Latif saat acara penandatanganan kerja sama penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi mengumumkan proyek tersebut akan dinamai Satria, kependekan dari Satelit Republik Indonesia.

Satria akan menjadi andalan bagi daerah-daerah yang sulit terjangkau jaringan kabel serat optik untuki terhubung ke internet cepat. Pemerintah akan membangun satelit dengan teknologi High Throughput untuk menghadirkan internet cepat.

Pertimbangan menggunakan satelit multifungsi ini didasari oleh faktor efisiensi biaya dan cakupan yang luas.dari BAKTI dinilai bisa menghemat biaya untuk menghadirkan internet cepat jika menggunakan satelit High Throughput.

BAKTI menyatakan dengan satelit konvensional, mereka menggelontorkan uang sewa sebesar Rp18 juta untuk setiap megabite per detik (Mbps). Sementara itu, dengan satelit Ku-band,i angkanya turun menjadi Rp6 juta per Mbps.

Dengan satelit multifungsi berbiaya per Mbps, dapat menjadi lebih murah yaitu Rp1 juta per Mbps.

“Satelit ini menjawab persoalan konektivitas. Ke depannya kita bisa mendorong sektor konten dan aplikasi,” kata Anang.

BAKTI menargetkan tahun ini dapat menandatangani kontrak dan menyelesaikan urusan administrasi agar Satria dapat dibangun mulai awal 2020.

BAKTI memperkirakan satelit akan selesai dibangun dalam tiga tahun, 2023 satelit ini akan dapat beroperasi.

Pemerintah menargetkan dapat menjangkau 149.400 titik yang membutuhkan layanan internet cepat untuk mendukung kebutuhan dalam pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah serta pertahanan dan keamanan.

Pemerintah menyewa satelit milik perusahaan swasta yang berada di atas wilayah Indonesia sambil menanti Satria selesai agar masyarakat di daerah terdepan, tertinggal dan terluar dapat merasakan internet cepat.

Lima perusahaan terpilih untuk kerja sama penyediaan kapasitas satelit sebesar 21 Gbps setelah melalui proses lelang, yaitu PT Aplikasinusa Lintasarta, PT Indo Pratama Teleglobal, Konsorsium Iforte HTS, PT Pasifik Satelit Nusantara dan PT Telekomunikasi Indonesia.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Palapa Ring Timur selesai pertengahan 2019

Jakarta (ANTARA News) – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi Palapa Ring Paket Timur akan selesai pertengahan tahun ini.

“Jadi, sekarang pembangunan laut sudah selesai, persoalannya tinggal menyelesaikan menara-menara,” kata Direktur Utama BAKTI Anang Latif saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Proyek pembangunan infrastruktur jaringan Palapa Ring dirancang untuk menggelar kabel serat optik di darat dan di laut agar dapat menghubungkan seluruh kota dan kabupaten di Indonesia ke jaringan telekomunikasi dan internet. 

Jika melihat progres pembangunan saat ini, BAKTI memperkirakan Palapa Ring Paket Timur akan selesai dibangun pada Juni tahun ini. Setelah selesai, pemerintah akan menggelar uji coba jaringan sekitar satu bulan sehingga pada Juli diperkirakan infrastruktur sudah dapat beroperasi.

BAKTI cukup yakin operator seluler akan berminat menggunakan infrastruktur Palapa Ring Paket Timur ketika nanti sudah selesai dan dapat digunakan.

“Operator yang mau masuk ke Papua saya rasa akan sewa,” kata Anang.

Palapa Ring, yang difokuskan pada daerah terdepan, tertinggal dan terluar, dibagi menjadi tiga proyeki berdasarian letaki geografis. Palapa Ring Paket Barat selesai sejak Maret tahun lalu, menghubungkan Riau, Kepulauan Riau hingga Natuna.

Awal tahun ini pemerintah baru saja mengadakan uji coba untuk Palapa Ring Paket Tengah, yang selesai dibangun sejak akhir Desember 2018.

Pemerintah mengusahakan agar semua wilayah di Indonesia dapat terhubung ke internet cepat pada tahun ini setelah Palapa Ring selesai dan sewa kapasitas satelit.

Selain Palapa Ring, pemerintah akan menghadirkan internet cepat melalui program satelit multifungsi yang akan selesai dibangun pada 2023 mendatang.

Sambil menunggu satelit selesai, pemerintah memutuskan untuk menyewa beberapa satelit yang berada di atas wilayah Indonesia agar daerah-daerah yang tidaki terjangkau melalui infrastruktur jaringan darat mendapatkan akses ke internet cepat.

Baca juga: Pemerintah mulai sewa satelit untuk internet cepat

Baca juga: Jangkau wilayah terpencil, Menkeu-Menkominfo uji coba proyek Palapa Ring Tengah

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2019